oleh

Berantas Korupsi Demi Tecapainya Pertumbuhan Ekonomi

Penulis: Aloysius Wudi

(Mahasiswa Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)

======================

Abstract

Ada satu gerakan dan visi misi yang menjadi bahan dan tujuan dari kepedulian kita bersama untuk mengubah masalah-masalah yang sangat polemik dan rentan di Indonesia saat ini yakni korupsi. Suatu masalah yang menjadi kepedulian kita bersama untuk kembali kepada keasalian hidup yang didasari oleh etika dan moral. Karena itu, permasalahan nasional yang dialami oleh negara Indonesia saat ini adalah bagaimana berjuang bersama untuk menyingkirkan  budaya korupsi. Suatu tindakan dan kejahatan yang menyebapkan krisis pada pelbagai kehidupan yang menjadi bukti nyata bahwa hal ini mungkin karena melemahnya hukum di Indonesia, yang mana menandai bahwa praksis penyelenggara negara kian menjauh dari cita-cita awali dan prinsip- kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara.

Kata Kunci: Korupsi,  Hukum,  Ekonomi,  Keadilan, Korupsi

 

Pendahuluan

Pengaruh korupsi sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia, sebab uang yang seharusnya berputar sebagai mana mestinya malah dipalak oleh segelintir orang yang menyebabkan mandeknya perputaran uang di publik yang berakibat lambannya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan terjadinya stagnasi bahkan merosotnya pertumbuhan ekonomi serta ketahanan nasional.

Inilah kegelisahan yang sedang dihadapi oleh segenap bangsa Indonesia.  Suatu kegelisahan yang ditunjukkan oleh realita di mana pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi kian hari kian menurun sehingga kesejahteraan rakyat belum terlaksana dengan baik.

Suatu kegelisahan yang benar-benar menghebohkan dan mencuat ke permukaan. Lalu kita bertanya apakah manusia adalah puncak paling canggih akan evolusi kesadaran? Bilamana tingkah dan tindakan mereka tidak sesuai? Namun, jika dijawab, saya mengatakan tidak! Karena suatu kesadaran yang tidak bergerak menuju tangga yang lebih canggih, tangga yang bermoral dan tangga yang menempatakan kebenaran dia atas segala-galanya.

Sebuah kesadaran yang sedang berjalan mundur, determinasai nafsu-nafsu negatif dalam  ruang peradaban membuktikan bahwa muntahan kemunduran melumpuhkan ini. Arogansi kekuasaan, kerakusan ekonomi (red-Korupsi), represi politik, penetrasi kultural destruktif telah melemparkan sejarah kemanusian ke dalam kawah kelam kehancuran yang berkepanjangan (Max Ragus, Menembus Era Kemurungan,  Maumere Ledalero:  Sylvia Surabaya 2007. Hal 61).

Karena demikian maka saya memberi judul tulisan ini: BERANTAS KORUPSI DEMI TECAPAINYA PERTUMBUHAN EKONOMI

 

Hukum

Ubi societas ibi ius: di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Demikianlah bahwa setiap negara di dunia memiliki hukum masing-masing yang mesti ditaati oleh seluruh warga negera. Timbulnya pemahaman atas negara hukum pada dasarnya sudah merupakan hal yang klasik, sudah ada dalam kepustakaan Yunani Kuno di mana Plato pada abad ke-4 SM dalam bukunya yang berjudul Nomoi telah merumuskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.

Hukum yang ada yakni untuk mengatur segala permasalahan serta  makhluk hidup yang berada di atas muka bumi ini.

Hukum yang ada jugas membantu masyarakat dalam menegakkan keadilan.  Namun realita saat ini, hukum masih belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan  interpretasi mengenai hukum yang masih lemah. Permasalahan yang sering kali muncul di depan hukum malah tidak ditegakkan secara adil. Hukum di sini malah hanya berdiam lembut di atas kertas dan tidak pernah terejawantakan dengan baik. Bahkan masalah-masalah yang sangat pelik seperti yang sering kita lihat yang mana menjadi budaya bagi bangsa Indonesia yakni korupsi malah diberi hukuman yang sangat ringan.

Interpretasi hukum masih lemah. Persoalan interpretasi mengenai hukum merupakan salah satu tema terbesar dalam studi hukum dan praktik hokum (Bandingkan Petrus CLK Bello, Hukum Sebagai Interpretasi, pusat penelitian filsafat dan teologi sekolah tinggi Fisafat:  diskursus dit Dryakara Hal. 61  vol. 11 nomor, 1 april 2012).

