oleh

Human Trafficking: Dampak Lain Covid-19

Penulis: Siti Sakinahria Binti Dahlan

(Mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang)

======================

Human Trafficking atau Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Pasal 1 adalah : “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Perdagangan orang merupakan tindak pidana terhadap kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional manapun.

Berdasarkan catatan International Organization for Migration (IOM) di Indonesia, selama tahun 2020, jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diterima IOM meningkat menjadi 154 kasus. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi, dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020).

Data yang dicatat oleh IOM di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020, di mana 80 persen di antaranya dieksploitasi secara seksual. Sementara itu, berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jumlah permohonan pelindungan saksi/korban TPPO yang diterima LPSK mengalami peningkatan sebesar 15,3 persen di tahun 2020.

Lebih lanjut, KPPPA mencatat, untuk konteks Indonesia mayoritas kasus TPPO berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia, di mana beberapa sektor yang paling rentan terjadi perdagangan orang dan perbudakan manusia antara lain sektor perikanan, perkebunan kelapa sawit dan sektor domestik.

Di tengah pandemi selain persoalan pengangguran, persoalan kekurangan gizi, persoalan hambatan pendidikan juga berpotensi terjadi penjualan manusia. The United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) menuliskan dalam dokumen ‘Impact of the COVID-19 on Trafficking in Persons – Preliminary findings and messaging based on rapid stocktaking” bahwa COVID-19 punya potensi besar dan risiko terkait perdagangan manusia.

Adanya karantina, ‘lock down’ pembatasan perjalanan, dan pembatasan kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat bisa secara akumulatif mendorong perdagangan manusia. Peristiwa ini merupakan alarm bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan sehingga tidak menciptakan lagi celah yang berpotensi  dimanfaatkan oleh oknum penyalur tenaga kerja illegal yang mengarah pada perdagangan, penyelundupan dan perbudakan tenaga kerja Indonesia

Beberapa waktu lalu insiden Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia, Hasan Afriadi atau kerap disapa Yadi, ditemukan tewas di kapal nelayan berbendera China Lu Huang Yuan Yu 118. Dikatakan selama bekerja di kapal Lu Qian Yuan Yu 118, ABK Indonesia baik Yadi maupun lainya sering mengalami kekerasan fisik. Para ABK Indonesia juga tidak mendapat jaminan pasokan makanan, sementara ABK Indonesia yang sakit tetap dipaksa untuk bekerja.

Yadi meninggal akibat pemukulan dari sang kapten, dan langsung jatuh sakit. Yadi meninggal pada saat kapal melakukan operasi penangkapan cumi di perairan Argentina beberapa waktu lalu. Yadi direkrut dan dikirim oleh PT MTB, yang diketahui perusahaan yang tersangkut masalah serupa, yakni dugaan perdagangan orang untuk dipekerjakan di kapal China yang berujung penganiayaan. Kejadian tersebut tentu perlu mendapat perhatian dari kita. Baik dari segi hukum dan HAM.

Hadirnya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang merupakan langkah penting dalam upaya penanggulangan perdagangan orang di Tanah Air selain itu juga terdapat UU No.18/Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, ratifikasi Konvensi Perlindungan Pekerja Migran, menjadi bagian dari Protokol Palermo (suatu konvensi melawan kejahatan transnasional terorganisir) dan banyak lainnya yang memberikan perhatian besar terhadap penderitaan korban dalam bentuk hak restitusi dan hak korban.

Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengimplementasikan semua instrumen itu dalam kebijakan di tingkat operasional. Tidak jarang kita menemukan kebijakan yang justru bertolak belakang atau bahkan aturan hukum yang seakan berjarak dengan kondisi sehari-hari di lapangan. Selain itu, dalam penegakkan hukum sering berhadapan dengan kendala lain, misalnya banyak sekali bukti-bukti yang  susah karena semakin kompleks kejahatan dilevel bawa.

Hemat saya mekanisme hukum saja tidak cukup untuk memerangi ini, perlu strategi kebijakan lintas disiplin ilmu untuk membongkarnya karena kejahatan ini bukan hanya kejahatan yang sekali selesai, tapi merupakan kejahatan jaringan internasional. (*)

Komentar

News Feed