oleh

Kegiatan Warga Ngada Dibatasi Sampai Akhir Juli, yang Melanggar Ditindak

-Berita, Daerah-377 views

NGADA, suluhdesa.com | Upaya untuk mengoptimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro sebagai salah upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada (Pemkab Ngada), Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui Bupati Ngada Andreas Paru kembali mengeluarkan surat edaran dengan nomor: 360/BPDB/140/06/2021.

Surat edaran tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Ngada Andreas Pau dan dikeluarkan, 26 Juni 2021 yang lalu.

Surat edaran itu berisi poin-poin yang harus menjadi perhatian bersama. Poin-poin itu adalah:

Pertama, pemerintah desa atau kelurahan wajib mengoptimalkan PPKM dan mensosialisasikan SOP penerapan atau penanganan karantina mandiri yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan Ngada.

Kedua, mematuhi dan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan secara baik dan benar (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumuman, dan mengurangi mobilitas).

Ketiga, kegiatan belajar mengajar dilarang menggunakan sistem Kuring atau tatap muka secara langsung untuk semua tingkatan pendidikan.

Keempat, kegiatan keagamaan Katolik, berpedoman pada surat keputusan Keuskupan Agung Ende Nomor 004/SK/KUS/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, tentang pelayanan sakramen bagi umat di wilayah Yuridiksi Gereja Keuskupan Agung Ende yang menerapkan prinsip “Salus Animalum Suprema Lex”, keselamatan jiwa adalah hukum yang utama, dan kegiatan keagamaan Islam, Protestan, Hindu, dan Budha mengacu pada kebijakan pimpinan agama masing-masing serta menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Kelima, setiap warga Kabupaten Ngada dilarang menyelenggarakan pesta maupun syukuran dalam bentuk apapun atau kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dalam waktu tertentu, dan apabila tidak dihiraukan atau tidak ditaati, maka wajib dibubarkan oleh aparat penegak hukum atau aparat pemerintah (satuan tugas kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan).

Keenam, menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya seperti obyek pariwisata, tempat hiburan, tempat olahraga, dan tempat pertemuan.

Ketujuh, untuk kegiatan di restauran, warung, pusat perbelanjaan, toko-toko modern, dan pasar tradisional atau pasar desa diatur pemberlakuan pembatasan, a) kegiatan di restauran atau warung dilarang makan minum di tempat dan hanya diizinkan pemesanan makan melalui pesan antar atau dibawa pulang, b) pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan toko, toko modern, restauran/warung/ sampai dengan pukul 19:00 Wita, c) pasar tradisional atau pasar desa dilakukan pembatasan jam operasional (transaksi jual beli) sampai dengan pukul 19:00 Wita, d) pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional atau desa oleh masing-masing pedagang, sedangkan di toko/toko modern dilakukan oleh pemilik toko.

Kedelapan, melakukan pengaturan dan pembatasan kapasitas penumpang untuk transportasi umum dan kendaraan milik pribadi, serta wajib menaati protokoler kesehatan bagi sopir, awal dan atau penumpang.

Kesembilan, bagi pelaku perjalanan yang akan memasuki wilayah Kabupaten Ngada, wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a) Bagi pengemudi dan karnet ekspedisi maupun kendaraan logistik lainnya yang melakukan perjalanan ke wilayah Kabupaten Ngada, wajib menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil rapid tes antigen negatif atau RT-PCR negatif yang masih berlaku, b) bagi pelaku perjalanan ke wilayah Kabupaten Ngada yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Ngada, wajib menunjukan hasil rapid tes antigen negatif atau PT-PCR negatif yang berlaku selama satu kali 24 jam dari waktu pengambilan sampel.

Kesepuluh, melakukan pemeriksaan di setiap pintu masuk (gerbang) baik melalui udara, laut, maupun darat di wilayah Kabupaten Ngada, bagi sopir, awak dan atau penumpang yang tidak menunjukkan hasil rapid tes antigen atau PT-PCR negatif fan tidak mentaati protokoler kesehatan dilarang memasuki wilayah Kabupaten Ngada.

Kesebelas, bagi masyarakat Kabupaten Ngada yang meninggal, harus dikuburkan selambat-lambatnya satu kali 24 jam, dan membatasi jumlah pelayat (wai laki) paling banyak tiga orang dalam menghadiri pelaksanaan kegiatan kedukaan atau kematian di rumah duka.

Kedua belas, mewajibkan seluruh ASN, tenaga kontrak, kepala desa (perangkat desa dan BPD) untuk menaati protokol kesehatan serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi aparatur yang melanggar edaran ini, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara berjenjang.

Ketiga belas, pelaksanaan kegiatan pertemuan atau rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/pemerintah desa/instansi vertikal, organisasi pendidikan/organisasi profesi ditiadakan kecuali rapat yang berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19 dan atau rapat-rapat yang sangat penting, mendesak, dan sangat strategis dan wajib membatasi peserta yaitu hanya menggunakan 25 persen dari kapasitas ruangan.

Keempat belas, untuk kegiatan konstruksi dan sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat tetap beroperasi 100 persen, dengan menerapkan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Kelima belas, membantuk atau mengaktifkan kembali posko penanganan Covid-19 ditingkat desa atau kelurahan untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

Keenam belas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, TNI, Polri, Camat, Lurah, dan Kepala Desa agar tetap mengawasi pelaksanaan edaran ini dan segera mengambil tindakan tegas terukur dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap yang melanggar protokol kesehatan dengan prinsip mengutamakan keselamatan manusia.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Ngada Marthinus P. Langa, S.E, saat dihubungi Media SULUH DESA, Rabu (30/06/2021) lewat telepon menjelaskan bahwa, Surat Edaran Bupati Ngada itu dikeluarkan karena memperhatikan kondisi masyarakat Ngada yang semakin banyak terpapar Covid-19.

Selain itu, untuk menindaklanjuti instruksi dari Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 14 Tahun 2021 Tanggal 21 Juni 2021, tentang perpanjangan PPKM mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian Covid-19.

“Berkaitan dengan Surat Edaran Bupati Ngada, kemarin Selasa (29/06/2021) telah kita rapatkan bersama para camat seluruh Kabupaten Ngada. Kita sampaikan bahwa ini berlaku sejak tanggal 1 Juli hingga 31 Juli 2021. Bagi seluruh masyarakat Ngada yang tidak melaksanakan surat edaran itu akan dilakukan tindakan tegas,” jelas Martinus.

Menurut Martinus, Bupati Ngada juga menegaskan supaya kegiatan pemerintahan dibatasi.

“Kita lihat selama sebulan ini. kalau bulan depan (bulan Agustus, red) masih terjadi peningkatan, maka pasti akan dihentikan,” tegas Martinus.

Martinus juga menyampaikan bahwa, jika ASN Pemkab Ngada yang diketahui melakukan kegiatan pada saat surat edaran ini berlaku maka akan dikenakan sanksi.

“ASN harus menjadi contoh untuk masyarakat dalam proses pemutusan Virus Corona,” tutup Martinus. (Idus/MSD)

Komentar

News Feed