Kupang, suluhdesa.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi membuka Rapat Validasi Titik Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) di daerah terpencil. Acara ini bertujuan mempercepat penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berlangsung di Hotel Aston Kupang, Kamis (2/10) pagi.
Gubernur hadir didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz Bily Oemboe Wanda. Turut hadir Tenaga Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Florensio Mario; Sekretaris Satgas MBG sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom; serta para Koordinator wilayah BGN se-NTT.
Rapat ini bertujuan menghasilkan data lokasi SPPG yang akurat, sehingga Program MBG dapat berjalan lebih efektif. Data geospasial penting untuk memastikan SPPG berada di wilayah yang tepat dan terpencil, menghindari duplikasi lokasi, serta menganalisis aksesibilitas dan kondisi geografis untuk merancang strategi logistik yang tepat.
Gubernur menekankan bahwa Program MBG bukan hanya tentang pemenuhan gizi, tetapi juga tentang masa depan generasi muda, pembangunan sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi lokal.
“Program MBG menyasar anak sekolah dan ibu hamil, sekaligus berdampak pada ekonomi masyarakat. Kita harus memastikan program ini tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” kata Gubernur.
Dari target 800 SPPG di NTT, baru terealisasi 139 unit, sementara NTB telah mendirikan 300 dari 600–700 SPPG. “Perbandingan ini menjadi pelajaran sekaligus tantangan bagi kita untuk mempercepat pencapaian target. Pertemuan hari ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi,” tambahnya.
Gubernur menekankan dua aspek penting: regulasi dan ekosistem lokal. Regulasi yang jelas diperlukan agar penyelenggara SPPG mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal, sehingga program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Dukungan pemerintah daerah dalam membangun sistem produksi, distribusi, dan pengolahan pangan lokal yang berkesinambungan juga sangat penting.
“Pemerintah daerah siap membantu penyelenggara untuk membangun ekosistem yang menopang keberlangsungan program ini. Kita ingin agar masyarakat menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton. Dengan cara itu, dampak positif program ini akan terasa lebih luas dan berkelanjutan,” jelasnya.
Gubernur menyoroti pentingnya memberdayakan kelompok masyarakat seperti petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal. “Kalau susu dan buah-buahan lain mungkin kita masih butuh dari daerah lain. Tetapi bahan kebutuhan yang lain misalnya beras, sayur-sayuran, daging dan ikan kita usahakan dari daerah setempat,” katanya.
Evaluasi berkala juga ditekankan sebagai kunci menjaga kualitas program. “Yang tidak memenuhi standar ditindak, kalau perlu ditutup. Tetapi bagi yang berhasil kita patut memberi apresiasi,” tegasnya.
Florensio Mario, Tenaga Ahli Kepala BGN, menegaskan pentingnya sinkronisasi data dengan pemerintah daerah. “Setiap anak berhak mendapat manfaat program ini, termasuk yang tinggal di daerah terpencil. Targetnya, titik SPPG sudah terdata bulan Oktober dan didirikan pada November, sehingga awal tahun depan program dapat dijalankan secara penuh,” ujarnya.
Rapat ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga ahli, dan masyarakat, sehingga NTT dapat mengejar ketertinggalan dan menjadi contoh pelaksanaan MBG di kawasan timur Indonesia.***
