oleh

Kanwil DJP Nusa Tenggara Lakukan Kerja Sama Dengan DPMPTSP NTT

KUPANG, suluhdesa.com | Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas dalam Pengamanan Penerimaan dan Implementasi Surat Keterangan Fiskal Wajib Pajak.

BACA JUGA:

Kanwil Hukum dan HAM NTT Miliki Dokumen Sejak Tahun 1945

Kakanwil Kemenkumham NTT; Tata Produk Hukum Berkualitas

Video Kakanwil Kemenkumham NTT Minta Maaf Karena Stafnya Arogan Terhadap Wartawan

Kadiv Keimigrasian Arogan Terhadap Wartawan, Kakanwil Kemenkumham NTT Minta Maaf

Acara tersebut dilaksanakan di Aula Sasando Kantor  Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang pada Rabu (01/09/2021). Acara yang dilaksanakan pada pukul 14.00 WITA tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Marsianus Jawa, beserta pejabat eselon III dan IV  dan Kepala KPP Pratama Kupang Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi beserta para pejabat eselon IV.

Kepala KPP Pratama Kupang Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi mengatakan, Proses Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan secara desk to desk dan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia.

“Dikarenakan lokasi Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan masih dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakan (PPKM), penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan secara desk to desk,” ungkap dia.

Untuk itu, lanjutnya, Kepala DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur akan terlebih dahulu menandatangani perjanjian tersebut kemudian dokumen akan dikirim ke Lombok untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Belis Siswanto. Kegiatan tersebut juga disaksikan secara daring oleh Mokh. Solikhun, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara.

Salah satu poin penting dalam perjanjian tersebut adalah, wajib pajak yang menyampaikan permohonan izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit dari dan ke Wilayah Provinsi serta izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong dari dan ke Wilayah Provinsi melalui DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dari Kantor Pelayanan Pajak.

Cara memperoleh SKF tersebut adalah melalui laman djponline.pajak.go.id. Jika wajib pajak dalam praktiknya mengalami kesulitan, dapat menghubungi melalui nomor live chat yang telah disediakan KPP Pratama Kupang atau datang langsung ke kantor untuk konsultasi.

Secara garis besar dalam perjanjian kerja sama tersebut memuat hak dan kewajiban masing – masing pihak terkait pertukaran data dan informasi serta edukasi kewajiban perpajakan.

“Diharapkan dengan penandatanganan kerja sama tersebut akan membentuk sinergi antar instansi yang kuat sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan perpajakan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi NTT Marsianus Jawa saat diwawancarai, menyampaiakan  Komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk bersinergi dengan KPP Pratama Kupang untuk mengawal dan memastikan secara administratif setiap persyaratan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTT.

“Pendelegasian kewenangan dari Bapak Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, kami optimalkan guna mendukung peningkatan pendapatan Negara dan Daerah dari sektor Pajak,” tegas Kadis Marsianus.

Menurut Marsianus, setelah kesepakatan kerja sama ini, bagi para pihak yang menyampaikan permohonan izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit dari dan ke Wilayah Provinsi serta izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong dari dan ke Wilayah Provinsi agar melampirkan persyaratan berupa Surat Keterangan Fiskal (SKF) dari Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya diterbitkan izinnya sesuai mekanisme yang berlaku. (idus/idus)

DomaiNesia

Komentar

News Feed