oleh

Terkait Ijazah Palsu Wali Kota Batam, PADMA dan KOMPAK Indonesia Bakal Aksi di Mabes Polri

JAKARTA, suluhdesa.com | Laporan Paul Lein terhadap dugaan ijazah palsu milik Wali Kota Batam Muhammad Rudi direspons cepat saat Kapolri Listyo Sigit masih menjadi Kabareskrim. Pelapor dan Saksi sudah diperiksa Penyidik Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri didampingi Lembaga Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia) yang melampirlan bukti-bukti pendukung.

Selanjutnya tinggal Penyidik dan Dirtipidum Mabes Polri memanggil dan memeriksa Wali Kota Batam. Selain Wali Kota, tentu saja KPU dan Bawaslu Kota Batam periode sebelum ini perlu diperiksa dan memberikan klarifikasi resmi kepada publik bahwa ijazah S1 dan S2 Walikota Batam itu asli bukan palsu karena sudah menjadi dokumen resmi negara.

Begitu juga KPU dan Bawaslu Kota Batam sekarang tidak bisa begitu saja meloloskan verifikasi administrasi hanya berpatokan ijazah SMA Wali Kota Batam. Wajib hukumnya dimintai keterangan resmi Wali Kota Batam mengapa tidak melampirkan ijazah S1 dan S2 karena pada periode sebelumnya dijadikan bukti administrasi hukum prasyarat di KPU dan Bawaslu dalam Pemilukada sebelumnya.

Ini sangat penting berkaitan dengan integritas seorang Pejabat Publik. Bukti lain menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat juga lewat surat resminya mencantumkan gelar S1 dan S2 Wali Kota Batam.

BACA JUGA:

Kades Warupele II di Ngada Diduga Memalsukan Ijazah

Kompak Indonesia dan KPK Jadikan Pegunungan Bintang di Papua Pilot Program

KOMPAK Indonesia Desak Bupati dan Wabup Ngada untuk Mengaudit Semua Proyek

“Kami dari Lembaga Hukum dan HAM PADMA Iindonesia, sangat berterima kasih kepada Kapolri yang sangat merespons dan langsung menindaklanjuti Laporan Paul Lein atas dugaan ijazah palsu Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang sudah.diproses di Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri. Kami juga berencana melakukan aksi damai di Mabes Polri dan KPK RI untuk mengingatkan Kapolri Listyo Sigit agar mengawal penanganan perkara yang sedang diproses di Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri sehingga diusut tuntas,” ungkap Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia.

Goa yang juga Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia) ini mengatakan bahwa, pihaknya mendesak KPU dan Bawaslu Kota Batam untuk bekerja profesional dan harus memiliki integritas mempersoalkan ketat bukti-bukti administrasi hukum dari Muhammad Rudi masih sebagai Calon Kepala Daerah (Cakada) yang diduga kuat diragukan keabsahan prasyarat administrasi hukumnya.

“Kami mendesak Ketua DPR RI dan Ketua Komisi III DPR RI untuk mengawasi proses hukum yang sedang ditangani oleh Penyidik Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri,” tegas Goa.

Goa meminta KPK RI untuk segera menindaklanjuti Laporan LSM Suara Rakyat Keadilan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kota Batam dan segera menindaklanjuti OTT KPK RI terkait Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi.

“Kami mengajak partisipasi aktif masyarakat dan pejabat di Kota Batam dan BP Batam untuk menjadi Whistleblower bagi KPK RI dengan menggunakan fasilitas KPK RI Whistleblower’s System(KWS) http//kws.kpk.go.id atau call center KPK 198 atau Layanan WhatsApp 0811959575 atau 08558575575. (idus/idus)

DomaiNesia

Komentar

News Feed