Kupang, suluhdesa.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT menggelar kegiatan capacity building di Ruang Nembrala, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTT, Rabu (29/10). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas TPID se-Provinsi NTT melalui diseminasi roadmap pengendalian inflasi nasional tahun 2025 – 2027 serta penyusunan program kerja pengendalian inflasi Provinsi NTT yang selaras dengan roadmap nasional.
Acara yang diselenggarakan secara hybrid ini menghadirkan TPID dari seluruh wilayah Provinsi NTT serta dua pemateri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Bapak Moch. Edy Yusuf, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan, selaku pemateri pertama menyoroti dinamika inflasi di NTT yang beragam. Ia mencontohkan Waingapu mengalami deflasi, sementara Ngada mencatat inflasi di atas target. Fluktuasi harga pangan dan tarif angkutan, terutama saat perayaan Natal dan Tahun Baru, turut memengaruhi pergerakan harga.
Edy mengapresiasi langkah konkret pemerintah daerah, seperti operasi pasar murah yang dilaksanakan di Kabupaten Sabu Raijua, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas harga. Ia menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, dan komitmen (SAK) untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif antara seluruh pihak.
Sesi selanjutnya adalah diskusi dan koordinasi penyusunan roadmap TPID Provinsi NTT tahun 2025 – 2027 yang dipandu oleh Bapak Josua Pasaribu, Analis Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Josua menekankan pentingnya penyusunan roadmap yang mengacu pada kerangka 4K, serta pendetailan langkah konkrit dan timeline pelaksanaan program kerja pengendalian inflasi.
Diharapkan, TPID Provinsi maupun Kabupaten dan Kota dapat menjadikan format dan framework TPID sebagai acuan dalam penyusunan roadmap di daerah masing-masing.***
