Mengapa Desa Termiskin Tidak Pernah Ada dalam Statistik Resmi Indonesia

Artikel ini mengulas mengapa pemerintah Indonesia tidak pernah menerbitkan peringkat resmi desa termiskin meskipun data kemiskinan tersedia secara nasional. Pembahasan menunjukkan bahwa pengukuran kemiskinan dilakukan berdasarkan rumah tangga dan wilayah administratif yang memenuhi standar statistik, sedangkan kebijakan penanggulangan kemiskinan berfokus pada desa prioritas. Melalui kajian literatur dan data resmi, artikel menegaskan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensional sehingga penanganannya lebih efektif menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan, bukan klasifikasi atau peringkat desa.

Suluhdesa.com – Di media sosial, forum diskusi, bahkan dalam sejumlah pemberitaan, sering muncul pertanyaan yang terdengar sederhana: desa mana yang paling miskin di Indonesia? Tidak sedikit pula konten yang mengklaim telah menemukan “desa termiskin di Indonesia”, lengkap dengan foto-foto rumah tidak layak huni dan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan. Narasi seperti ini mudah menarik perhatian publik karena menyentuh sisi emosional pembaca. Namun, ketika ditelusuri berdasarkan data resmi pemerintah, muncul fakta yang berbeda. Sampai hari ini, Indonesia tidak memiliki daftar resmi yang mengurutkan desa dari yang paling miskin hingga yang paling sejahtera.

Fakta tersebut bukan berarti pemerintah tidak mengetahui kondisi kemiskinan di tingkat desa. Justru sebaliknya, negara memiliki sistem pendataan yang jauh lebih rinci dibanding sekadar menyusun sebuah peringkat. Pendekatan yang digunakan berorientasi pada identifikasi rumah tangga miskin, pemetaan wilayah prioritas, serta karakteristik persoalan yang dihadapi setiap daerah. Cara pandang ini berkembang seiring perubahan paradigma pembangunan yang tidak lagi menempatkan kemiskinan sebagai angka tunggal, melainkan sebagai persoalan multidimensional yang dipengaruhi banyak faktor.

Pertanyaan mengenai desa termiskin menjadi menarik karena menyangkut cara masyarakat memahami statistik. Banyak orang beranggapan bahwa apabila pemerintah mampu menghitung jumlah penduduk miskin, tentu pemerintah juga dapat menentukan desa termiskin. Logika tersebut tampak masuk akal, tetapi dalam praktik statistik dan kebijakan publik persoalannya jauh lebih kompleks. Ukuran kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan siapa yang memiliki pendapatan paling rendah, melainkan juga menyangkut kualitas data, metode pengukuran, serta tujuan penggunaan data tersebut.

Mengapa Tidak Ada Daftar Desa Termiskin?

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga yang bertanggung jawab menghasilkan data resmi kemiskinan di Indonesia. Pengukuran dilakukan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kemudian dihitung menggunakan konsep garis kemiskinan berdasarkan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan. Hasilnya dipublikasikan secara berkala pada tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten dan kota.

BPS tidak menerbitkan peringkat seluruh desa berdasarkan tingkat kemiskinan. Alasannya bukan karena data tersebut disembunyikan, melainkan karena pendekatan statistik memiliki batasan ilmiah. Sampel Susenas dirancang agar menghasilkan estimasi yang akurat pada tingkat administrasi tertentu. Ketika dipaksakan hingga seluruh desa di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 75 ribu, tingkat kesalahan statistik akan meningkat sehingga hasilnya tidak lagi reliabel.

Dalam ilmu statistik, kondisi tersebut dikenal sebagai keterbatasan estimasi pada wilayah kecil (small area estimation). Molina dkk. (2020) menjelaskan bahwa pengukuran kemiskinan pada unit geografis yang sangat kecil memerlukan teknik pemodelan khusus karena jumlah sampel sering kali tidak mencukupi untuk menghasilkan estimasi yang stabil. Banyak negara memilih menggunakan peta kemiskinan atau indikator prioritas dibandingkan membuat klasifikasi nasional berdasarkan peringkat.

Pilihan metodologis tersebut memiliki konsekuensi penting. Pemerintah lebih berkepentingan mengetahui desa mana yang membutuhkan intervensi segera dibanding menentukan desa mana yang berada di urutan pertama sebagai desa termiskin. Informasi mengenai kebutuhan pembangunan jauh lebih bermanfaat daripada sebuah label yang belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya.

Kemiskinan Tidak Sama dengan Pendapatan Rendah

Selama bertahun-tahun, masyarakat memahami kemiskinan sebagai kondisi kekurangan uang. Pendekatan tersebut memang masih digunakan dalam statistik resmi. Akan tetapi, perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat jauh lebih luas daripada persoalan pendapatan.

Ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, memperkenalkan pendekatan capability yang menempatkan kesejahteraan sebagai kemampuan seseorang menjalani kehidupan yang bernilai. Gagasan tersebut kemudian berkembang menjadi konsep kemiskinan multidimensional yang banyak digunakan berbagai organisasi internasional, termasuk United Nations Development Programme (UNDP).

Firdausy dan Budisetyowati (2022) menjelaskan bahwa pengukuran kemiskinan di Indonesia perlu memperhatikan dimensi pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, keamanan, hingga pemberdayaan masyarakat. Rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan belum tentu menikmati kualitas hidup yang baik apabila akses terhadap sekolah, fasilitas kesehatan, air bersih, maupun sanitasi masih terbatas.

Contoh sederhana dapat ditemukan pada dua desa dengan jumlah penduduk miskin yang hampir sama. Desa pertama memiliki sekolah, puskesmas, jalan yang baik, dan akses internet. Desa kedua memiliki pendapatan masyarakat yang sedikit lebih tinggi, tetapi berada di daerah terpencil tanpa layanan kesehatan memadai. Jika hanya menggunakan ukuran pendapatan, desa kedua mungkin terlihat lebih sejahtera. Ketika seluruh aspek kualitas hidup diperhitungkan, hasilnya dapat berubah sama sekali.

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu indikator.

Dari Desa Termiskin Menuju Desa Prioritas

Perubahan cara pandang terhadap kemiskinan juga terlihat dalam kebijakan pemerintah. Beberapa tahun terakhir, fokus pembangunan bergeser dari pencarian wilayah “paling miskin” menuju penetapan wilayah prioritas.

Pemerintah menetapkan 16.550 desa dan kelurahan prioritas sebagai sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026. Penetapan tersebut merupakan bagian dari strategi nasional yang mengintegrasikan berbagai program lintas kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya.

Mengapa menggunakan istilah desa prioritas? Jawabannya berkaitan dengan tujuan kebijakan. Desa prioritas berarti wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar berdasarkan kondisi sosial ekonomi, kualitas pelayanan dasar, serta karakteristik kerentanannya. Status tersebut dapat berubah setelah pembangunan berjalan.

Sebaliknya, apabila pemerintah menerbitkan daftar desa termiskin, muncul risiko bahwa label tersebut melekat selama bertahun-tahun meskipun kondisi masyarakat sudah mengalami kemajuan. Stigma semacam itu dapat memengaruhi citra daerah, kepercayaan investor, bahkan rasa percaya diri masyarakat setempat.

Tren Kemiskinan Indonesia Terus Membaik

Data resmi menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Persentase penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan dari 9,57 persen pada September 2022 menjadi sekitar 8,25 persen pada September 2025. Pemerintah juga menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 serta penurunan angka kemiskinan menuju kisaran 4,5 persen dalam beberapa tahun berikutnya.

Penurunan tersebut tidak muncul secara kebetulan. Berbagai program perlindungan sosial, bantuan pangan, pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan usaha mikro, hingga peningkatan kualitas pendidikan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, penurunan angka nasional tidak berarti seluruh daerah berkembang dengan kecepatan yang sama. Sebagian wilayah mengalami kemajuan sangat cepat, sedangkan daerah lain masih menghadapi tantangan geografis, keterisolasian, keterbatasan infrastruktur, atau rendahnya produktivitas ekonomi.

Data nasional perlu dibaca secara hati-hati. Statistik agregat mampu menunjukkan arah perkembangan Indonesia secara keseluruhan, tetapi belum tentu menggambarkan kondisi setiap desa.

Mengapa Desa Tidak Bisa Dibandingkan Secara Langsung?

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 75 ribu desa yang memiliki karakteristik sangat beragam. Desa di pesisir memiliki tantangan berbeda dibanding desa pegunungan. Desa pertanian menghadapi persoalan yang tidak sama dengan desa wisata atau desa perbatasan.

Karena karakteristik tersebut berbeda, ukuran kemiskinan juga tidak selalu identik. Desa yang kekurangan akses jalan memerlukan kebijakan berbeda dibanding desa yang menghadapi rendahnya kualitas pendidikan.

Pratama dan Novanti (2025) menegaskan bahwa pengukuran kemiskinan tingkat desa sebaiknya digunakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran pembangunan, bukan menghasilkan kompetisi antardesa berdasarkan tingkat kemiskinan. Fokus kebijakan perlu diarahkan pada akar persoalan, bukan posisi dalam sebuah klasifikasi nasional.

Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip pembangunan modern yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan objek penilaian.

Kemiskinan Bersifat Dinamis

Kemiskinan bukan kondisi yang tetap. Sebuah desa dapat mengalami peningkatan kesejahteraan setelah memperoleh akses jalan, listrik, irigasi, internet, atau peluang ekonomi baru.

