oleh

Jika Rakyat Marah, Anda Sebagai Gubernur NTT Tidak Ada Artinya Lagi

JAKARTA, suluhdesa.com | Acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada hari Jumat (27/08/2021 oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang dihadiri Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi dan para Bupati, Walikota, dan Sekda se-NTT, dalam masa Pandemi Covid-19 ini jelas tidak penting-penting amat. Acara tersebut seharusnya dapat dilaksanakan secara virtual.

BACA JUGA:

Bareskrim Polri Perlu Ambil Alih Penanganan Kasus Kerumunan Semau

Ini Sikap KOMMAS Ngada Terkait Insentif SDM PKH Ngada yang Belum Dibayar Dinsos

Kerumunan di Semau, Gubernur NTT Langgar Sumpah Jabatan

Hal ini disampaikan Koordinator Aliansi Masyarakat FLOBAMORA Chris Roy Watu Paty kepada Media SULUH DESA, Selasa (31/08/2021) Pukul 14.00 WITA.

Roy Watu sebelumnya mengapresiasi pembentukan tim ini. Sebab ke depan sangat membantu pembangunan daerah di tiap-tiap kabupaten di NTT.

Namun sayangnya acara yang dilakukan secara tatap muka ini malah menciptakan kerumunan, bahkan dalam video-video yang viral di medsos menunjukkan para undangan sedang berpesta dengan diiringi nyanyian dari para artis.

“Para pejabat yang berjingrak ria di Pantai Semau pada saat Pandemi Covid-19 dan saat PPKM ini jelas melukai hati masyarakat NTT. Masyarakat ditindak secara tegas bahkan harus mengalami tindakan represif dari aparat dalam penegakkan prokes, ternyata berbanding terbalik dengan kelakuan para pejabat yang berpesta di Semau,” tegas Roy.

Roy Watu juga meminta Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, dan para Bupati untuk berbesar hati meminta maaf kepada masyarakat.

NONTON VIDEO INI:

“Jangan ngeles lah. Jelas-jelas sudah ciptakan kerumunan dan berpesta pora tapi bilang tidak ada pesta di Semau. Walaupun kata panitia semua undangan sudah mengikuti prokes dan harus menunjukkan surat vaksin, namun tetap saja dalam masa PPKM tidak boleh ada kegiatan yang menciptakan kehadiran banyak orang,” ucap dia.

Selain itu Roy Watu bertanya kepada pihak Polda NTT. Mampukah Polda NTT memproses Gubernur dan Wakil Gubernur, serta para Bupati yang hadir dalam acara itu?

“Hukum harus ditegakan. Jangan tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Masyarakat dilarang berkumpul, gereja ditutup, sekolah ditutup, tetapi pejabat yang berpesta dibiarkan saja dan tidak ada proses pidana. Mestinya Polda NTT harus cepat mengambil sikap. Kapolda NTT berani tidak menghukum Gubernur NTT,” ucapnya.

Roy membeberkan landasan hukum bagi aparat kepolisian untuk menindak semua peserta yang hadir, yakni Peraturan Perundang-Undangan dan lebih khusus lagi Instruksi Kapolri dalam Surat Telegram terkait Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19, No. : ST/3220/XI/KES. 7./2020 tanggal 16/10/2020.

Di dalam aturan itu ada dua butir perintah Kapolri.

Pertama, agar seluruh jajaran Kepolisian menegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar Protokol Kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kedua, apabila dalam penegakan perda atau peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19, ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka lakukan upaya penegakkan hukum secara tegas terhadap siapapun.

“Dalam Surat Telegram itu tercantum pula pasal-pasal yang menjadi acuan, yakni Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP jo. Undang-Undang No. : 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU No. : 6 Tahun 2018, Tentang Kekarantinaan Kesehatan,” jelas Roy Watu.

Pria asal Ngada ini juga mengatakan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, dan para Bupati se-NTT yang hadir dalam acara di Semau dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 67-78 mulai dari sanksi administratif hingga pemberhentian sebagai Kepala Daerah.

“Ada juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan. Pasal 93 itu mengatur sanksi pidana paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100.000.000 Juta,” ujar dia.

Selain itu, Roy Watu yang tinggal di Jakarta ini mengingatkan para pejabat di NTT untuk tidak lagi mengulangi hal yang sama seperti yang dilakukan para Bupati bersama Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Jangan heran kalau masyarakat akhirnya menjadikan itu contoh untuk masyarakat bersikap. Jangan marah kalau akhirnya masyarakat membuat kerumunan atau menggelar acara. Ingat baik-baik ya anda semua, rakyat kalau marah, anda sebagai Gubernur NTT, Wakil Gubernur NTT, dan Bupati tidak ada artinya lagi,” tutup Roy. (idus/idus)

DomaiNesia

Komentar

News Feed