oleh

Pembangunan Gedung DPRD Malaka Mangkrak, ARAKSI Lapor Polisi

MALAKA, suluhdesa.com | Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) kembali melaporkan Dinas PUPR Kabupaten Malaka bersama PT. Naviri Multi Konstruksi atas dugaan mangkraknya pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang ditender sejak tahun 2017 silam.

BACA JUGA: 

Pembangunan Kantor DPRD Malaka Mangkrak, Jadi Tempat Tinggal Hantu

Sesuai hitungan Araksi, pembanguan gedung DPRD Malaka sejak tahun 2017 hingga 2019 dengan menghabiskan anggaran 15 miliar rupiah dan baru mencapai fisik 30 persen serta belum dipastikan jangka waktu penyelesaiannya.

Ketua ARAKSI Alfred Baun, menyampaikan bahwa, dilihat dari anggaran tersebut telah dibagi ke dalam tiga tahap, dan sampai tahap empat itu hanya finishing.

Menurut Alfred, yang disebut finishing itu pembangunannya harus menyelesaikan dari pembangunan mayor sampai dengan atap, dinding, keramik, plafon, dan pembagian ruangan-ruangan itu harus menjadi tuntas.

“Pembangunan kantor DPRD tersebut diduga mangkrak mulai 2020 hingga saat ini. Bahkan dinding, plafon, dan keramik belum dikerjakan namun sudah menghabiskan anggaran 15 miliar rupiah. Sehingga hasil investigasi ARAKSI dari 5 item yang tidak tercover telah merugikan negara sebesar  7,5 miliar rupiah,” tandasnya.

“Kita minta agar Kasatreskrim Polres Malaka yang baru saja bertugas kurang lebih 1 bulan ini dapat merespons dan serius mengungkap aktor korupsi pembangunan gedung DPRD Malaka,” sambung Alfred kepada sejumlah wartawan, Senin (05/07/2021) di Polres Malaka.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Malaka, IPTU Jemari S.H., M.Hum kepada media ini, mengucapkan terima kasih kepada ARAKSI yang sudah serius dan berani melaporkan dugaan korupsi di Malaka.

“Terima kasih ARAKSI yang sudah melaporkan dugaan kasus korupsi di Malaka. Saya sangat senang, hari ini mendapatkan laporan dari ARAKSI yang dulu saya masih tugas di TTS kami adalah mitra untuk mengungkap korupsi,” katanya.

Jemari berjanji akan segera melakukan penyelidikan untuk laporan yang diberikan ARAKSI ini.

“Sebab pembangunan Kabupaten Malaka harus berawal dari pemberantasan korupsi. Kami meminta dukungan masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Malaka. Sebelum saya bertugas di Malaka, sering ikuti di media sosial memang Malaka banyak kasus dugaan korupsi yang belum dituntaskan, namun saya baru bertugas di sini, baru 1 bulan, sehingga mohon dukungan untuk kita sama-sama berantas korupsi di Malaka,” ucapnya.

Jemari juga menuturkan, selain kasus yang ARAKSI laporkan, pihaknya juga serius dan tegas akan mengusut tuntas kasus korupsi di Malaka dari masa jabatan Polres sebelumnya hingga saat ini yang baru saja dilaporkan itu.

“Saya akan berupaya semaksimal mungkin dalam penanganan kasus korupsi di Malaka dan mohon dukungan dari setiap elemen masyarakat dan LSM anti korupsi,” pintanya.

Selain laporan terkait mangkraknya pembangunan gedung DPRD Malaka, ARAKSI juga melaporkan Penjabat Kepala Desa Naibone, Kecamatan Sasitamean, Seravinus Nahak Mau, S.I.P atas dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2019 dan 2020 dengan kerugian Negara 600 juta rupiah.

“Jadi hari ini ARAKSI menyerahkan 2 laporan yaitu dugaan pembagunan Kantor DPRD Malaka dan dugaan kasus korupsi Dana Desa Naibone,” tutup Alfred Baun. (fecos/fecos)

Komentar

News Feed