Waikabubak, Suluhdesa.com – Para Kepala Daerah se-Sumba menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah melalui acara High Level Meeting (HLM) TPID-TP2DD se-Sumba tahun 2025. Acara yang berlangsung, (23/10/25) di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, NTT, dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta mitra strategis se-Sumba.
HLM ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat pasokan pangan, dan mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di seluruh daratan Sumba.
Penguatan Produksi Lokal Jadi Kunci
Upaya penguatan produksi lokal menjadi fokus utama dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan. Pemerintah daerah se-Sumba terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, dan hortikultura melalui pemberdayaan kelompok tani, distribusi benih unggul, serta kerja sama antar wilayah dalam pemasaran hasil pertanian. Program lumbung pangan lokal dan efisiensi rantai pasok antar wilayah menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Selain itu, edukasi kepada masyarakat untuk mengubah pola konsumsi ke produk pangan lokal yang lebih beragam terus diperluas guna memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan.
Kebijakan Fiskal yang Seimbang dan Kolaboratif
Kebijakan fiskal daerah diharapkan berjalan seimbang dan kolaboratif dalam mendukung pengendalian inflasi. Keterbatasan ruang fiskal akibat efisiensi anggaran pusat menjadi tantangan bagi daerah dalam menjaga daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan belanja dan berdampak pada fluktuasi harga pangan. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata menjadi fokus utama. Rencana pengembangan tambak udang terintegrasi senilai Rp7,4 triliun di Kabupaten Sumba Timur, melalui kolaborasi dengan kabupaten lain, berpotensi menjadi motor ekonomi baru. Optimalisasi belanja publik akan diarahkan pada kegiatan produktif seperti subsidi transportasi pangan, bantuan sosial tepat sasaran, serta dukungan terhadap pelaku UMKM lokal agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Digitalisasi Keuangan Daerah Pacu Pertumbuhan
Digitalisasi keuangan daerah menjadi penggerak utama peningkatan volume dan efisiensi fiskal. Perluasan digitalisasi transaksi keuangan pemerintah juga menjadi agenda penting dalam meningkatkan PAD. TP2DD se-daratan Sumba melaporkan kemajuan signifikan dalam penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Pada pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat meluncurkan aplikasi SIMPADA berbasis Android untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah. Inovasi serupa juga diikuti oleh kabupaten lain melalui implementasi PBB online, e-retribusi, dan pembayaran non-tunai via QRIS, yang terbukti meningkatkan efisiensi dan memperluas basis pendapatan daerah. Langkah ini menandai percepatan transformasi digital di sektor publik, sekaligus memperkuat fondasi fiskal daerah.
Komitmen Bank Indonesia
Bank Indonesia menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi TPID dan TP2DD di seluruh kabupaten Sumba. Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, memaparkan bahwa kondisi inflasi di Pulau Sumba berada di bawah rata-rata nasional, dengan tekanan utama berasal dari komoditas pangan seperti ikan dan daging ayam. BI menyoroti kerentanan ketahanan pangan akibat produktivitas pertanian yang masih rendah dan ketergantungan pada pasokan luar daerah. Oleh karena itu, BI menekankan perlunya penguatan perencanaan tanam berbasis perubahan cuaca, pemanfaatan bibit unggul, dan modernisasi alat pertanian. Dalam pengendalian harga, BI menegaskan perlunya penguatan strategi 4K serta percepatan adopsi kanal pembayaran non-tunai untuk memperkuat efisiensi dan transparansi fiskal daerah.
Rekomendasi Strategis
HLM ini menetapkan sejumlah rekomendasi strategis yang dapat menjadi panduan bagi TPID dan TP2DD ke depan. Untuk menjaga stabilitas inflasi daerah, direkomendasikan penguatan pembentukan lumbung pangan lokal, pemantauan harga dan stok pangan, menjaga kelancaran arus distribusi antar daerah, serta peningkatan koordinasi lintas sektor maupun kerjasama antar Daerah (KAD). Sementara untuk percepatan perluasan digitalisasi daerah, perlu dilakukan penyusunan Roadmap P2DD tahun 2026-2030 yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta perluasan infrastruktur internet di wilayah dengan lokasi blindspot.**
