oleh

Kompak Indonesia dan KPK Jadikan Pegunungan Bintang di Papua Pilot Program

JAKARTA, suluhdesa.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapreasi upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak Indonesia), lembaga independen besutan aktivis HAM dan Penggiat Anti Korupsi, Gabriel Goa bersama teman-temannya.

“Kami mengapresiasi atas kerja keras Kompak Indonesia terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK RI, Premas Rommy dalam sebuah diskusi virtual Kompak Indonesia dan KPK RI melalului keterangan tertulis Bidang Publikasi Kompak Indonesia di Jakarta, baru-baru ini.

Rommy mengatakan, Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK RI mempunya beberapa bentuk sasaran kegiatan seperti Satgas Masyarakat Sipil dan Satgas Masyarakat Politik dan Dunia Usaha.

Menurutnya, sasaran Satgas Masyarakat Sipil seperti LSM/NGO, Tokoh Agama, Pemuda, Milenial, Perempuan, Tokoh Masyarakat dan Keluarga.

“Satgas Masyarakat Politik dan Dunia Usaha seperti Partai Politik, Kader Parpol, Penyelenggara Pemilu, WNI Luar Negeri dan Dunia Usaha,” kata Rommy.

Adapun kegiatan Satgas Masipil, kata Rommy, webbinar, penyuluhan pada Lapas, Penyuluhan di 5 Provinsi, Sekolah Insentif Pemuda dan LSM, dan Desa Anti Korupsi.

“KPK RI siap bersinergi dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Johnson Ginting, Direktorat Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi mengatakan, pihaknya menyambut baik atas hubungan kerja sama dengan Kompak Indonesia.

Bahkan, kata dia, Kompak Indonesia sudah melakukan gebrakan dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia seperti laporan-laporan pengaduan dugaan masyarakat terhadap korupsi.

“Tahun ini akan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembalikan persepsi masyarakat terhadap kinerja KPK,” kata Johnson.

Lanjut Jonson, selama ini, rakyat itu memiliki partisipasi yang luar biasa terhadap laporan dugaan korupsi kepada KPK.

“Kami akan siap bekerja sama dengan Kompak Indonesia untuk bersama-sama dalam melawan korupsi di Indonesia,” ucap Jonhson.

Kepada media ini, Sabtu (12/06/2021) Gabriel Goa mengatakan bahwa pihaknya akan fokus melakukan sosialisasi dengan KPK RI untuk dalam waktu dekat ini turun ke daerah, yakni di Pengunungan Bintang (Papua) yang menjadi salah satu kabupaten Pilot Program

“Ada kasus berat di Kabupaten Pegunungan Bintang yang harus segera mungkin diselesaikan oleh KPK. Sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kompak Indonesia akan bekerja lebih keras untuk membantu KPK agar tidak lagi terjadi oknum-oknum pejabat daerah yang menyalahgunakan wewenang yang berujung pada kerugian keuangan negara maupun masyarakat,” tegas Gabriel.

Gabriel Goa mengatakan, pihaknya membangun sinergitas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Terima kasih kepada KPK RI yang telah menerima kami dalam berbagai kesempatan untuk menyampaikan laporan-laporan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Indonesia,” ungkap Gabriel Goa.

Dijelaskan Gabriel, bahwa Kompak Indonesia merupakan lembaga non pemerintahan yang fokus kepada isue-isue korupsi di Indonesia. Telah banyak hal yang dilakukan lembaga independen ini untuk mencegah kasus-kasus korupsi yang menggerogoti negeri ini.

“Kami lembaga non pemerintahan yang fokus terhadap isue pemberantasan korupsi di Indonesia,” imbuhnya.

Dijelaskannya, Kompak Indonesia dan KPK pada tahun-tahun sebelumnya telah melakukan kerja sama dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi.

“Kami dan KPK tahun kemarin telah menjalin kerja sama, sehingga tahun ini akan kita dilanjutkan demi menyelamatkan uang negara,” tegas pria asal NTT ini.

Dirinya mengakui, selama ini lembaga yang dipimpinnya itu sudah menjalankan perannya sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami selama ini senantiasa hadir dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia seperti laporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi Mantan Bupati Pegunungan Bintang dan Wakil Ketua DPR RI AZ pada kasus suap yang menyeret salah satu penyidik KPK, dugaan Tipikor Blok Migas Jatinegara Kota Bekasi, pengawasan terhadap skandal korupsi bawang merah Kabupaten Malaka, dan kasus Awololong Lembata yang sedang ditangani Polda NTT, kasus dugaan tindak pidana korupsi Kabupaten Pegunungan Bintang di Provinsi Papua yang sudah dilaporkan resmi di KPK RI,” tutupnya. (idus/idus)

DomaiNesia

Komentar

News Feed