oleh

PADMA Indonesia Apresiasi Polda NTT yang Menerima Laporan Dari Cipayung

JAKARTA, suluhdesa.com | Ketua Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) Gabriel Goa mengapresiasi Cipayung Plus Kota Kupang yang telah melaporkan Gubernur NTT, Viktor Laiskdodat, Cs ke Polda NTT terkait dugaan pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) di Pulau Semau, Kabupaten Kupang.

PADMA Indonesia mengapresiasi Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang yang terus menyuarakan voice of the voiceless NTT saat mempersoalkan para Pejabat di NTT yang diduga kuat melanggar PPKM, UU Karantina Kesehatan, UU Wabah Penyakit Menular dan UU KUHP.

BACA JUGA:

PGK Desak Polda NTT Copot Oknum Polisi yang Mengeroyok AM di Belu

Dr. Philipus Tule, SVD Terpilih Kembali Jadi Rektor Unwira Kupang

Gubernur Jatim Ajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ke Menteri Kesehatan

“Kami mengapresiasi Polda NTT yang sudah menerima Laporan Polisi dari Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang dan segera melakukan penyelidikan untuk mengeliminir main hakim sendiri oleh oknum-oknum publik di medsos tanpa menghargai penghargaan Ham dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kami mendukung Polda NTT segera memanggil dan memeriksa Satgas Anti Covid Pemprov NTT,” kata Goa dalam rilisnya yang diterima Media SULUH DESA, Jumat (03/09/2021) sore.

Goa meminta pejabat publik dan masyarakat NTT untuk menaati Prokes Covid-19 dan PPKM, karena Pandemi Covid-19 telah merenggut banyak nyawa manusia dan berdampak pada anak-anak NTT menjadi yatim dan yatim piatu.

Kasus dugaan pelanggaran prokes oleh Gubernur NTT, Wagub NTT dan para Bupati/walikota dan Sekda se-NTT di Desa Otan, Pulau Semau, Kabupaten Kupang pada 27 Agustus 2021 telah dilaporkan ke Polda NTT oleh Cipayung Plus, Kamis (02/09/2021) siang.

Terlapor dalam kasus itu yakni Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, Cs dengan No LP/B/267/X/2021/SPKT Polda Nusa Tenggara Timur.

Tindak Pidana yang dilaporkan adalah pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan,Pasal 5 dan Pasal 14 UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo pasal 216 ayat 1 KUHP. (msd/idus)

DomaiNesia

Komentar

News Feed