Kupang, suluhdesa.com – Ketua Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), Dony Yoesgiantoro, didampingi Komisioner KI Pusat, Rospita Vici Paulyn, beserta rombongan, melakukan audiensi dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melkiades Lakalena, terkait Asistensi Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025. Pertemuan berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur NTT pada Rabu (05/11/2025) sore.
Dony Yoesgiantoro menyampaikan bahwa NTT menjadi perhatian serius KI Pusat terkait pelaksanaan IKIP secara nasional. Berdasarkan data dan fakta yang dihimpun, NTT mengalami penurunan IKIP dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan minimnya dukungan anggaran untuk KI NTT, yang mengakibatkan kegiatan literasi keterbukaan informasi publik tidak menjangkau seluruh badan publik di 22 kabupaten/kota. Selain itu, sinergi dan kolaborasi antara kepala daerah dan stakeholder terkait dinilai belum optimal dalam menyamakan persepsi tentang pentingnya implementasi keterbukaan informasi publik.
“Point utama dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik di daerah harus lebih banyak berdampak bagi masyarakat luas dan bagi Badan Publik Pemerintah sebagai ujung tombak,” ujar Dony. Ia menambahkan, dukungan anggaran bagi KI di daerah diperlukan agar gaung keterbukaan informasi publik lebih dirasakan masyarakat.
Rospita Vici Paulyn menambahkan, penurunan IKIP NTT mencapai 10% dari tahun sebelumnya. Ia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dapat menambah alokasi anggaran untuk KI NTT agar kegiatan literasi dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota.
Ketua KI NTT, Germanus Attawuwur, menjelaskan bahwa pihaknya mengalami kendala dalam mengeksekusi program strategis akibat keterbatasan anggaran selama empat tahun terakhir. Hal ini berdampak pada program sosialisasi yang tidak menjangkau semua badan publik di provinsi kepulauan ini, tidak adanya peningkatan kapasitas SDM komisioner, serta terbatasnya anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Melki Lakalena berkomitmen untuk mendukung program kerja KI NTT melalui sinergi dan kolaborasi dengan semua stakeholder. Ia mengakui adanya keterbatasan fiskal daerah, sehingga diperlukan ide kolaborasi lintas sektor.
“Sudah saatnya kita tidak hanya bicara soal uang saja, tapi kita harus bisa berkolaborasi dengan semua stakeholder di NTT agar dapat bersinergi dan saling mendukung dalam mengeksekusi program kerja,” kata Gubernur Melki.
Turut mendampingi dalam audiensi tersebut, Anggota KI NTT Riesta Megasari, Yosef Kolo, dan Kepala Dinas Kominfo NTT, Fredrik Koenunu.**
