oleh

Gubernur NTT Dorong BPN Sehingga Petani Miliki Sertifikat Tanah

KUPANG, suluhdesa.com | Pertumbuhan ekonomi NTT harus dapat menjadi kesatuan perencanaan dengan sertifikat kepemilikan lahan. Maka pembangunan di NTT tergantung juga pada kebijakan-kebijakan percepatan sertifikat kepemilikan lahan.

Demikian diungkapkan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat saat didampingi Wakil Gubernur Josef A. Nae Soi dalam Diskusi Publik Bersama Sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria secara virtual pada Selasa (14/09/2021).

BACA JUGA:

Palsukan Surat, Bripka Bosco Heuk Laporkan Oknum BPN Kota Kupang ke Polisi

KRF Protes Karena Kantor BPN Manggarai Barat Jadi Agen Mafia Tanah

Sengketa dengan BPN Kota Kupang, Sofia Tomboy Miliki Bukti Hak Atas Tanah

“Desain pembangunan melalui sertifikasi kepemilikan lahan harus terus dikerjakan. Kehadiran BPN di NTT adalah lembaga yang mendorong untuk bagaimana provinsi ini berkembang menjadi provinsi yang baik melalui pelayanan percepatan kepemilikan tanah atau lahan,” ujarnya.

“Saya sangat mengapresiasi dan memberikan respek setinggi-tingginya kepada teman-teman dari Kanwil BPN NTT yang selama ini menjalankan tugas dengan sangat luar biasa dan juga sudah pro aktif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat,” lanjut Gubernur VBL.

VBL ingin mendorong terus agar BPN membuat program-program sehingga para petani di desa-desa mempunyai sertifikat pada tanahnya sendiri. Sehingga bisa menjadi jaminan saat melakukan pinjaman kredit pada bank.

“Ini agar apa yang saat ini lembaga perbankan takutkan untuk memberikan kredit pertanian karena high risk itu dapat menjadi kepastian jaminan dari sertifikat lahan yang dimiliki para petani,” jelas VBL.

Gubernur VBL juga menginginkan untuk secepatnya bisa sertifikasi kepemilikan lahan yang mendukung pada pembangunan pariwisata.

Di antaranya Kementerian ATR / BPN diharapkan dengan memperhatikan pulau-pulau terluar untuk dapat diurus kepemilikan lahannya sehingga memudahkan pengawasan dan kontrol pembangunan dengan baik dari sisi pariwisata.

“Terima kasih pada Kementerian ATR/ BPN juga mengenai lahan seluas 2000 Ha di Kabupaten Kupang yang dulunya menjadi tanah kosong yang tidak dimanfaatkan dan tidak berfungsi kini dimanfaatkan menjadi lahan produktif untuk tambak garam,” tutupnya. (msd/msd)

DomaiNesia

Komentar

News Feed