oleh

Orang Papua Dapat Pukul, Mereka Hanya Mengatakan Kasihan

MERAUKE, suluhdesa.com | Pendiri Lokataru Haris Azhar mengatakan orang Papua selalu menjadi korban diskriminasi rasial atau menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM. Akan tetapi, jika orang Papua bersuara atas situasi diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami, upaya itu justru dikriminalisasi. Akibatnya, orang Papua justru dobel-dobel menjadi korban.

Hal itu dinyatakan Haris Azhar saat menjadi pembicara dalam diskusi daring bertajuk “Dari Injak Kepala, Pelanggaran HAM, Revisi Undang-undang Otsus, Hanya Menggores Luka bagi Generasi Papua”.

Diskusi daring itu diselenggarakan Badan Koordinasi Mahasiswa Papua (BKMP) se-Kalimantan pada Senin (02/08/2021).

Haris menyebut perdebatan umum publik di Indonesia juga kurang berpihak kepada orang Papua. Sejumlah kasus diskriminasi rasial, kekerasan, atau pelanggaran HAM terhadap orang Papua tidak pernah dibicarakan hingga tuntas.

“Kalau misalnya pendatang dapat pukul, orang rambut lurus bicara berbulan-bulan. Tapi, kalau orang Papua dapat pukul, mereka hanya mengatakan kasihan,” kata Haris geram.

Haris menyebut hampir setiap saat ada kasus kekerasan, diskriminasi rasial, atau pelanggaran HAM baru terhadap orang Papua. Kasus kekerasan, diskriminasi rasial, atapu pelanggaran HAM itu dilakukan orang dengan berbagi latar belakang, dengan berbagai derajat tindakan atau ujaran.

Ia mencontohkan pernyataan Menteri Sosial, Tri Rismaharini yang memarahi anak buahnya dengan ancaman akan memutasi mereka yang malas ke Papua. Ia juga menyoroti kasus dua Polisi Militer TNI AU di Merauke yang menginjak kepala orang Papua.

Haris menekankan dua kasus yang ia contohkan adalah kasus ujaran dan tindakan rasial yang terdokumentasi dengan baik.

BACA JUGA:

Uskup Mandagi: Orang Papua Bukan Binatang

Oknum Anggota TNI AU Injak Kepala Warga di Papua

Anggota Koramil Lewoleba Aniaya Warga dan Ancam Tembak

Jakarta Memandang Konflik di Papua dengan Cara Pandang yang Keliru

“Masih banyak kasus yang tidak terdokumentasi. Tentara pukul orang Papua, polisi pukul orang Papua. Apalagi ada stereotip orang Papua tukang mabuk sehingga dipukuli hingga babak belur,” ujar Haris.

Haris membeberkan orang Papua juga kerap diperlakukan secara tidak manusiawi, dipukul dan diperlakukan seperti binatang, namun pada saat yang sama kekayaan alamnya diambil.

Pendiri Lokataru Haris Azhar (foto; istimewa)

“Saat mereka bertemu rambut keriting, akan dituduh pilih NKRI atau Papua? Kalau orang Papua melawan atau mengalami perlakuan yang tidak adil, mereka dianggap bergabung dengan Benny Wenda. Orang Papua ditangkap, dipukul, distigma tukang mabuk, bau,” imbuh Haris.

Ia menyatakan orang Papua lahir sebagai minoritas, dan lahir dalam kondisi terdiskriminasi.

“Tapi orang Papua harus senyum kepada orang luar Papua. Segala sesuatu di Papua diadu domba. Milisi diperbanyak untuk mengadu domba orang Papua,” ucap dia.

Ia menjelaskan dirinya akan terus membela kemanusiaan tanpa membeda-bedakan. Menurutnya, upaya untuk membela kemanusiaan dan HAM orang Papua seharusnya tidak dibenturkan dengan masalah nasionalisme.

“Ada banyak orang yang menanyakan, apakah Anda ini pro NKRI merah putih, atau papua merdeka? Saya kerja bidang HAM, saya fokus kepada martabat manusia. Saya kritis untuk orang asli Papua, karena mekanisme dan keberpihakan HAM tidak berjalan,” tegasnya.

Haris Azhar menuturkan, terlepas apakah orang Papua ingin merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia, semua pihak tetap harus memberikan penghormatan HAM orang Papua.

“Sebagai pejuang HAM, kita harus memuliakan manusia. Kamu anak-anak muda, sehat, berani, dan cerdas. Jaga kesehatan. Jangan takut kalau ditangkap. Nelson Mandela pernah mengatakan meskipun badan saya boleh penjara, tapi pikiran saya boleh mendunia,” tambahnya.

Mantan narapidana politik Papua, Alexander Gobay mengatakan pelanggaran HAM sudah terjadi di Papua sejak tahun 1961 – 2021. Akan tetapi, negara tidak mampu menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM itu.

Pelanggaran HAM di Papua bahkan tetap terjadi saat Otonomi Khusus (Otsus) Papua diterapkan.

“Pelanggaran HAM Wasior Berdarah, Wamena Berdarah, Biak Berdarah, Paniai Berdarah, dan baru saja kita memperingati kasus Oneibo Berdarah tahun 2017. Tidak terhitung ada berapa kasus pembunuhan di luar hukum, berapa ribu orang papua yang meninggal dunia karena pelanggaran HAM kecil, sedang, dan berat,” ungkapnya.

Gobay juga mengatakan kasus 2 Polisi Militer TNI AU menginjak kepala orang asli Papua yang tunawicara itu seperti sebuah kado atas revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) yang baru disahkan DPR RI.

“Kami sebagai orang Papua harus bersatu untuk mengadvokasi kasus yang begitu banyak di Tanah Papua, demi mendapatkan keadilan di zaman yang begitu canggih dan modern,” tutup Gobay. (Idus/msd)

DomaiNesia

Komentar

News Feed