oleh

Jangan Karena Ada Anggapan Sarjana di NTT Tak Laku, Polda Bertindak Serampangan

JAKARTA, suluhdesa.com | Satgas Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur secara struktur bukanlah organ Polri Cq. Polda NTT dan bukan pula organ bentukan Polda NTT, karena itu tidak relevan jika dalam kaitan dengan dugaan Pelanggaran Hukum pada acara Pengukuhan TPAKD di Semau, Polda NTT memberi sanksi berupa teguran kepada Ketua Pelaksana Tugas Satgas Covid-19 NTT. 

Pada sisi lain Surat Teguran Polda NTT kepada Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 NTT itu, terkandung makna bahwa Polda NTT mengakui bahwa acara Pengukuhan TPAKD di Pulau Semau, merupakan suatu Pelanggaran Hukum, yaitu UU Kekarantinaan Kesehatan, sehingga diperlukan proses hukum lebih lanjut, sesuai ketentuan pasal 9 dan pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018, Tentang Kekarantinaan Kesehatan,” tegas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus kepada Media SULUH DESA, Selasa (14/09/2021) sore.

BACA JUGA:

TPDI: Forkopimda Absen, Bupati Sikka Abai, Radikalisme Subur

TPDI Tantang Bupati Sikka Debat Publik Tentang Siapa yang Berdusta

DBD di Sikka; Bupatinya Gagal, Menkes Sebut Ini Kehendak Tuhan

Petrus menyampaikan bahwa, hanya saja yang menjadi soal sekarang adalah muncul berbagai persoalan Administrasi Pemerintahan, yaitu soal kewenangan dan dasar penjatuhan sanksi administratif dari Polda NTT terhadap Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 NTT, yang memunculkan beberapa pertanyaan:

  1. Apa dasar hukum Polda NTT memberi sanksi administratif Teguran dan Rekomendasi kepada Ketua Pelaksana Satgas Covid-19 NTT?
  2. Siapa yang memeriksa Ketua Pelasana Satgas Covid-19 NTT dan kapan dilakukan hingga dikeluarkannya teguran?
  3. Apakah secara struktur organisasi Satgas Covid-19 NTT berada di bawah Polda NTT dan merupakan Organ Polda NTT?
  4. Apakah Surat Teguran Polda NTT itu bagian dari tindakan kepolisian secara pro yustisia dalam penyelidikan atau penyidikan?
  5. Apakah yang bersalah dan harus bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran Hukum Kekarantinaan Kesehatan Covid-19 di Semau adalah Satgas Covid-19 NTT?

Harus Transparan dan Imparsial

Petrus mengatakan, Polda NTT harus netral atau imparsial bertindak dalam menghadapi kasus pelanggaran terhadap UU Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP.

“Padahal Polda NTT sendiri belum melakukan langkah hukum apapun, tetapi sudah menilai bahwa Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat tidak bersalah,” ucap Advokat Peradi ini.

Ia melanjutkan, sementara dugaan pelanggaran terhadap UU Kekarantinaan Kesehatan itu dilakukan secara berjamaah, ada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati-Bupati se NTT, dan lain-lain, yang dalam fungsi dan kedudukannya memikul tanggung jawab hukum dan moral untuk menegakan hukum Kekarantinaan Kesehatan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

“Polda NTT jangan membodohi masyarakat, jangan karena terdapat anggapan bahwa Sarjana lulusan di NTT dicap tidak laku, lantas Polda NTT seenaknya bertindak secara serampangan, tanpa memilah dan memilih siapa yang melanggar siapa, yang berhak menegur, siapa yang harus ditegur dan siapa yang harus diproses hukum. Jangan garuk di kaki padahal gatalnya di kepala,” tohoknya.

Petrus mengingatkan kalau publik menanti janji Polda NTT untuk menindak siapapun yang melanggar tanpa pandang bulu, siapapun dia sesuai dengan prinsip “equality before the law” sebagai prinsip negara hukum di dalam UUD 1945 dan prinsip Polri yang Presisi. (idus/idus)

DomaiNesia

Komentar

News Feed