Rakor UKPBJ NTT 2025: Percepatan Belanja Pemerintah dan Penguatan Tata Kelola untuk Produk Lokal

Kupang, suluhdesa.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Selasa, 25 November 2025, di Hotel Aston Kupang.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang berlangsung dari 24 hingga 29 November 2025, meliputi Rapat Koordinasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK untuk area Pengadaan Barang/Jasa, Rapat Koordinasi UKPBJ se-NTT, serta NTT Procurement Forum & Expo 2025 di halaman Gedung Sasando.

Bacaan Lainnya

Tujuan dari kegiatan ini adalah memperkuat kolaborasi dan transparansi dalam proses pengadaan di lingkungan pemerintah daerah, serta mendorong percepatan realisasi belanja pemerintah yang efektif. Rakor tahun ini mengusung tema “Akselerasi Belanja Pemerintah dan Penguatan Tata Kelola Guna Mendorong Pemanfaatan Produk Lokal/UMKM untuk Mewujudkan Pembangunan NTT yang Berintegritas dan Berdampak”.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, Dwi Wahyuni Kartianingsih, Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, Sekretaris Daerah dari 22 kabupaten/kota, Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, para Kepala UKPBJ dari seluruh kabupaten/kota, serta perwakilan BI, Bank NTT, BPJS Ketenagakerjaan, pelaku usaha penyedia barang dan jasa, dan para pelaku pengadaan. Total peserta mencapai sekitar 200 orang.

Kepala Biro PBJ Setda Provinsi NTT, Adelino Da Cruz Soares, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam membangun sistem pengadaan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Rapat koordinasi ini bertujuan meningkatkan sinergi antar-UKPBJ, mempercepat realisasi belanja pemerintah yang tepat sasaran, memperkuat kapasitas SDM dan tata kelola pengadaan yang berkelanjutan, serta inklusif bagi pelaku usaha lokal.

Wakil Gubernur Johni Asadoma menegaskan bahwa UKPBJ memiliki peran strategis dalam memastikan pengadaan pemerintah berjalan efisien, efektif, dan berintegritas. Ia juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengadaan pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, bersama Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI, Dwi Wahyuni Kartianingsih menyerahkan penghargaan kepada UKPBJ yang telah mencapai tingkat kematangangan Level 3 yaitu PROAKTIF. Penghargaan diberikan kepada Biro PBJ Provinsi NTT, UKPBJ Kabupaten Sikka, UKPBJ Kabupaten Kupang, serta UKPBJ Kabupaten Nagekeo.

Wagub Johni juga menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan mendorong seluruh UKPBJ kabupaten/kota yang belum mencapai Level 3 untuk terus berbenah. Pemerintah Provinsi NTT berharap rangkaian kegiatan ini semakin memperkuat kolaborasi lintas daerah, mempercepat realisasi belanja pemerintah, serta membuka ruang yang lebih besar bagi pemanfaatan produk lokal dan UMKM dalam sistem pengadaan.***

Pos terkait