Malang, suluhdesa.com – Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat positif 5,04 persen pada triwulan ketiga tahun 2025. Di kawasan Bali Nusra, Bali masih memimpin dengan pertumbuhan 5,4 persen (di atas nasional), diikuti NTT dengan 4,88 persen, dan NTB di urutan ketiga dengan 2,7 persen.
Pertumbuhan NTB menurun karena proses tambang yang menjadi andalan terkendala perizinan. Namun, angka ini tidak berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat dan nilai tukar petani. Meski berada di bawah NTT dalam pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani NTB lebih tinggi (125) dibandingkan NTT (101). Tambang yang sebelumnya ada di NTB juga dinyatakan tidak memberikan dampak besar pada perekonomian masyarakat setempat.
Informasi ini disampaikan Kepala Perwakilan OJK NTT dihadapan wartawan NTT dalam acara Media gathering di Malang dengan tema “Belajar, Melayani, NTT Maju dan Bangkit”. Ia juga menjelaskan portofolio pengawasan OJK NTT yang mencakup 23 Bank Umum, 11 BPR, 68 IKNB (total 102 lembaga jasa keuangan), 1 BPD (BPD NTT), 1 pegadaian swasta, 1 dana pensiun, dan 1 JAMKRIDA mulai 2026 pengawasan dilakukan OJK. Tahun depan, jumlah BPR akan berkurang menjadi 10 karena satu BPR di Flores akan merger dengan kantor pusat di NTB. Selain itu, ada 14 agen penjual reksa dana dan dua pedagang efek BI.
Pada bulan September 2025, aset, DPK, dan kredit perbankan NTT mengalami pertumbuhan tahun ke tahun (YoY): aset tumbuh 2,52 persen, DPK (tabungan, deposito, giro) tumbuh 6,17 persen, dan kredit tumbuh 1,88 persen. Namun, DPK BPR mengalami penurunan. OJK akan mendalami alasan hal ini, apakah terkait korban investasi bodong (ada 3 kasus dengan kerugian 25 juta, 9 juta, dan 40 juta rupiah) atau akibat gagal panen masyarakat NTT.
Selain itu, Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan NTT mencapai 120,67 persen, melebihi batas maksimal 100 persen. Hal ini berarti 20,67 persen kredit yang disalurkan berasal dari pinjaman antar bank luar NTT, sebagian besar untuk kredit konsumtif. Japarmen menyatakan hal ini berpotensi membahayakan perekonomian NTT jangka panjang karena harus membayar bunga.
“Selama 2023 sampai 18 November 2025, OJK telah melakukan 300 kegiatan langsung dan hibrid walaupun hanya 16 pegawai, termasuk pengawasan dan literasi keuangan. Harapannya, program One Village One Product (OVOP) provinsi NTT tidak sekedar ungkapan dan masyarakat dapat membeli produk UMKM seperti yang ada di NTT Mart (Red),” jelasnya.
Agar perekonomian lebih semakin baik, kredit konsumtif perlu dikurangi karena dapat menekan laju pertambahan ekonomi masyarakat di NTT, seperti kredit untuk pembiayaan urusan sosial dan adat perlu dikurangi. Yang perlu ditingkatkan, kredit produktif agar meningkatkan perekonomian masyarakat (red).**
