BKD NTT Petakan Tenun Ikat hingga Kakao Sebelum Tentukan OVOP Desa Bloro

Kupang, SULUHDESA.COM – Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai memetakan potensi Desa Bloro, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, sebagai dasar menentukan bentuk intervensi melalui program One Village One Product atau OVOP. Pemetaan dilakukan dalam momentum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes Bloro, Rabu (23/09/2026), melalui pertemuan khusus secara daring bersama pemerintah desa dan masyarakat.

Pertemuan tersebut menjadi tahap awal sebelum BKD NTT menetapkan produk yang akan dikembangkan. Tim terlebih dahulu mendengar kondisi desa, mengidentifikasi potensi yang tersedia, serta memperhitungkan kemampuan anggaran agar intervensi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program tersebut menjadi bagian dari kebijakan intervensi desa Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma. Melalui kebijakan ini, setiap perangkat daerah didorong mengambil bagian dalam pengembangan potensi desa dengan pendekatan yang bertumpu pada kekuatan lokal.

BKD Masuk Melalui Musrenbangdes

Momentum Musrenbangdes dimanfaatkan BKD NTT untuk memperoleh informasi langsung dari pemerintah desa dan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan agar keputusan intervensi tidak disusun hanya dari tingkat provinsi tanpa memahami kondisi nyata di Desa Bloro.

Pemerintah Desa Bloro dalam pertemuan tersebut dipimpin Sekretaris Desa bersama jajaran perangkat desa dan masyarakat. Gambaran mengenai kondisi desa, potensi ekonomi, aktivitas masyarakat, serta kebutuhan yang ada menjadi bahan awal bagi BKD NTT untuk menyusun pilihan intervensi.

Dari BKD Provinsi NTT, rapat dipimpin Sekretaris BKD NTT, Dra. Therese Ndolu Eoh, M.A., mewakili Kepala BKD NTT, Drs. Kanisius Mau, M.M. Turut hadir Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Guido El Joachim Laga, S.STP., M.Si., Kepala Bidang Disiplin dan Korpri Fransiskus O. Waka, S.H., sejumlah pejabat pengawas, pejabat fungsional ahli madya, serta pelaksana.

Pertemuan melalui Zoom dipandu Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD NTT, Krisantus O.P.N. Metboki, S.Fil. Forum diarahkan untuk menggali informasi yang cukup sebelum tim menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai.

Empat Potensi Masuk Pemetaan Awal

Dari pembahasan awal, Desa Bloro memiliki sejumlah potensi yang dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan. Potensi tersebut antara lain tenun ikat, kelapa, kakao, dan kemiri.

Hingga tahap ini, belum ada satu potensi yang ditempatkan sebagai pilihan utama. Seluruh opsi masih berada pada tahap pemetaan awal dan akan dikaji lebih lanjut sebelum BKD NTT menetapkan produk OVOP.

Tenun ikat memiliki karakter yang berbeda dibanding komoditas pertanian. Produk ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga membawa identitas budaya yang dapat menjadi kekuatan apabila dikembangkan secara tepat.

Sementara kakao, kelapa, dan kemiri membuka peluang pengembangan berbagai produk turunan. Pemilihan tetap harus mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, kesinambungan produksi, jumlah masyarakat yang dapat dilibatkan, kebutuhan peralatan, legalitas, pengemasan, serta peluang pasar.

BKD Belum Terburu-buru Tentukan Produk

BKD NTT memilih tidak langsung menetapkan produk hanya karena komoditas tersedia. Pertimbangan utama diarahkan pada keberlanjutan produk setelah tahap awal intervensi selesai.

Produk yang dipilih perlu memiliki bahan baku yang tersedia secara berkelanjutan, pelaku usaha atau kelompok masyarakat yang siap terlibat, keterampilan yang dapat dikembangkan, serta peluang pasar yang realistis. Aspek produksi, pengemasan, legalitas, dan penguatan kelembagaan usaha juga menjadi bagian dari pertimbangan sebelum keputusan diambil.

Gambaran yang disampaikan Sekretaris Desa Bloro bersama perangkat desa menjadi masukan penting dalam proses tersebut. Informasi dari tingkat desa akan dipadukan dengan hasil koordinasi lanjutan sebelum bentuk dukungan ditetapkan.

Dalam waktu dekat, BKD NTT akan kembali berkomunikasi dengan Pemerintah Desa Bloro. Hasil koordinasi tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan produk yang paling realistis dikembangkan.

