Jakarta, suluhdesa.com – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP PATRIA) melakukan audiensi dengan Kementerian Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pemajuan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPMI) pada Senin (20/1/2025).
Audiensi yang dipimpin Ketua Umum DPP PATRIA, Agustinus Tamo Mbapa (Gustaf), ini bertujuan untuk membahas program strategis guna melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dalam pertemuan tersebut, DPP PATRIA menyampaikan sejumlah program unggulan, antara lain: pengukuhan pemahaman Migrasi Aman melalui sosialisasi GEMA HATI MIA (Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman), peningkatan keterampilan PMI melalui BLK LN PMI (Balai Latihan Kerja Luar Negeri Pekerja Migran Indonesia) dan LTSA PMI (Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia), serta perlindungan hukum dan HAM bagi PMI di luar negeri.
Gabriel Goa, perwakilan DPP PATRIA, menekankan pentingnya sosialisasi pencegahan human trafficking dan migrasi aman di beberapa daerah rawan, termasuk Sumatera Utara (modus online scam), Kalimantan Barat (online scam dan pengantin pesanan), Sulawesi Utara (online scam dan eksploitasi seksual), dan Nusa Tenggara Timur (PRT dan buruh sawit).
DPP PATRIA juga mendorong peningkatan keterampilan PMI melalui pelatihan kerja, peningkatan literasi keuangan, dan advokasi hukum bagi PMI yang menjadi korban pelanggaran HAM.
Selain itu, yang menjadi sorotan lain adalah pentingnya kerja sama antar kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan BP2MI, untuk menangani kasus human trafficking dan pemulangan PMI korban eksploitasi.
Menanggapi usulan tersebut, Plt. Dirjen Penempatan Kementerian PPMI, Mocharom Ashadi, menyambut baik inisiatif DPP PATRIA.
Ia mengapresiasi upaya DPP PATRIA dalam meningkatkan kompetensi bahasa dan keterampilan PMI serta mendorong pelayanan satu atap bagi pencari kerja.
DPP PATRIA juga menyoroti permasalahan perdagangan orang di Indonesia, baik sebagai negara asal maupun tujuan.
Berdasarkan catatan DPP Patria, ada jutaan WNI bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi atau melebihi izin tinggal, dengan sebagian besar merupakan perempuan. Kasus perdagangan seks anak dan pekerja paksa di kapal nelayan asing juga menjadi perhatian serius.
Audiensi ini menandai komitmen DPP PATRIA dan Kementerian PPMI untuk bersinergi dalam melindungi dan memberdayakan PMI, memastikan mereka bekerja dengan aman dan mendapatkan hak-haknya di negara penempatan.
Kerja sama ini diharapkan dapat mengurangi angka human trafficking dan meningkatkan kesejahteraan PMI.
Dalam foto terlihat, Ketua Umum DPP PATRIA, Agustinus Tamo Mbapa (Gustaf), berjabat tangan dengan Plt. Dirjen Penempatan Kementerian PPMI, Mocharom Ashadi, didampingi Direktur Penempatan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan, Dr. Yayan Hemuyadin, dan jajaran DPP PATRIA di Kantor Kementerian PPMI, Jakarta saat menyerahkan dokumen komitmen kerjasama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.***
