Rp10,3 Triliun Digelontorkan, Program Listrik Desa Dipercepat untuk Terangi Ribuan Wilayah Terpencil
Suluhdesa.com – Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) sebagai langkah memperluas akses energi hingga ke wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik. Pada tahap pertama tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun untuk membangun infrastruktur kelistrikan sekaligus mempercepat penyambungan rumah tangga di berbagai daerah.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia, terutama bagi masyarakat yang tinggal di desa terpencil, kepulauan, dan kawasan yang selama ini belum menikmati layanan listrik secara memadai.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, mengatakan percepatan Program Listrik Desa merupakan tindak lanjut arahan pemerintah agar seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama dalam menikmati energi listrik.
“Keberhasilan program sangat bergantung pada validitas data agar pelaksanaannya tepat sasaran. Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik,” kata Tri Winarno, dikutip dari Kompas.com, Jumat (17/7/2026).
Tri menjelaskan, pemerintah terus melakukan pemutakhiran data agar setiap lokasi yang memang membutuhkan jaringan listrik dapat teridentifikasi secara akurat. Langkah tersebut dinilai penting supaya anggaran yang disiapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang belum menikmati listrik.
“Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik sehingga Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” lanjut Tri Winarno, dikutip dari Kompas.com, Jumat (17/7/2026).
Selain mempercepat pembangunan jaringan listrik, pemerintah juga memperkuat pengawasan penggunaan anggaran. Pelaksanaan program akan dikawal bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan untuk memastikan setiap tahapan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pemerataan akses listrik bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga bentuk keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Kami mengapresiasi arahan Presiden dan Menteri ESDM untuk mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujar Darmawan Prasodjo, dikutip dari Kompas.com, Jumat (17/7/2026).
Menurut Darmawan, listrik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kehadiran listrik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas akses pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, hingga meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pemerataan listrik tidak boleh berhenti sebagai komitmen, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan kelistrikan,” kata Darmawan Prasodjo, dikutip dari Kompas.com, Jumat (17/7/2026).
Darmawan menambahkan, keberhasilan Program Listrik Desa membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, serta masyarakat diharapkan dapat bekerja sama agar pembangunan jaringan listrik berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Listrik menjadi fondasi bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Karena itu, keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Darmawan Prasodjo, dikutip dari Kompas.com, Jumat (17/7/2026).
Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, mengungkapkan pemerintah telah menyusun peta jalan Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Integrasi kedua program tersebut diharapkan mempercepat penyambungan listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami telah menyusun roadmap Program Listrik Desa yang dikombinasikan dengan BPBL. Pemerintah membantu masyarakat kurang mampu agar dapat tersambung ke jaringan listrik sehingga pemerataan akses energi dapat berlangsung lebih cepat dan terarah,” kata Andriah Feby Misna, dikutip dari Kompas.com, Jumat (17/7/2026).
Data Kementerian ESDM menunjukkan hingga April 2026, PLN telah menghadirkan akses listrik berbasis APBN di 1.403 lokasi yang melayani 40.724 rumah tangga. Pemerintah kemudian menargetkan perluasan program hingga 2.792 lokasi pada akhir 2026 dengan potensi menjangkau 137.266 calon pelanggan di berbagai wilayah Indonesia.
Percepatan program juga mendapat dukungan dari sejumlah pemerintah daerah. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan jumlah desa yang belum berlistrik di wilayahnya terus menurun. Dari sekitar 70 desa pada awal 2025, kini tersisa 43 desa yang belum menikmati layanan listrik.
“Jumlah desa yang belum berlistrik di Maluku Utara turun dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026. Kami berharap seluruh desa yang tersisa segera memperoleh akses listrik dan mengapresiasi dukungan PLN dalam percepatan program ini,” ujar Sherly Tjoanda, dikutip dari Kompas.com, Jumat (17/7/2026).
Dukungan serupa datang dari Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Pemerintah provinsi menyatakan siap mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan melalui kemudahan perizinan serta koordinasi dengan PLN apabila terdapat kendala di lapangan.
“Kami siap mendukung percepatan pembangunan kelistrikan di Sulawesi Tengah. Jika terdapat kendala di lapangan, pemerintah daerah siap membantu penyelesaiannya karena listrik merupakan fondasi penting bagi investasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Anwar Hafid, dikutip dari Kompas.com, Jumat (17/7/2026).
Melalui tambahan anggaran sebesar Rp10,3 triliun, pemerintah berharap Program Listrik Desa mampu mempercepat pemerataan energi nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru di kawasan yang selama ini belum menikmati akses listrik. Kehadiran listrik di desa juga diharapkan meningkatkan produktivitas masyarakat dan memperkuat pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia. (*)
