oleh

Politik: Antara Bonum Commune Dan Bonum Individuale

-Opini, Politik-299 views

Perjuangan mewujudkan kesejahteraan umum tanpa atensi terhadap kepentingan individu ini adalah sebuah kemustahilan. Sebaliknya perhatian terhadap kepentingan individu untuk mewujudkan kebaikan bersama adalah sebuah keharusan. Sebab yang umum selalu dibangun dari yang individual.

 

  Penulis: Yuventus Falo

============

Melihat berbagai fenomena sosial yang terjadi, maka politik dituntut untuk menemukan jalan tengah bagi bonum commune (kebaikan bersama) dan bonum individuale (kebaikan individu). Pemimpin bangsa sendiri diharapkan agar dapat dengan jeli memperhatikan kesetaraan antara bonum commune dan bonum individuale.

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi turbulensi kepentingan di dalam usaha membawa masyarakat kepada kesejahteraan. Sebab seringkali bonum individuale didahulukan dengan mengendarai konsep tertentu dan akhirnya melupakan tujuan utama yakni bonum commune (kebaikan bersama).

Pendahuluan

Salah satu problem mendasar yang mengakibatkan terjadinya krisis pada ranah politik Indonesia adalah adanya benturan antar kepentingan. Kepentingan umum berbenturan dengan kepentingan  pribadi dan kepentingan kolektif. Kepentingan hukum kodrati (lex natura) berbenturan dengan kepentingan hukum dan kebijakan publik yang dibuat bersama oleh manusia (lex humana).

Benturan- benturan ini menyebabkan terjadinya konflik. Konflik jelas melahirkan krisis. Krisis terjadi karena konflik kepentingan, di mana kepentingan yang satu berbenturan dengan kepentingan yang lain.

Ibarat dua lempengan perut bumi yang bertabrakan sehingga menyebabkan gempa yang dahsyat, demikian halnya jika dua kepentingan berbenturan akan melahirkan krisis.

Ranah politik bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis multidimensi. Spektrum ekonomi, sosial politik, pendidikan, dan sosial budaya mengalami pembiasan. Semangat egalitarianisme, liberalisme, agama, demokratisasi semakin melemah. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia mengalami ke-kerdilan. Hal itulah yang menyebabkan jatuhnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin.

Kondisi ini oleh Francis Fukuyama disebut sebagai zero trust society, masyarakat menganggap bahwa keberadaan para pemimpin mereka sudah tidak ada lagi efektivitas dalam mengatasi keadaan.

Melemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin tentu dipengaruhi oleh semangat atau roh yang dihidupi oleh seorang pemimpin. Apakah kedudukan dan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin mengandung tujuan demi untuk kebaikan bersama (bonum commune) ataukah hanya untuk kebaikan dan kesejahteraan individu, atau kelompok tertentu (bonum individuale)?

Dalam tulisan ini penulis mencoba membedah dua term dasar, yakni bonum commune dan bonum individuale dalam ruang politik sebagai sarana pencapaian kesejahteraan masyarakat sebuah bangsa. Dua term di atas mesti dikupas sebagai basis dan orientasi pengambilan kebijakan politik dari seorang pemimpin.

Politik: Mencari Koordinat antara Bonum Commune et Bonum Individuale

Lingkungan politik bangsa Indonesia sedang mengalami krisis. Krisis terjadi karena adanya konflik kepentingan. Pada tataran praktis konflik kepentingan itu melahirkan penyakit sosial seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, penindasan, ketidakadilan, kesenjangan antar kelompok dan etnis, dan diskriminasi yang mengakibatkan kemiskinan, pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia.

Realitas ini menggiring bangsa Indonesia ke dalam situasi chaos. Stabilitas bangsa terancam. Situasi politik menjadi terganggu dan tidak menentu. Ironisnya, dalam situasi semacam ini kaum elite tetap bereuforia. Mereka semakin licik dan lihai memanfaatkan kesempatan/aset-aset negara, yang notabene milik rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, untuk mengejar kepentingan pribadi nan pragmatis. Mereka terjebak dalam gaya kepemimpinan oportunis.

Politik pada hakikatnya adalah tugas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama atau  “bonum commune.”  Tanggung jawab ini dijalankan dengan berpegang pada prinsip hormat terhadap martabat manusia. Kebebasan, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, fairness, dan demokrasi.

Poin-poin ini merupakan bagian prinsip sosial (etika sosial). Harkat pribadi manusia bukan hanya sebagai sebuah prinsip, melainkan semestinya lebih dari itu, ia harus ditempatkan sebagai dasar dan pusat.

Selaras dengan ini, Lian Jemali menegaskan bahwa politik adalah upaya memajukan kesejahteraan bersama. Namun kesejahteraan bersama tidak dapat dapat dipikirkan tanpa memerhatikan kesejahteraan individu (bonum individuale). Kesejahteraan individu yang dimaksudkan di sini adalah otonomi manusia. Manusia yang otonom berarti manusia yang tidak lagi hidup di dalam sebuah struktur yang menekan secara politis, religius, adat dan ekonomis.