Sebaliknya, desa yang sebelumnya berkembang dapat mengalami kemunduran akibat bencana alam, perubahan iklim, gagal panen, maupun perlambatan ekonomi. Oleh sebab itu, daftar desa termiskin yang disusun pada satu tahun tertentu belum tentu relevan pada tahun berikutnya.

Karakter dinamis tersebut menjadi alasan lain mengapa pemerintah lebih memilih memperbarui data kemiskinan secara berkala dibanding mempertahankan suatu peringkat.

Belajar dari Pengalaman Dunia

Banyak negara menghadapi persoalan yang sama. Organisasi internasional seperti Bank Dunia dan UNDP lebih sering menggunakan pendekatan pemetaan kemiskinan daripada menyusun daftar wilayah termiskin.

Peta kemiskinan memberikan informasi mengenai lokasi masyarakat rentan, jenis deprivasi yang dialami, serta prioritas pembangunan. Informasi tersebut jauh lebih berguna bagi pengambil kebijakan dibanding daftar peringkat yang hanya menunjukkan siapa paling miskin.

Pendekatan tersebut juga mengurangi risiko penyederhanaan persoalan. Kemiskinan tidak pernah lahir karena satu penyebab. Rendahnya pendidikan, keterbatasan layanan kesehatan, minimnya kesempatan kerja, serta kualitas infrastruktur saling berkaitan membentuk lingkaran kemiskinan.

Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Walaupun angka kemiskinan terus menurun, tantangan pembangunan masih cukup besar. Indonesia merupakan negara dengan kondisi geografis yang luas dan beragam. Distribusi pelayanan publik ke wilayah kepulauan maupun daerah pegunungan memerlukan biaya yang lebih tinggi dibanding kawasan perkotaan.

Perubahan iklim juga mulai memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Produksi pertanian yang menurun, cuaca ekstrem, hingga bencana hidrometeorologi meningkatkan kerentanan rumah tangga miskin.

Penelitian terbaru bahkan menunjukkan bahwa pengukuran kemiskinan masa depan perlu memasukkan dimensi keberlanjutan lingkungan. Pendapatan masyarakat mungkin meningkat, tetapi apabila lingkungan rusak dan sumber penghidupan menurun, kesejahteraan jangka panjang tetap terancam.

Apa yang Dapat Dipelajari Masyarakat?

Masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua informasi yang beredar di internet memiliki dasar ilmiah. Ketika muncul klaim mengenai desa termiskin di Indonesia, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa sumber datanya.

Apabila informasi tersebut tidak berasal dari BPS, kementerian terkait, atau penelitian akademik yang dapat dipertanggungjawabkan, klaim tersebut layak dipertanyakan.

Literasi data menjadi semakin penting pada era digital. Kemampuan membaca statistik tidak hanya membantu masyarakat memahami kondisi pembangunan, tetapi juga mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan.

Kemiskinan Perlu Dipahami Secara Lebih Utuh

Pembahasan mengenai desa termiskin memperlihatkan bahwa persoalan pembangunan tidak dapat dipahami melalui satu angka atau satu label. Data kemiskinan memang penting, tetapi angka tersebut hanyalah pintu masuk untuk memahami persoalan yang lebih besar.

Pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, infrastruktur yang memadai, kesempatan kerja, serta tata kelola pemerintahan yang baik memiliki kontribusi yang sama pentingnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena alasan tersebut, pemerintah memilih menggunakan pendekatan desa prioritas dibanding menyusun daftar desa termiskin secara nasional. Pendekatan ini lebih adaptif, lebih ilmiah, sekaligus lebih bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Bagi masyarakat, memahami perbedaan antara peringkat dan prioritas merupakan langkah penting dalam melihat persoalan kemiskinan secara objektif. Desa tidak membutuhkan label sebagai wilayah paling miskin. Yang lebih dibutuhkan adalah kebijakan yang tepat, data yang akurat, serta pembangunan yang mampu membuka peluang hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya. (*)

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2025). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2025. Jakarta: BPS.

Firdausy, C. M., & Budisetyowati, D. A. (2022). Variables, dimensions, and indicators important to develop the multidimensional poverty line measurement in Indonesia. Social Indicators Research, 162(2), 763–802. https://doi.org/10.1007/s11205-021-02859-5

Molina, I., Rao, J. N. K., et al. (2020). Small Area Estimation of Poverty Indicators. Handbook on Small Area Estimation. Springer.

Pratama, S. D., & Novanti, D. (2025). Enhancing Poverty Alleviation Through Village-Level Multidimensional Poverty Measurement. Journal of Rural and Regional Innovation Studies.

Pemerintah Republik Indonesia. (2026). Targetkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di 2026, Pemerintah Fokus pada 16.550 Desa/Kelurahan Prioritas. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

United Nations Development Programme. (2024). Global Multidimensional Poverty Index 2024. UNDP & Oxford Poverty and Human Development Initiative.