Intervensi Rp100 Juta Harus Disusun Realistis

Program intervensi desa menggunakan kerangka pembiayaan sekitar Rp100 juta untuk setiap desa sasaran. Nilai tersebut tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan serta biaya operasional pendampingan yang dilakukan petugas.

Karena itu, seluruh dana tidak otomatis menjadi modal produksi di desa. Pilihan intervensi harus disusun berdasarkan kemampuan pembiayaan yang benar-benar tersedia setelah kebutuhan operasional diperhitungkan.

BKD juga mempertimbangkan keberlanjutan produk setelah tahap awal intervensi selesai. Dukungan akan lebih bermakna jika mampu memperkuat keterampilan masyarakat, proses produksi, pengemasan, legalitas, serta akses pasar.

Pertimbangan tersebut menjadi salah satu alasan produk belum ditetapkan dalam pertemuan 23 September 2026. BKD ingin memastikan dana yang tersedia digunakan untuk kegiatan yang memiliki peluang berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Pengalaman Sumlili Menjadi Referensi

Pendekatan berbasis potensi desa sebelumnya telah dijalankan BKD NTT di Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Proses dimulai melalui musyawarah desa, dilanjutkan edukasi pendidikan dan pelatihan pengolahan bawang merah, lalu mencapai tahap peluncuran Bawang Merah Goreng Sumlili oleh Gubernur NTT pada 3 September 2026.

Dalam peluncuran tersebut, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong masyarakat mengubah pola tanam, panen, lalu menjual bahan mentah menjadi tanam, panen, olah, kemas, kemudian jual. Pendekatan tersebut diperkenalkan sebagai TAPA OKE JU dan diarahkan agar nilai tambah hasil pertanian lebih banyak tinggal di desa.

Di Sumlili, bawang merah menjadi contoh bagaimana bahan mentah dapat memiliki nilai jual lebih tinggi setelah diolah dan dikemas. Pengalaman tersebut menjadi salah satu referensi bagi BKD NTT ketika mulai menyusun intervensi di Desa Bloro.

Produk Harus Sesuai Aktivitas Ekonomi Warga

Tantangan utama di Desa Bloro adalah menentukan produk yang benar-benar tumbuh dari aktivitas masyarakat. Produk tersebut perlu memiliki bahan baku yang tersedia secara berkelanjutan, pelaku yang siap terlibat, keterampilan yang dapat dikembangkan, serta peluang pasar yang memadai.

Jika tenun ikat dipilih, pengembangannya perlu melihat jumlah penenun aktif, kualitas produk, desain, kapasitas produksi, serta pasar yang dapat dijangkau. Jika komoditas pertanian yang dipilih, BKD perlu menilai pasokan bahan baku, proses pengolahan, kebutuhan alat, dan jumlah keluarga yang dapat terlibat.

BKD juga masih membutuhkan data yang lebih rinci mengenai rumah tangga produktif, kelompok tani, penenun, pelaku usaha, serta produksi kakao, kelapa, dan kemiri. Data tersebut akan membantu memperkuat dasar pengambilan keputusan.

Musrenbangdes menjadi ruang awal bagi BKD NTT untuk membandingkan data yang tersedia dengan informasi langsung dari pemerintah desa dan masyarakat. Proses ini membantu memperjelas potensi mana yang paling siap dikembangkan.

Dari Pemetaan Menuju Keputusan

Tahap yang sedang berlangsung di Bloro masih berada pada proses identifikasi. BKD NTT belum menentukan apakah tenun ikat, kelapa, kakao, atau kemiri yang akan menjadi fokus OVOP.

Setelah potensi dipilih, tahapan berikutnya akan diarahkan pada desain intervensi yang sesuai. Bentuk dukungan dapat berupa peningkatan keterampilan, pengolahan produk, pengemasan, penguatan kelembagaan usaha, legalitas, maupun kebutuhan lain yang dinilai paling relevan.

Arah besarnya tetap mengikuti semangat program Pemerintah Provinsi NTT. Potensi desa perlu diolah agar memiliki nilai tambah dan memberi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

BKD NTT masih melakukan koordinasi lanjutan sebelum menetapkan produk OVOP Desa Bloro. Pilihan akan diarahkan pada potensi yang memiliki peluang tumbuh, memberi manfaat ekonomi, dan tetap bertahan setelah intervensi pemerintah selesai. (*)