Manusia yang otonom adalah manusia yang sanggup berpikir sendiri, yang menentukan sikapnya sendiri dan dapat mempertanggungjawabkan sikapnya. Manusia yang otonom adalah manusia yang dapat mewujudkan dirinya di dalam satu kelompok masyarakat. Ia mempunyai hak atas struktur politis. Dan karenanya, tidak ada orang yang secara serentak boleh dikucilkan dari semua bentuk  kesatuan sosial-politis, bahwa tidak ada orang yang bukan karena kemauannya ditarik paksa status kewarganegaraannya oleh negara sebagai satu tatanan politik.

Dari prespektif ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tujuan aktivitas politik adalah mewujudkan kebaikan bersama dengan tetap menaruh respek terhadap otonomi manusia. Perhatian terhadap otonomi manusia memberi prioritas terhadap kepentingan individu/warga.

Yang bersifat individual senantiasa mengungkapkan dirinya dalam kebersamaan dan membutuhkan perlindungan dan pengakuan dari dunia politik.

Gagasan di atas menunjukkan bahwa perhatian terhadap bonum individuale menjadi kunci terwujudnya bonum commune. Tetapi, kepentingan individu tidak sama dengan kepentingan pribadi dan kolektif golongan tertentu. Kepentingan individu yang dimaksudkan di sini adalah setara dengan otonomi manusia, yakni hak manusia sebagai manusia karena martabatnya sebagai manusia.

Perjuangan mewujudkan kesejahteraan umum tanpa atensi terhadap kepentingan individu ini adalah sebuah kemustahilan. Sebaliknya perhatian terhadap kepentingan individu untuk mewujudkan kebaikan bersama adalah sebuah keharusan. Sebab yang umum selalu dibangun dari yang individual.

Hal yang individual itu misalnya hak untuk diperhatikan oleh negara, hak untuk diperlakukan secara sama dalam situasi yang sama (baca: Teori Keadilan Distributif Jhon Rawls), hak untuk hidup baik, hak untuk berpendapat, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politis, dan hak-hak yang lain sebagai pengejawantahan hak-hak asasi manusia.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimaksudkan tidak mengenal prinsip relativisme budaya. Sebab hak- hak asasi manusia bersifat universal, egaliter, individual dan kategoris.

Uraian di atas mengantar kita kepada suatu permenungan untuk menemukan koordinat antara bonum commune et bonum individuale. Penulis akan menguraikan beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama yang menghargai kesejahteraan warga. Uraian penulis ini berbasis pada gagasan teologis Paulus Budi Kleden, SVD yang dipadukan dengan konsep HAM.

Ada lima pokok yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama yang menghargai kesejahteraan warga.

Pertama, kesejahteraan umum diukur berdasarkan pemenuhan HAM setiap warga sesuai martabatnya sebagai manusia. Dasarnya adalah hormat terhadap hak asasi manusia dilihat sebagai perwujudan konkrit dari pengakuan istimewa atas martabat manusia setiap orang yang patut dijunjung tinggi sebagai norma objektif tingkah laku moral-politik dalam relasi antar manusia.

Hak- hak itu melekat dalam diri setiap orang hanya karena ia manusia dan bukan karena diberikan oleh pihak lain, termasuk negara.

Kedua, kesejahteraan bersama selalu melekat dalam kebersamaan itu. Ketiga, relasi antara kesejahteraan bersama dengan HAM menunjukkan bahwa kebersamaan yang sejahtera tidak boleh memangkas hak dan tanggung jawab individu.

Keempat, kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga. Maka, setiap warga masyarakat harus sadar akan tanggung jawabnya.

Kelima, karena tingkat kesejahteraan bersama ditentukan oleh kesejahteraan setiap warga, maka dibutuhkan atensi khusus bagi mereka yang dimarginalkan dalam satu tatanan sosial.

Perlu disadari bahwa penekanan berlebihan pada hak-hak dapat membawa orang kepada individualisme. Dalam hal ini ada tendensi orang-orang terlalu menuntut banyak tanpa memperhatikan relasi dengan yang lain.

Pada tatanan inilah adanya balances antara pemenuhan hak dan tanggung jawab serta kewajiban. Perlu diingat perkembangan utuh manusia hanya bisa terjadi dalam relasi timbal balik yang saling menghargai sebagai pribadi-pribadi yang setara dengan demikian terikat kewajiban untuk menghargai hak- hak satu sama lain.

Tuntutan HAM berhubungan erat dengan keluhuran martabat manusia individu, dengan kebaikan bersama masyarakat, dengan kesatuan umat manusia sebagai satu keluarga besar dan dengan kelangsungan hidup umat manusia secara keseluruhan.

Penutup

Politik perlu mencari titik temu antara bonum commune  dan bonum individuale. Politik yang luhur selalu bertujuan menciptakan kesejahteraan umum. Namun demikian kesejahteraan umum hanya akan terwujud sejauh kepentingan individu /warga diperhatikan dan dihargai.

Kepentingan warga menyangkut hak-hak yang mesti dipenuhi sebagai bentuk pengakuan terhadap hakikatnya sebagai manusia dan eksisnya sebagai warga negara. Tanpa atensi terhadap kepentingan warga, kesejahteraan bersama niscaya tidak akan terwujud. Sebab kesejahteraan umum selalu diukur dari sejauh mana negara memperhatikan dan menghormati hak-hak individu warganya entah sebagai manusia maupun sebagai warga negara. (*)

Komentar

News Feed