Padahal kita ketahui bersama bahwa hukum yang terbentuk itu hendaknya dijadikan sebagai kontrol sosial di masyarakat tertentu. Hukum sebagai kontrol sosial merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti perintah-perintah dan larangan-larangan. Selain itu juga berfungsi menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau yang menyimpang dari hukum, serta menerapkan sanksi hukum terhadap orang yang berprilaku tidak baik tersebut, guna tercapainya ketentraman dan kemakmuran di masyarakat. (Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum. Hlm. 37.)

Permasalahan interpretasi hukum yang masih lemah terjadi karena adanya para penegak hukum atau hakim yang tidak pernah bebas melakukan diskresi yang kuat dalam memecahkan segala persoalan hokum, juga dikarenakan adanya hakim yang menetapkan keputusan-keputusan berada jauh bahkan tidak seuai dengan masalah yang terjadi.

Keputusan hakim akan suatu masalah contohnya kasus korupsi yang tidak mampu memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut. Seperti yang tercatat pada Catatan ICW, Tren Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Selama 2019 Vonis Tanpa Efek Jera “Rata-Rata Vonis Koruptor Hanya 2 Tahun 7 bulan Penjara”. padahal kita tahu bahwa, kejahatan korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Ini mengartikan bahwa perlakuan negara terhadap pelaku korupsi tidak lagi bisa hanya dengan mengandalkan cara-cara konvensional. Salah satunya terkait dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Sederhananya dapat dipahami bahwa jika putusan Pengadilan masih menghukum ringan pelaku korupsi maka sudah barang tentu pemberian efek jera tidak pernah akan terealisasi dengan baik.

Segala pernyataan di atas patut dipertanyakan bagaima sistem hukum di Indonesia? Padahal kalau ditilik lebih dalam seharusnya sanksi bagi para koruptor itu tidak hanya 2 tahun 7 bulan, seharusnya lebih dari yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Tindakan mereka tidak hanya menghancurkan satu instansi saja namun semua sendi-sendi pemerintahan hingga rakyat.

Di sini disarankan bahwa harus ada kebijkan dari para hakim yang berwenang untuk mengadili para koruptor seadil-adilnya sesuai tindakan yang mereka perbuat, yakni memberikan kepastian hukum yang adil. Perlu dilihat konteks negara yang netral maka hakim-hakim pengadilan di Indonesia tidak hanya diperbolehkan tetapi malah dituntut untuk mampu membuat putusan-putusan yang tidak semata-mata tunduk pada foramal undang-undang.

Dengan catatan ketidaktundukan itu dimaksudkan untuk menegakan keadilan. Di sini muncul putusan pengadilan yang berparadigma progresif itu dapat dipahami. Karena bagi hukum progresif, pasal-pasal hukum yang sesungguhnya adalah denyut kehidupan masyarakat dan rasa keadilannya.

Mahkamah Konstintusi menegaskan bahwa hukum progresif yang dimaksud untuk menegakkan keadilan substantif selalu membuka pintu bagi hakim untuk tidak selalu mengikuti mentah-mentah bunyi undang-undang, tetapi harus kreatif untuk menciptakn sendiri hukum yang adil. Hakim harus mengikuti bunyi Undang-Undang selama dirasa adil, tetapi bisa mengabaikannya jika isi undang-undang itu tidak berkenan. (Nobert Jegalus, Hukum Kata Kerja, hlm. xxv ).

Ini masih memberi peluang bagi para hakim untuk  menilik lebih dalam mengenai suatu kasus, artinya bila kasus korupsi itu melahap banyak uang negara maka sudah sepantasnya para hakim memberi hukum setimpal dengan apa yang sudah dilakukan oleh para koruptor tersebut.

Korupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku dalam masyarakat. Permasalahan korupsi yang dialami oleh bangsa Indonesia telah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Melihat kenyataan tersebut, timbul public judgement bahwa korupsi adalah manifestasi budaya bangsa. Telah banyak usaha dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hingga saat ini hasil yang dicapai belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Segala proses pembangunan akan ketahanan nasional dalam sistem astagatra sangat-sangat terganggu mulai pembangunan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pembangunan pertahanan dan keamanan dalam gatra sosial. Kondisi tersebut membuktikan bahwa permasalahan korupsi harus dicarikan jalan keluar yang terbaru, supaya permasalahan korupsi yang sudah sangat terstruktur, sistematis, dan sangat masif ini memiliki jalan keluar yang terbaik. (Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 23, No 3, Desember 2017: Halaman.321 ).

