Labuan Bajo, suluhdesa.com– Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, didampingi jajaran pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai Barat pada Kamis, 17 Juli 2025. Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, beserta jajaran Perangkat Daerah setempat di Kantor Bupati Manggarai Barat.
Dalam pertemuan di Ruang Rapat Bupati, Gubernur Melkiades Laka Lena memberikan arahan strategis kepada Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Ia menekankan pentingnya sinergi untuk percepatan pembangunan di wilayah super premium ini, khususnya dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Manggarai Barat memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Kita harus mendorong agar ekonominya bisa tumbuh merata dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang,” tegas Gubernur.
Terkait program unggulan Pemerintah Provinsi NTT, yaitu One Village One Product (OVOP), Gubernur mengumumkan rencana pembangunan NTT Mart terbesar di Labuan Bajo. Pasar ini akan menjadi pusat pemasaran produk-produk unggulan dari setiap desa di NTT, dengan mayoritas produk berasal dari Manggarai Barat.
“Puncak dari NTT Mart yang paling besar nanti di Labuan Bajo, karena di sini adalah pintu keluar masuk ke banyak tempat, baik nasional maupun internasional. Mayoritas produk yang dijual nanti adalah produk Manggarai Barat,” jelas Melki.
Gubernur juga meminta dukungan dan kerja sama penuh dari seluruh Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat agar program OVOP ini dapat berjalan maksimal. “Kita butuh kerja sama yang baik agar OVOP ini bisa dikembangkan di seluruh Manggarai Barat. Kami harap melalui pertemuan ini, kita bisa detailkan lagi untuk membuat NTT Mart terbesar di Labuan Bajo ini,” ungkapnya.
Menurut Melki Laka Lena, kemandirian ekonomi untuk kesejahteraan rakyat adalah hal krusial yang harus diupayakan pemerintah dengan memanfaatkan potensi lokal. “Menjadi lucu kalau kita orang NTT cuma jadi penonton di rumah sendiri, cuma bisa menikmati produk dari luar. Sudah saatnya kita membangun kemandirian ekonomi di daerah kita,” tambahnya.
Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Manggarai Barat
Setelah memberikan arahan, Gubernur melanjutkan dialog dengan para Camat, Kepala Puskesmas, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Manggarai Barat di Aula Kantor Bupati. Agenda utama pertemuan ini adalah mendengarkan laporan evaluasi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Manggarai Barat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende, Nara Grace Ginting, melaporkan bahwa kepesertaan dan keaktifan anggota BPJS di Kabupaten Manggarai Barat masuk dalam kategori Universal Health Coverage (UHC) Prioritas BPJS. “Untuk Manggarai Barat, capaian kepesertaan dan keaktifan sudah mencapai dan tetap menjaga posisi UHC Prioritas. Dari lima kabupaten di kantor cabang Ende, capaian UHC Prioritas BPJS yang tertinggi itu Manggarai Barat,” jelas Grace.
Status UHC Prioritas ini, menurut Grace, merupakan keistimewaan bagi masyarakat Manggarai Barat karena memudahkan akses layanan kesehatan yang diberikan pemerintah.
Gubernur Melki Laka Lena menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi NTT untuk menyukseskan program JKN, termasuk di Manggarai Barat. Pemerintah Provinsi NTT telah mengalokasikan bantuan pembiayaan iuran BPJS Kesehatan melalui APBD 1 untuk 1.446 jiwa di Manggarai Barat.
Melki Laka Lena juga mengingatkan tentang ketersediaan tenaga kesehatan di setiap desa, sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap desa memiliki minimal tiga tenaga kesehatan (bidan, perawat, dan ahli gizi). “Di sini semua desa sudah punya tenaga kesehatan? Ya, kalau sesuai dengan undang-undang kesehatan, tiap desa wajib punya tiga tenaga kesehatan. Harus ada bidan, perawat, dan ahli gizi, dan pastikan semua desa di Manggarai Barat ini harus punya,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya pendataan identitas kependudukan yang baik, khususnya kepemilikan KTP, karena akses layanan kesehatan kini terintegrasi dengan data kependudukan.
“Tolong pastikan semua warga Manggarai Barat ini harus punya KTP supaya bisa mengakses layanan kesehatan. Semua wajib tercatat dan punya KTP. Yang baru lahir, segera diurus NIK-nya,” jelas Melki.
Gubernur juga mendorong Camat, Kepala Puskesmas, Lurah, dan Kepala Desa untuk memastikan masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah pusat. Ia juga meminta setiap desa dan kelurahan memaksimalkan potensi desa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat, sejalan dengan program OVOP yang bertujuan menguatkan ekonomi masyarakat desa di seluruh NTT.
Dorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT
Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT, Pemerintah Provinsi NTT di era Melki-Johni menargetkan peningkatan PAD dari 1,4 Triliun menjadi 2,8 Triliun. Untuk itu, Gubernur mendorong setiap Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan semua potensi penghasil PAD milik Pemprov NTT.
Usai berdialog dengan Camat, Lurah, dan Kepala Desa, Gubernur dan rombongan meninjau UPT Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Kunjungan ini bertujuan memastikan sinergitas semua pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan PAD NTT.
Gubernur Melki meminta seluruh ASN Pemprov NTT di wilayah kerja Manggarai Barat untuk terus berinovasi, mengingat potensi pendapatan daerah di Manggarai Barat yang sangat besar. Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan kebijakan pemberian insentif sebesar tiga persen dari PAD kepada Perangkat Daerah penghasil PAD.
“Tiga persen dari PAD nanti jadi haknya teman-teman, dan itu sah. Ini penting supaya orang terangsang untuk bekerja lebih serius,” ujar Melki.***
