OJK Perluas Jaringan, Resmikan Kantor di Papua Barat dan Papua Barat Daya

Jakarta, suluhdesa.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen dengan memperluas keberadaan kantornya di berbagai daerah.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, pada Senin (3/11/2025) di Jakarta, melantik sejumlah pejabat OJK, termasuk Kepala Departemen dan Kepala OJK di daerah. Bersamaan dengan itu, Mahendra meresmikan Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Bacaan Lainnya

Peresmian ini menandai mulai beroperasinya Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya pada tanggal 3 November, dengan wilayah kerja mencakup kedua provinsi tersebut. Pembukaan kantor ini merupakan langkah strategis OJK dalam mewujudkan kehadiran di seluruh provinsi di Indonesia, sesuai dengan Roadmap Pembukaan Kantor OJK Baru 2024–2027.

Kehadiran Kantor OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan di daerah, termasuk pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct). Selain itu, kantor ini juga akan memperluas pelaksanaan program literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen keuangan.

Kantor baru ini diharapkan menjadi simpul koordinasi strategis antara OJK dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun pejabat OJK yang dilantik adalah:

1. Henry Rialdi sebagai Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal;
2. Soelistio Darmawan sebagai Kepala Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan;
3. Esti Sasanti sebagai Kepala Departemen Perbankan Syariah; dan
4. Budi Rahman sebagai Kepala OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Melalui penguatan struktur organisasi dan perluasan jangkauan wilayah kerja ini, OJK menegaskan komitmennya untuk hadir secara proaktif dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.**

Pos terkait