Jakarta, Suluhdesa.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Ahmad Riza Patria, menghadiri rapat koordinasi (rakor) penting dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar di kantor Kemenko PM pada Rabu (6/11/2024).
Rakor ini bertujuan mensinergikan dan menyelaraskan program-program yang akan berjalan pada tahun 2025, khususnya di wilayah desa dan daerah tertinggal.
Dalam sambutannya, Menko PM Muhaimin menggarisbawahi pentingnya kolaborasi ini, terutama dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi basis utama pembangunan Indonesia.
Ia menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan kebijakan melalui Peraturan Presiden yang mewajibkan adanya satu deputi khusus yang fokus menangani pembangunan desa dan daerah tertinggal.
“Kenapa Kementerian ini berada dalam satu koordinasi? Karena pemberdayaan diharapkan menjadi satu tarikan nafas. Salah satu basis utama pemberdayaan adalah desa,” ujar Menko Muhaimin.
Pada tahun 2025, desa-desa di Indonesia akan menjadi motor penggerak utama dalam program makan bergizi gratis.
Pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp71 triliun untuk mendukung inisiatif ini, dengan harapan desa dapat berperan sebagai supplier utama kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat.
Program ini rencananya akan melibatkan beberapa pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa PDT sendiri.
Sinergi antara kementerian, lembaga, serta pelaku usaha di desa seperti UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi komponen kunci dalam menjalankan program makan bergizi gratis.
Menko PM Muhaimin menekankan bahwa koordinasi yang efektif antar berbagai pihak adalah langkah strategis untuk mencapai kesuksesan.
“Harus ada sinergitas yang baik antar Kementerian dan Lembaga, mulai dari UMKM, Koperasi, hingga BUMDes,” tegasnya.
Mendes PDT Siap Berkolaborasi
Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi secara aktif dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait demi mendukung program ini.
Menurutnya, sebagian besar program pemerintah pada akhirnya bermuara di desa karena sekitar 73 persen dari populasi Indonesia tinggal di wilayah pedesaan.
“Bangun desa membangun Indonesia, mengurus desa mengurus Indonesia, memuliakan rakyat di desa berarti memuliakan rakyat Indonesia. PR kita memang berat, namun ini adalah tanggung jawab yang mulia,” ujar Mendes Yandri.
Yandri juga menekankan bahwa dana desa akan dialokasikan dengan tepat untuk mendukung ketahanan pangan.
Sekitar 20 persen dari dana desa rencananya akan digunakan untuk memastikan desa mampu terlibat aktif dalam program makan bergizi gratis.
Mendes Yandri menambahkan, langkah tersebut akan membantu desa-desa tidak hanya menjadi penonton dalam program pemerintah, tetapi juga menjadi penggerak utama.
Untuk memastikan pemanfaatan dana desa ini secara optimal, Yandri menyatakan bahwa pengelolaannya akan dilakukan oleh profesional dan BUMDes.
Dana yang dialirkan ke desa diharapkan bisa menjadi modal untuk BUMDes, yang nantinya akan memproduksi kebutuhan lokal serta menciptakan lapangan pekerjaan baru.
“Modal yang ditransfer ke desa itu bisa dikelola oleh BUMDes. Mereka yang memproduksi, sehingga manfaatnya akan lebih besar untuk masyarakat desa,” kata Mendes Yandri.
Rencana Implementasi dan Dukungan dari Kemenko PM
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia, Abdul Muhaimin Iskandar, berharap koordinasi yang terjalin dalam rakor ini bisa membawa dampak positif bagi desa-desa di seluruh Indonesia.
Dukungan penuh diberikan kepada Kementerian Desa PDT untuk memastikan setiap desa siap menjadi supplier utama dalam program pangan bergizi.
Dalam rapat koordinasi ini, Mendes Yandri juga didampingi oleh Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Inspektur Jenderal (Irjen) Teguh, Dirjen PPDT Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Dirjen PDP Sugito, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur (BPI) Ivanovic Agusta, Sekretaris BPSDM Rosyid, serta sejumlah staf ahli kementerian lainnya.
Kemenko PM optimistis dengan sinergi yang dijalankan melalui pertemuan ini, visi pembangunan desa dan daerah tertinggal dapat terwujud dengan baik.
Harapannya, desa dapat menjadi pusat aktivitas produktif yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan peran BUMDes dan kolaborasi antar-lembaga.
Program makan bergizi gratis adalah salah satu dari beberapa program yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus mendorong keberlanjutan ekonomi pedesaan.
Dengan komitmen tinggi dari pemerintah pusat, diharapkan kesejahteraan masyarakat desa akan terus meningkat, serta desa-desa di Indonesia dapat berperan sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional.
“Kita memerlukan langkah konkret dan sinergi nyata dari seluruh pihak agar desa-desa kita benar-benar menjadi basis utama pemberdayaan masyarakat dan pusat produksi pangan yang berdampak luas bagi masyarakat,” kata Menko PM Muhaimin dalam penutupan rakor.
Dengan adanya sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga, serta dukungan penuh dari pemerintah pusat, pembangunan desa dan ketahanan pangan nasional menjadi semakin nyata di masa depan.