Jalan keluar di sini yakni jalan atau jalur hukum yang dengan tegas memberikan keputusan yang adil yang memberikan efek jera. Ketahanan wilayah pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari konsep ketahanan nasional, karena dari ketahanan wilayah tersebut pada akhirnya ketahanan nasional akan terwujud. Seperti yang telah disampaikan oleh Sunardi (2004) bahwa ketahanan wilayah merupakan bentuk mikro dari ketahanan nasional. Kriteria ketahanan wilayah merujuk pada pendapat Savitri (2014) merupakan suatu proses pengelolaan segala prinsip atau aspek yang bertujuan untuk mewujudkan ketangguhan suatu wilayah.

Aspek yang dimaksud adalah asta gatra yang terdiri dari kelompok gatra alamiah yang meliputi geografi, kekayaan alam dan kependudukan, serta kelompok gatra sosial yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. (Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 23, No 3, Desember 2017: Halaman. 323).

Aspek geostrategi bangsa Indonesia adalah ketahanan nasional, yang juga adalah landasan misional yaitu untuk mewujudkan integrasi NKRI yang berdimensi astagatra dan aspek pancagatra . Meningkatkan ketahanan nasional identik dengan pembangunan nasional. Namun apabila korupsi masih berdendang ria dan berbahagia di atas  punggung politik sambil menertawai hukum Indonesia yang masih jauh di bawah rata-rata. Maka dimensi itu susah untuk dilakasanakan dengan baik.

Adanya korupsi menghilangkan makna dari geostrategi itu sendiri yakni tujuannya agar tercapainya kehidupan bersama dalam negara, kesejahteraan rakyat atau kata  lain  bahwa tercapainya tujuan nasional seperti yang termuat dalam butir-butir Pancasila.  Korupsi memperparah berbagai aspek dan  multidimensi yang bisa mengancam stabilitas ketahanan nasional.

Korupsi di Indonesia sudah membudaya dan juga telah merasuki sendi-sendi lainnya, korupsi telah sangat meluas di Indonesia, padahal peraturan  undang-undang korupsi sudah dibuat namun alhasil belum mampu mengatasi hal tersebut. Bahkan, setelah Revisi Undang-Undang, KPK membuat korupsi semakin berkembang dan meningkat.

Kasus korupsi yang baru-baru terjadi yakni menjerat seorang pegawai yang ditugaskan Polri di KPK sebagai penyidik. KPK yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk memberantas korupsi malah sebaliknya. Ini dialami oleh AKP Robin yang diyakini bukan satu-satunya makelar kasus di KPK. AKP Robin yang terlibat dalam Penerimaan Rasuah atau uang sogok.

Sebagaimana yang dilansir pada media online AKP Robin Diyakini Bukan Satu-satunya Makelar Kasus di KPK (detikNews, Rabu, 02 Jun 2021 15:59 WIB). dikatakan bahwa terungkapnya perkara AKP Stepanus Robin Pattuju mengagetkan publik. Sebab, KPK yang selama ini dinilai cukup bersih malah disusupi oknum-oknum yang bermain rasuah.

Diketahui bahwa AKP Robin merupakan penyidik dari Polri yang ditugaskan di KPK. Peran dan tujuan KPK adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk membasmi dan membersihkan kasus-kasus korupsi dan menyelidiki segala pesoalan yang berkaitan denagan korupsi tersebut. Namun sebaliknya  ada beberapa yang bekerja di instasi-instai tersebut malah mekakukan hal yang memang tidak diperkenankan, kelakuan AKP Robin ini telah menelanjangi esensi dari KPK tersebut. Menodai  identitasnya dengan aktivitas yang dilakukan olehnya.

Korupsi yang akhir-akhir ini sering terjadi sebab perubahan Undang-undang seperti yang dikatakan  Feri, melansir (DetikNews 2/6/2021). “Semenjak KPK diubah sistemnya melalui UU 19/2019 banyak SOP yang membuka ruang terjadinya potensi korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Apa yang terjadi di kasus Robin di Medan menurut saya bukti bahwa sistem yang baru begitu mudah disusupi kepentingan, terutama bagi para pihak yang bekerja di KPK merasa miskin pengawasan dan tidak sekuat dulu sistemnya, sehingga mereka bisa berpikir untuk menyalahgunakan kewenangannya.”

