Kupang, suluhdesa.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berupaya meningkatkan mutu pekerjaan konstruksi dalam rangka pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah provinsi. Hal ini dilakukan melalui evaluasi hasil pembangunan tahun 2025 yang menjadi dasar penting untuk perbaikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi ke depan.
Kepala Dinas PUPR NTT, Benny Nahak, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Jasa Konstruksi yang digelar di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, pada Selasa (13/1/2026). Rapat ini bertujuan mengevaluasi hasil pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan oleh dinas pada tahun 2025.
“Evaluasi ini penting agar penyelenggaraan jasa konstruksi ke depan semakin berkualitas, tertib, dan berkelanjutan. Kita ingin pelaku jasa konstruksi daerah semakin berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur,” ujar Benny.
Menurutnya, hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan akan menjadi dasar pembangunan NTT serta mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah. Forum ini juga dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi secara terbuka kepada publik mengenai capaian pembangunan infrastruktur tahun 2025 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang konstruksi.
Benny menambahkan, masukan dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan akan dihimpun sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan infrastruktur serta pembinaan jasa konstruksi pada tahun-tahun mendatang.
Peserta rapat melibatkan berbagai unsur, antara lain jajaran Pemerintah Provinsi NTT, balai-balai teknis di wilayah NTT, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaku usaha jasa konstruksi (kontraktor dan konsultan), asosiasi jasa konstruksi, akademisi, media massa, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Kegiatan ini dibiayai melalui DPA Dinas PUPR Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, Gubernur NTT Melki Laka Lena dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berkelanjutan merupakan bagian penting dari misi pertama RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Menurutnya, infrastruktur adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesehatan masyarakat, serta pemerataan pembangunan.
“Untuk memastikan hasil pembangunan infrastruktur sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar teknis, diperlukan forum evaluasi yang komprehensif dan terstruktur seperti ini,” kata Melki.
Ia berharap, melalui kegiatan ini seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, standar keselamatan kerja, serta prinsip keberlanjutan agar pembangunan infrastruktur di NTT menghasilkan produk berkualitas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.**
