oleh

Mafia Peradilan Masuk KPK

JAKARTA, suluhdesa.com | Dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI dalam 3 (tiga) perkara, karena diduga tindak pidana korupsi telah diungkap tuntas oleh KPK dan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK sebagaimana dapat dibaca dalam Putusan Dewas KPK untuk pelanggaran Etik dan Pedoman Perilaku Robin Pattuju dan Lili Pintauli dan Surat Dakwaan JPU KPK terhadap M. Syahrial dan Robin Pattuju dengan tuduhan pasal “suap”.

“Mencermati fakta-fakta temuan Dewas KPK dalam perkara Pelanggaran Etika dan Pedoman Perilaku Robin Pattuju dan Lili Pintauli dan isi Surat  Dakwaan JPU KPK terhadap M. Syahrial dan Robin Pattuju, terlihat betapa Azis Syamsudin menguasai beberapa oknum di KPK, sehingga Azis Syamsuddin dengan mudah melakukan permufakatan jahat dengan Robin Pattuju dan M. Syahrial dengan Lili Pintauli (Wakil Ketua KPK) untuk menghalangi penyidikan beberapa kasus korupsi di KPK,” tegas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus kepada Media SULUH DESA, Senin (13/09/2021) malam.

BACA JUGA:

KPK Beri Peluang pada Azis Syamsuddin untuk Menyangkal Hasil Penyidikan

TPDI: di Sikka Robi Idong Sangat Ketat Prokes, Begitu Keluar Kandang Jadi Liar

Kapolres dan Bupati TTU Harus Tindak Oknum Guru SDK Peboko yang Pemabuk

Karena itu, kata dia, meskipun KPK telah melalukan penggeledahan dan menyita bukti-bukti di 3 (tiga) kediaman pribadi dan ruang kerja Azis Syamsuddin di DPR RI; Sidang Dewas Etik KPK yang menjatuhkan sanksi administratif terhadap Robin Pattuju dan Lili Pintauli; dan Tuntutan JPU KPK terhadap M. Syahrial dan Robin Pattuju di Pengadilan Tipikor, namun tindakan KPK itu belum dipercaya publik, sebagai suatu tindakan serius guna mengamputasi Mafia Peradilan dari KPK.

Peran Sentral Azis Syamsuddin

Petrus mengungkapkan tentang bagaimana Azis Syamsuddin memainkan peran sentralnya mempertemukan Robin Patuju dengan M. Syajrial dan Robin Pattuju dengan Rita Widyasari, bahkan Azis Syamsuddin sendiri bertemu untuk kasusnya sendiri, pada Agustus dan Oktober 2020, patut diduga telah terjadi permufakatan jahat untuk korupsi; suap, merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi di KPK, dan melanggar larangan bagi Pegawai KPK bertemu pihak yang  perkaranya ditangani KPK.

“Pertemuan Azis Syamsuddin, Syahrial dan Robin serta Azis Syamsuddin, Robin Pattuju dan Rita Widyasari dimaksud, serta merta melahirkan beberapa tindak pidana secara berbarengan (samenloop), karena itu terhadap mereka, harus disangkakan pasal berlapis, yaitu: permufakatan jahat (pasal 15 UU Tipikor); memberi/menerima suap (pasal 5 s/d 14 UU Tipikor); bertemu dengan penyidik KPK saat perkara sedang diproses KPK, (pasal 36, 65 dan 66 UU KPK jo. pasal 55 KUHP); dan pasal merintangi penyidikan dan penuntutan (pasal 21 UU Tipikor),” tegasnya.

Anehnya, lanjut Petrus, dalam Surat Dakwaan JPU KPK terhadap M. Syahrial dan Robin Pattuju, JPU hanya mendakwa dengan pasal suap, sementara pasal permufakatan jahat, pasal merintangi penyidikan dan pasal larangan bertemu pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, diduga digelapkan oleh Penyidik dan/atau JPU KPK, dan ini suatu malapetaka bagi KPK di masa yang akan datang, karena terkesan melindungi pelaku korupsi.

Mafia Peradilan “Masuk” KPK

Petrus menyampaikan uraian JPU KPK dalam Surat Dakwaan untuk Terdakwa M. Syahrial dan Robin Pattuju, dengan uraian keterlibatan Azis Syamsuddin dalam putusan Dewas KPK untuk perkara Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi a/n. Robin Pattuju dan Lili Pintauli, menggambarkan sebuah praktek Makelar Kasus yang terorganisir dengan melibatkan pejabat tinggi negara (Wakil Ketua DPR), Pimpinan dan Penyidik KPK, Advokat dan Terpidana korupsi yang masih mencari keadilan.

“Karena itu Dewas KPK dan Pimpinan KPK harus konsisten mengamputasi jaringan Mafia Peradilan di KPK yang saat ini menggerogoti KPK, apalagi Dewas KPK dinilai tidak konsisten menegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Insan KPK, karena Dewas KPK hanya tegas terhadap Robin Pattuju yaitu memberhentikan dengan tidak hormat Robin Pattuju dari status Pegawai KPK, tetapi Dewas KPK bersikap sangat lunak ketika menindak Lili Pintauli,” imbuhnya.

Selanjutnya Petrus mengatakan bahwa sikap tidak konsisten Dewas KPK ketika menindak Lili Pintauli hanya dengan sanksi ringan yaitu pemotongan 40% dari gaji pokok selama 1 tahun, padahal daya rusak yang ditimbulkan akibat sikap Lili Pintauli jauh lebih berat, karena posisi Lili Pintauli adalah Wakil Ketua KPK, sehingga sanksi yang tepat untuk Lili Pintauli adalah pemberhentian dari jabatan Wakil Ketua dengan tidak hormat dan diproses hukum.

“Dewas KPK dalam pertimbangan putusan menyatakan Lili Pintaulu terbukti secara intens melakukan kontak dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, sehingga melanggar larangan UU KPK dan Peraturan Dewas KPK, sebagaimana dimaksud pasal 36, 65 dan 66 UU KPK, yang ancaman pidananya 5 tahun penjara,” ucap Petrus.

Menurut Advokat Peradi ini jika saja KPK sudah menemukan bukti-bukti keterlibatan Azis Syamsuddin untuk 3 (tiga) perkara dengan sangkaan pasal berlapis, maka JPU KPK juga  harus mempertimbangkan faktor dimana dugaan tindak pidana yang disangkakan terjadi pada saat negara sedang menghadapi krisis ekonomi akibat bencana COVID-19, oleh karena itu sekiranya sangkaan KPK terbukti, maka JPU harus menuntut mereka dengan pasal “pidana mati”. (idus/idus)

DomaiNesia

Komentar

News Feed