Kupang, suluhdesa.com – Perumda Air Minum Kota Kupang kejar target yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kupang dan dewan pengawas, walupun Januari hingga September 2025 mengalami kerugian, dimana kerugian tersebut terjadi sebulan kepemimpinya dengan akumulasi sebesar Rp300 juta. Keterangan ini disampaikan oleh Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, dalam wawancara dengan media di ruang kerjanya pada Senin (27/10/2025).
Menurut Isidorus, Perumda saat ini memiliki 17.364 pelanggan terdaftar, dengan hanya 11 ribu lebih yang aktif. Cakupan layan perusahaannya juga masih rendah, hanya menyentuh 17,75% dari jumlah penduduk Kota Kupang. Untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah kota, Perumda mengelola sekitar 30 sumur bor yang tersebar di seluruh Kota Kupang, termasuk 10 sumur bor yang sebelumnya dikelola oleh pihak ketiga dan kemudian diserahkan untuk dikelola oleh perumda.
Untuk memperluas jangkauan layanan, Perumda melakukan inovasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain BLUD SPAM NTT, Bank NTT, dan BWS NT II, termasuk juga akan direncanakan bekerja sama dengan para developer perumahan. Selain itu, Perumda terus mengevaluasi kualitas pelayanan dan berupaya meningkatkan performanya. Isidorus menekankan bahwa Perumda tidak boleh hanya berorientasi pada tujuan sosial dasar (sosial-oriented), melainkan juga harus berorientasi pada keuntungan (profit-oriented) agar dapat memberikan kontribusi bagi daerah.
Sampai saat ini, Perumda Air Minum Kota Kupang belum memberikan kontribusi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam kontrak kinerja masa jabatan kepemimpinannya periode 2025-2029, Pemerintah Kota Kupang dan Dewan Pengawas memberikan target kepada pihaknya: tahun pertama (2025) nol Rupiah, tahun kedua (2026) Rp100 juta, dan tahun ketiga hingga kelima (2027-2029) minimal Rp200 juta per tahun.
Isidorus juga mengungkap kendala utama yang dihadapi, antara lain infrastruktur tua, pipa rusak, dan penurunan debit air. Untuk mengatasi tantangan ini, Perumda akan mengembangkan inovasi pembayaran digital, meskipun masyarakat masih cenderung menggunakan pola pembayaran tradisional.**