Memang sistem hukum mengenai korupsi sebelum Revisi UU KPK sudah bagus. Namun kurang maksimal dalam putusannya sehingga menyebapkan disparitas yang besar. (Ini sebelum revisi UU KPK. Akan tetapi setelah Revisi UU KPK, memberikan banyak dampak (pelemahan) bagi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga menjadi kurang maksimal dan lebih lamban. Dan bila hal ini terus dibiarkan begitu saja maka ini akan memberikan peluang bagi para calon-calon koruptor lainnya untuk menikmati uang negara secara tidak bertanggungjawab.

Sistem dan mereka yang bekerja di sistem tersebut (Hakim dan aparat penegak hukum) hendaknya memberikan hukum yang seadil-adilnya, karena membicarakan hukum berarti berkaitan dengan keadilan. Jangan sampai vonis bebas atau pun lepas yang dijatuhkan majelis hakim didasarkan pada transaksi-transaksi tertentu. Tak hanya itu, pada aspek dakwaan dan pembuktian jaksa harus dievaluasi serius. Sebab, jika putusan itu benar didasarkan atas pertimbangan hukum yang baik berarti kesalahan ada pada penegak hukum, dalam hal ini jaksa saat merumuskan dakwaan atau pun strategi pembuktian.

Maka dengan demikian hakim-hakim harus benar-benar bersih dalam menjalani tugasnya demi terwujudnya cita-cita bersama untuk memulihkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat dari jeratan para koruptor.

Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak akan berjalan normal apabila korupsi masih merajalela. Maka benar seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, fokus penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi, tidak boleh mengalihkan perhatian dari upaya-upaya perbaikan fundamental perekonomian.

“Indonesia masih memiliki masalah struktural yang harus diatasi, yaitu kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, produktivitas yang rendah, serta birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien, rumit dan belum bebas dari korupsi,” kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 20 Mei 2021 (Tempo Media, 21 April 2021 ).

Belum bebas dari korupsi adalah suatu penyakit utama yang menjadi penghambat lajunya pertumbuhan ekonomi.

Korupsi masih menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Cita-cita untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah pada 2045 pun dinilai akan terhambat apabila tidak ada upaya pemberantasan korupsi yang maksimal.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, salah satu penyebab tidak maksimalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia karena masih banyak kasus korupsi di Indonesia. Keadaaan ini tentu memberatkan para pelaku dunia usaha.

“Jika mau memicu pertumbuhan ekonomi maka sektor pemberantasan korupsi harus diutamakan. Perlu juga diingat, banyak sekali investor dari negara-negara maju enggan berinvestasi di Indonesia karena masih banyak korupsi dan pemungutan liar kata Laode saat dihubungi dari jakarta (Kompas, Senin 21 Oktober 2021).

Berantas Korupsi dengan adil dan tegas, maka pertumbuhan ekonomi akan melejit dengan bebas mencapai kesejahteraan. Berantas korupsi maka ketahanan nasional semakin membaik.

Penutup

Sebagai penutup dalam tulisan ini saya mengutip apa yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebutkan praktik dan tindakan korupsi menghambat laju investasi dan pembukaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya ia mengatakan agar memastikan pemerintah berkomitmen untuk mempriortitaskan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dari hulu ke hilir melalui penataan kebijakan dan regulasi baik berupa instruksi, arahan maupun peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, perbaikan tata kelola permerintahan serta pembenahan proses pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di bidang pengelolaan keuangan termasuk penyelamatan uang negara dan aset negara.

Tak hanya itu, Airlangga menuturkan adanya peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menjadi langkah penting untuk memberikan acuan dalam melakukan aksi pencegahan korupsi di Indonesia oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Karena itu strategi nasional pencegahan korupsi menjadi arah kebijakan yang diimplementasikan seluruh organisasi pemangku kepentingan di negeri ini. (Selasa, 13/4/2021), ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah).

Dengan demikian bilamana pertumbuhan ekonomi akan ketahanan nasional dapat berjalan dengan baik maka pemberantasan korupsi  harus dilakukan dengan cermat dan bijaksana.

Penegak hukum khususnya hakim-hakim harus memiliki prinsip untuk menegakkan hukum secara adil dengan mengutamakan juga hukum progresif yang memberi pintu bagi mereka untuk memberi sanksi sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh mereka, bukan mengikuti saja apa yang dikatakan oleh undang-undang.

Namun sebaliknya bila bunyi undang-undang tidak sesuai dengan kejahtan yang dilakukan maka para hakim mengambil kebijakan untuk memberikan sanksi dengan adil. (*)

Komentar

News Feed