oleh

Lamban Tangani Kasus Marselinus Suni, Kapolres TTU akan Dilaporkan ke Mabes Polri

JAKARTA, suluhdesa.com | Sebuah informasi yang disampaikan oleh warga Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) bahwa, seorang  Tokoh Adat bernama Petrus Bait Lake yang berusia 74 tahun telah menjadi korban penganiayaan berat yang diduga dilakukan oleh Marsel Suni alias MS seorang  Guru di SDK Peboko yang sedang mabuk akibat minuman keras (alkohol), pada Rabu, 25 Agustus 2021 lalu.

BACA JUGA: 

Karena Mabuk, Guru SD di TTU Pukul dan Injak Petrus yang Tua Renta

Polres TTU Berhasil Bekuk Seorang Guru SD yang Menganiaya Kakek Renta

Oknum Anggota TNI AU Injak Kepala Warga di Papua

Meskipun peristiwa penganiayaan dimaksud, sudah ramai diberitakan oleh media lokal bahkan media online Jakarta sebagai bagian dari fungsi kontrol media, akan tetapi Kapolres TTU dan seluruh jajarannya tetap bergeming, tidak melakukan tindakan kepolisian apapun, malahan kepada Petrus Bait Lake, 74 tahun, korban penganiayaan yang sudah tua renta, masih dibebani anggota Kepolisian TTU untuk mendapatkan visum dari dokter, padahal visum itu secara hukum harus berdasarkan permintaan petugas kepolsian yang menjadi tugas polisi.

“Belum adanya penindakan apapun hingga saat ini, Polres TTU diduga sedang memupuk bara api, menyulut amarah dari pihak korban (Petrus Bait Lake) dengan terduga pelaku (Marselinus Suni), yang sewaktu-waktu bisa meledak, akibat kelalaian Polres TTU yang tidak segera melakukan tindakan kepolisian,” ungkap Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus kepada Media SULUH DESA, Kamis (02/09/2021) pagi.

Petrus menegaskan, budaya hukum yang dipraktikkan oleh Polres TTU yaitu menerapkan praktik pelayanan hukum bagi rakyat kecil, secara setengah hati, tidak peduli bahkan menyimpangi aturan KUHAP, Peraturan Kapolri dan Program Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tentang Polisi yang presisi, membuat publik TTU menilai Kapolres TUU melakukan pembangkangan bahkan mengkhianati kepercayaan Kapolda NTT untuk memimpin dan melayani masyarakat TTU secara presisi dan berkeadilan.

“Mengenai hal ini TPDI akan melaporkan kepada Kapolri, Irwasum dan Propam Mabes Polri serta akan melakukan dialog dengan Kompolnas melaporkan praktik tidak terpuji yang dilakukan oleh Kapolres TTU yaitu tidak dengan sepenuh hati melayani masyarakat kecil dalam hal pelayanan keadilan,” ucap dia.

Advokat Peradi ini mengingatkan, jika Polres TTU tidak memberikan pelayanan yang semestinya, mengabaikan program Kapolri meningkatkan pelayanan hukum dengan apa yang disebut program Polri Presisi yang berkeadilan dan dengan pola restorative justice, maka sebaiknya jabatan Kapolres TUU dicopot dan diganti dengan yang paham dan konsisten melaksanakan program polisi yang presisi dan berkeadilan. (idus/idus)

DomaiNesia

Komentar

News Feed