Bapperida NTT Jadikan Manulai II Laboratorium Pembangunan Berbasis Kolaborasi

Kupang, Suluhdesa.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai mengimplementasikan model pembangunan berbasis kolaborasi melalui program intervensi terpadu di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Program yang berlangsung selama tiga hari, 15–17 Juli 2026, menjadi contoh bagaimana pembangunan tidak lagi dijalankan secara sektoral, melainkan melalui sinergi lintas perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pembangunan, hingga mitra strategis.

Kegiatan tersebut merupakan implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi NTT yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki desa atau kelurahan dampingan.

Program ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal dengan dukungan anggaran sekitar Rp100 juta per desa, yang difokuskan pada pengembangan ekonomi masyarakat melalui pendampingan, pelatihan, penyediaan sarana produksi, serta perluasan akses pasar.

Dalam keterangan tertulis yang diterima VoxNTT.com pada Senin (20/7/2026), Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dimulai dari desa sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Setiap OPD kami minta punya desa dampingan. Tahap pertama ada sekitar 120 desa yang dibantu. Kita ingin perubahan ekonomi benar-benar bergerak dari desa,” tegas Melki.

Menurut Gubernur, pendekatan desa dampingan diharapkan mampu menciptakan pola pembangunan yang lebih terukur karena setiap perangkat daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan sesuai bidang tugasnya.

Pendekatan tersebut juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Bapperida Provinsi NTT menggandeng Pemerintah Kota Kupang, Program SKALA, Program SIAP SIAGA, BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah perangkat daerah di tingkat provinsi dan kota untuk melaksanakan intervensi terpadu di Kelurahan Manulai II.

Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat memerlukan keterlibatan banyak pihak agar hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan dibuka secara resmi pada Rabu (15/7/2026) oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Ir. Yohanes Oktovianus, MM, didampingi Sekretaris Daerah Kota Kupang, Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Provinsi NTT, pimpinan perangkat daerah terkait, perwakilan Program SKALA, Program SIAP SIAGA, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan dirancang tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat melalui pelayanan publik yang terintegrasi, pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, serta peningkatan ketahanan masyarakat menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Musrenbang Inklusif Jadi Titik Awal

Hari pertama diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tematik Kelompok Rentan (Musik Keren). Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan kelompok rentan guna memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan.

Berbagai materi dibahas dalam forum tersebut, antara lain implementasi kebijakan Musrenbang Inklusif berdasarkan Peraturan Gubernur NTT, penguatan peran desa dan kelurahan dalam Musrenbang Tematik Kelompok Rentan, praktik baik partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan, hingga penguatan sistem perlindungan sosial.

Diskusi tersebut menghadirkan Bapperida Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Program SKALA, serta Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni). Dari forum tersebut lahir komitmen bersama beserta rencana tindak lanjut sebagai dasar memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan yang lebih inklusif.

Masih pada hari yang sama, pemerintah juga menyelenggarakan pelatihan menenun dan praktik pewarnaan alami yang dipandu instruktur dari SMKN 4 Kupang. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk tenun sekaligus melestarikan warisan budaya lokal agar memiliki nilai tambah ekonomi.

Penguatan UMKM dan Ketangguhan Masyarakat

Memasuki hari kedua, fokus kegiatan bergeser pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang ekonomi dan pengurangan risiko bencana.

Program SIAP SIAGA bersama BPBD Kota Kupang, BMKG, Unit Layanan Disabilitas, serta berbagai mitra memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana. Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Secara paralel, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan pelatihan manajemen usaha kepada pelaku UMKM yang mencakup pengelolaan usaha, pengembangan produk, hingga strategi pemasaran digital. Peserta berasal dari kelompok penenun, pelaku usaha kerupuk singkong, serta pengolah hasil pertanian berbasis pisang.

BPJS Ketenagakerjaan turut memberikan sosialisasi mengenai perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan agar masyarakat yang bekerja di sektor informal memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kerja.

Pelayanan Publik Hadir Lebih Dekat

Pada hari terakhir, masyarakat memperoleh berbagai layanan publik secara langsung melalui konsep pelayanan terpadu. Warga dapat mengakses layanan administrasi kependudukan hasil kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis bersama Dinas Kesehatan Provinsi NTT, serta berpartisipasi dalam kegiatan senam bersama yang menjadi bagian dari kampanye hidup sehat.

Pemerintah juga menyerahkan berbagai bantuan produktif berupa alat tenun, benang pewarna alami, mesin jahit, kompor, dan peralatan pengolahan makanan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kelompok usaha masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi keluarga.

Penutupan kegiatan dimeriahkan dengan parade seni dan budaya yang menampilkan hasil karya mama-mama penenun serta berbagai pertunjukan budaya lokal sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Astiningsih Laka Lena, mengatakan perhatian terhadap perempuan dan pelaku usaha kecil merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pernyataan tersebut disampaikan saat penyerahan bantuan pada Jumat (17/7/2026).

“Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan perhatian yang besar dan tulus dari saya dan Bapak Gubernur NTT terhadap para perempuan, mama-mama penenun, dan pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup, membantu kehidupan ekonomi di tingkat keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Provinsi NTT, Theresia Florensia, menegaskan bahwa program desa dampingan akan terus diperluas melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah sehingga dampak setiap intervensi dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan.

“Setiap perangkat daerah berperan langsung mengintervensi desa di kabupaten/kota yang telah ditentukan. Pendekatan ini memerlukan kolaborasi erat agar dampaknya terus dimonitor dan dievaluasi selanjutnya,” jelasnya pada penutupan kegiatan, Jumat (17/7/2026).

Pendekatan yang diterapkan Bapperida Provinsi NTT di Kelurahan Manulai II menunjukkan perubahan paradigma pembangunan daerah.

Program tidak lagi bertumpu pada penyaluran bantuan semata, tetapi mengintegrasikan perencanaan pembangunan yang inklusif, penguatan kapasitas masyarakat, pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, pelayanan publik, pelestarian budaya, hingga pengurangan risiko bencana dalam satu rangkaian kegiatan.

Model seperti ini diharapkan menjadi rujukan bagi pelaksanaan desa dampingan di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur sehingga pembangunan benar-benar tumbuh dari potensi lokal, dikerjakan secara kolaboratif, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.(*)