Kupang, suluhdesa.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menerima audiensi dari jajaran Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTT di ruang kerjanya, Rabu (22/10/2025). Pertemuan ini membahas penguatan kolaborasi kemanusiaan dan pembaruan skema Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD).
Gubernur didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT, Samuel Halundaka, dan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Maria Anggreini. Audiensi ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyampaian laporan kegiatan dan rencana kerja PMI NTT di bidang kemanusiaan, kebencanaan, dan pelayanan sosial.
Ketua PMI Provinsi NTT, Afridus Bria Seran, bersama Bendahara PMI Provinsi NTT, Bobby Pitoby, melaporkan program-program penting yang sedang berjalan. Di antaranya adalah Program ELECTRA yang fokus pada penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim di Kabupaten Manggarai, serta Program SIAP SIAGA hasil kerja sama dengan Australian Red Cross dan DFAT Australia untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana dan membangun kolaborasi lintas negara bersama Palang Merah Timor Leste (CVTL).
PMI NTT juga aktif memberikan pelayanan air bersih bagi pengungsi terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki serta korban banjir dan longsor di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Selain itu, PMI juga menjalankan program pipanisasi air bersih di hunian sementara Lewotobi dengan dukungan dari Australian Red Cross.
Gubernur NTT mengapresiasi peran PMI dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT siap memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan PMI, terutama dalam penyediaan air bersih di lokasi pengungsian.
“Pemerintah siap berkolaborasi dengan PMI melalui BPBD dan Dinas Kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten terdampak, agar pelayanan kemanusiaan dapat berjalan cepat dan berkelanjutan,” ujar Gubernur.
Pemerintah Provinsi NTT, melalui Dinas Kesehatan, secara rutin menyediakan air bersih melalui suplai mobil tangki dan melakukan inspeksi kualitas air bersih di wilayah pengungsian untuk menjaga keamanan dan kesehatan para pengungsi.
Selain dukungan tanggap darurat, Gubernur juga menyoroti pentingnya pembaruan skema Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) antara rumah sakit pemerintah dan PMI. Ia menilai perlu adanya penyesuaian pola pembiayaan dan koordinasi teknis agar sesuai dengan standar pelayanan kesehatan terkini.
“Kita perlu meninjau ulang skema Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) agar lebih transparan, efisien, dan tidak memberatkan salah satu pihak. Pemerintah siap memfasilitasi pembahasan bersama PMI dan Dinas Kesehatan untuk menyusun mekanisme baru yang adil bagi semua pihak,” tegas Gubernur.
PMI NTT juga menyampaikan rencana kegiatan ke depan, termasuk pengadaan alat kesehatan darah standar Kemenkes, pelaksanaan Musyawarah Provinsi PMI tahun 2026, Musyawarah Kerja Provinsi 2025, serta upaya percepatan pembangunan Rumah Susun Pusdiklat PMI NTT yang telah diusulkan kembali dalam DIPA 2025 Kementerian PUPR.
Audiensi ini menegaskan komitmen kuat antara Pemerintah Provinsi NTT dan PMI untuk terus memperkuat sinergi kemanusiaan, memastikan pelayanan darah yang transparan dan profesional, serta membangun ketangguhan masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.***
