Kupang, suluhdesa.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, gelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tindak Lanjut Rencana Aksi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 dengan metode Focus Group Discussion (FGD). Acara ini digelar di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, pada Rabu (8/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil penilaian integritas sektor pendidikan tahun 2024 dan memperkuat langkah-langkah perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Lakalena hadir dan memberikan sambutan, setalah dirinya melantik lebih dari enam ratus pejabat eselon tiga lingkup Pemprov NTT di GOR Oepoi.
Acara ini dihadiri oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Prof. Warsito, serta Direktur Jaringan Pendidikan KPK, Dian Novianti. Peserta kegiatan meliputi Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Inspektorat Kabupaten/Kota, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-NTT.
Gubernur Melki menyampaikan apresiasi atas inisiatif KPK dalam menyelenggarakan kegiatan ini. “Sektor pendidikan harus bersih dari praktik korupsi dan menjadi wahana penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini,” ujarnya.
Gubernur Melki juga menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT yang masih rendah. Ia menilai hal ini menjadi tantangan bersama untuk terus mendorong peningkatan mutu pendidikan di daerah ini.
“Kami membutuhkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif dari kegiatan ini, agar dapat menjadi bekal bagi kami dalam memperbaiki kualitas pendidikan di NTT saat ini,” kata Gubernur Melki.
Ia menegaskan bahwa pendidikan di NTT harus mampu mengembangkan tiga pilar penting, yakni akademik yang unggul, karakter moral yang kuat, dan kemampuan kewirausahaan (entrepreneurship).
Gubernur Melki juga menekankan pentingnya agar SPI Pendidikan bersifat adaptif, mengikuti dinamika perubahan di setiap jenjang pendidikan dan situasi di daerah.
“Dengan sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan partisipasi aktif masyarakat, SPI Pendidikan harus menjadi katalisator bagi kemajuan pendidikan Indonesia, khususnya di NTT,” tambahnya.
Ia berharap, hasil Monev menjadi langkah nyata dalam mewujudkan NTT yang cerdas, maju, sehat, sejahtera dan berkelanjutan.***
