oleh

PPK Selalu Dikambinghitamkan untuk Selamatkan Aktor Intelektual Tipikor

JAKARTA, suluhdesa.com | Hak Saksi dan Korban untuk meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK), terutama Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menjadi Justice Collaborator wajib dilakukan karena kejahatan korupsi adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Mengapa dikategorikan pelanggaran HAM berat? Karena kejahatan korupsi telah merampok hak-hak ekosob rakyat, terutama bantuan sosial, bantuan kesehatan, bantuan bencana, dana desa, dan bantuan pemberdayaan petani serta nelayan.

Hal ini disampaikan oleh Gabriel Goa, Ketua KOMPAK Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) kepada Media SULUH DESA, Sabtu (12/06/2021) Pukul 10.00 WITA, lewat pesan WhatsApp.

Goa menegaskan, hak untuk meminta perlindungan ke LPSK wajib dilakukan para PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selalu dijerat tindak pidana korupsi.

GabrielMenurut Goa, fakta membuktikan dalam temuan investigasi KOMPAK Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Imdonesia), bahwa PPK selalu dikambinghitamkan untuk menyelamatkan aktor intelektualis tindak pidana korupsi.

“Siapa yang menyelamatkan aktor intelektualis tindak pidana korupsi? Fakta membuktikan ada kongkalikong Elite Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif baik di pusat maupun di daerah,” tohok Goa.

Goa mengungkapkan juga bahwa, penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menajam ke bawah dan menumpul ke atas.

“Terpanggil untuk membantu para PPK dan Pengusaha yang dijadikan kambing hitam dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi, maka kami dari KOMPAK Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) dan KPK RI serta LPSK, mendukung total keberanian para Kepala Desa, PPK dan Pengusaha (Pelaksana Proyek) untuk meminta perlindungan ke LPSK menjadi Justice Collaborator,” ucap Goa.

Pihaknya juga mendesak Kapolda NTT dan Kejati NTT dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi di NTT hanya tajam ke bawah dan hanya kepada PPK dan Pengusaha (Pelaksana Proyek) serta menumpul ke atas yakni aktor intelektualis yang menikmati hasil korupsi.

“Kami mendesak KPK RI proaktif melakukan supervisi bahkan mengambil alih penegakkan hukum tindak pidana korupsi Bawang Merah Malaka dan Proyek Awololong Lembata,” tegas Goa.

Selain itu, Goa mengajak solidaritas Penggiat Anti Korupsi, Lembaga Agama, Ormas Cipayung, Mahasiswa, Pusat Anti Korupsi Undana, dan Pers di NTT untuk mengawal ketat penegakkan hukum tindak pidana korupsi di NTT agar elite Aparat Penegak Hukum (APH) dan Forkompimda tidak kongkalikong untuk menyelamatkan Aktor Intelektualis Tindak Pidana Korupsi di NTT. (idus/idus)

Komentar

News Feed