Kupang, suluhdesa.com – Warga Perumahan Subsidi Belo Permai di Kupang merasa ironi kemerdekaan masih menghantui mereka. Impian memiliki rumah layak huni, yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara Indonesia sesuai UUD 1945, masih jauh dari kenyataan. Mereka merasa “dijajah” secara struktural, dengan hak-hak yang seolah hanya dinikmati segelintir orang dekat penguasa.
Pasal-pasal UUD 1945 seperti Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, dan Pasal 28H ayat (1), yang menjamin hak atas pekerjaan, penghidupan layak, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat, bagai fatamorgana bagi warga Belo Permai.
Developer Ingkar Janji, Walikota Berjanji Bertindak
Menurut warga, developer MANOTONA LAIA telah mengabaikan kewajibannya. Tempat sampah tidak tersedia, menyebabkan lingkungan kumuh. Bak penampung air tidak sesuai akad, rumah baru setahun dihuni sudah bocor dan rusak. Meteran listrik belum dipasang, jalan belum diaspal, dan keamanan perumahan nihil, padahal semua itu tertuang dalam perjanjian.
“Sudah lima tahun kami menunggu, tapi tidak ada perubahan. Kami sudah melapor ke berbagai pihak, tapi tidak ada tanggapan,” ujar seorang warga dengan nada putus asa. MANOTONA LAIA pun bungkam saat dikonfirmasi.
Harapan sempat muncul saat salah seorang warga, Frits Wawo Lado, menyampaikan langsung keluhan ini kepada Menko Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta pada 7 Agustus 2025. Walikota Kupang, Christian Widodo, juga telah berjanji akan memanggil pihak developer MANOTONA LAIA.
Menanti Kemerdekaan yang Sesungguhnya
Warga Perumahan Belo Permai berharap, di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-80, mereka benar-benar merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan hanya sekadar teriakan “Merdeka!”, tetapi juga realisasi hak-hak dasar sebagai warga negara. Mereka menanti tindakan nyata dari Walikota Kupang untuk menindaklanjuti janji yang telah diucapkan, agar impian memiliki rumah layak huni bukan lagi sekadar mimpi di siang bolong.***
