oleh

Benny Susetyo: Sistem Ekonomi Pancasila, Jawaban Atas Dehumanisme

SEMARANG, suluhdesa.com | Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Unsur Rektorat Universitas 17 Agustus 1945 dan Kampus Desa Emas menggelar FGD bertajuk “Terapan Ekonomi Pancasila Pada Desa berdikari” , pada Sabtu (12/06/2021).

Acara yang dilaksanakan di Graha Kebangsaan Universitas 17 Agustus 1945 itu antara lain dihadiri oleh Dr. Ir. Arif Budimanta, Msc, Staff Khusus Presiden Ir. Prakoso, M.M, Deputi Bidang Hubungan antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Prof. Adji Samekto S.H., M.Hum, Deputi Bidang pengkajian dan Materi, dan Antonius Benny Susetyo Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai narasumber.

Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Brebes Idza Priyanti sebagai Undangan. Acara dibuka oleh Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Ir. Prakoso M.M yang menyatakan perlu pembangunan karakter menjaga nasionalisme yang makin terdesak oleh globalisasi, maka pendidikan karakter perlu dijaga sejak tataran Pendidikan.

FGD ini dilaksanakan agar bisa menjaga dan mensukseskan sistem ekonomi pancasila dengan mulai memasukannya materi mengenai Sistem Ekonomi Pancasila pada Kurikulum dan bahan Ajar.

“Dengan penguatan jaringan di level pemerintahan dan universitas, diharapkan kita bisa membumikan sistem ekonomi Pancasila ini karena ini adalah sistem yang efektif namun tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Prakoso.

FGD bertajuk “Terapan Ekonomi Pancasila Pada Desa berdikari”

Prof. Adji Samekto, S.H., M.Hum, Deputi Bidang pengkajian dan Materi menyatakan bahwa, sistem ekonomi Pancasila jelas sudah tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 sebagai alat social engineering yang berfungsi untuk mengatur dan mengubah kebijakan.

“Dalam hal ini untuk menggunakan sistem ekonomi Pancasila secara murni, maka hal selanjutnya yang dibutuhkan adalah komitmen dari pembuat kebijakan untuk benar-benar melaksanakannya,” tegasnya.

Dr. Ir Arif Budimanta, Msc, Staff Khusus Presiden sebagai narasumber pada kesempatan ini menyatakan bahwa perlu adanya ketegasan dan kejelasan mengenai memasukkan sistem ekonomi Pancasila ke dalam kurikulum dan bahan ajar perkuliahan karena standar masing-masing universitas yang berbeda.

“Harus ada standar dan kualitas yang sama terkait penerapan kurikulum serta bahan ajar mata kuliah sistem ekonomi Pancasila. Hal ini diperlukan agar tidak ada multi interpretasi mengenai pendidikan sistem ekonomi Pancasila. Mahasiswa sebagai subjek yang mempelajari sekaligus penjaga dan pelaku sistem ekonomi Pancasila di masa depan tidak terjebak dalam interpretasi yang beragam ketika melaksanakan sistem ini,” katanya.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Idoelogi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menjelaskan bahwa, sejatinya sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang paling sesuai dengan nilai kebangsaan seperti gotong royong dan saling menguatkan.

“Khususnya dalam era digital di mana sistem konvensional mulai bertumbangan, sistem ekonomi Pancasila menjamin adanya pendayagunaan bagi masyarakat ekonomi lemah. Sistem dagang dan ekonomi menjadi lebih jelas dari awal sampai akhir hingga unsur yang merugikan seperti ijon atau pertengkulakan dapat dihapuskan,” ucap Benny.

Lebih lanjut ia mengatakan, sistem ekonomi tradisional yang mendehumanisasi pelaku ekonomi dan lebih berfokus pada modal sudah harus mulai dicari alternatifnya dan ini ada dalam sistem ekonomi Pancasila.

“Jadi diharapkan kita juga mulai mendesak pembuat kebijakan agar sistem ekonomi Pancasila diterapkan secara murni sehingga tujuan masyarakat yang adil dan makmur dapat terlaksana. Dengan nilai-nilai ekonomi Pancasila, maka fokus pembangunan ekonomi akan menjunjung martabat manusia. Demokrasi kita adalah yang memperhatikan keutamaan kemanusiaan, bukan sekadar pengolahan modal,” jelas Benny.

Benny juga menyatakan, sistem ekonomi Pancasila sangat diperlukan dalam menghadapi era globalisasi dan keadaan pandemik seperti saat ini karena sistem ekonomi tradisional mulai bertumbangan.

“Sistem ekonomi yang mengedepankan, kemanusiaan, gotong royong, dan keberpihakan pada ekonomi lemah dapat dipadukan dengan teknologi sehingga menjadi suatu sistem yang komprehensif. Pemuda sebagai pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan di masa depan, serta desa sebagai satuan ekonomi terkecil merupakan figur yang tepat sebagai dasar yang tepat untuk pengaplikasian sistem ekonomi Pancasila ini,” imbuh Benny.

Menurut Benny, desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena adanya sinergi, gotong royong, rasa kebersamaan, dan kemanusiaan merupakan contoh yang tepat dari pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila.

“Karenanya perlu dukungan dari pemerintah berupa regulasi dari infrastruktur agar desa-desa ini dapat berkembang, dan menjadi bukti nyata keefektifan  ekonomi Pancasila,” pungkas Benny. (idus/idus)

Komentar

News Feed