oleh

Dugaan SPPD Fiktif di DPRD Malaka, Ada Pemalsuan Tanda Tangan Anggota Dewan

-Berita, Daerah-963 views

MALAKA, suluhdesa.com | Dugaan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif kembali terjadi di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tengara Timur. Hal ini terjadi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka.

Sejumlah SPPD fiktif dan pemalsuan tanda tangan atas nama Hendri Melki Simu Anggota DPRD Malaka asal Fraksi Golkar menjadi sorotan.

Kepada media ini Hendri Melki Simu menyampaikan, saat pemeriksaan dari Inspektorat, sudah dilakukan pengecekan dari pihak Inspektorat dengan lembaga DPRD.

Karena itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang sidang paripurna DPR pada hari Senin (07/06/2021), dirinya meminta rekapan perjalanan dari Sekwan.

“Berdasarkan data dari Inspektorat Malaka dan saya lihat, ternyata saya ada perjalanan di bulan Mei 2020. Padahal waktu itu, kita ketahui bersama kalau uang perjalanan di DPRD itu, baik perjalanan di dalam dan luar daerah sudah di pangkas untuk Covid-19. Jadi, kami tidak melakukan perjalanan, tapi anehnya kok saya ada perjalanan. Maka itu saya minta lihat SPPD dan kwitansinya,” tandas Hendri Melki Simu ketika ditemui usai RDP pada Senin (07/06/2021).

Ketika mengecek SPPD dan kwitansi, kata Hendri Melki Simu, ternyata betul, dirinya dinyatakan melakukan perjalanan ke Kobalima Timur. Padahal dirinya tidak pernah lakukan perjalanan ke Kobalima Timur, dan tanda tangan dalam kwitansi pun berbeda.

“Saya bilang ini ada pemalsuan tanda tangan, tadi saat RDP itu, saya meminta, agar Sekwan mempertanggungjawabkan apa yang telah dibuat itu,” ucap Hendrik berang.

“Kami minta supaya kami mau lihat semua. Apakah hanya untuk saya, atau saya dengan Pak Edy atau untuk semua Anggota DPR dibuat seperti ini,” sambungnya.

Hendri Melki Simu menduga SPPD fiktif ini untuk semua DPR, sehingga dirinya menegaskan akan menempuh jalur lain jika dalam RDP ini tidak bisa diselesaikan.

“Kuat dugaan saya, SPPD fiktif ini, untuk semua DPR. Untuk kami semua yang ada disini. Jadi, memang disini tidak bisa diselesaikan. Yah kami pasti akan berurusan dengan pihak berwajib,” tegasnya.

“Saya ada niat. Kalau memang Selasa 08/06/2021 tidak ada kegiatan, saya sudah atur agenda untuk ke Kejaksaan, karena sudah ada komunikasi untuk kami ke Kejaksaan melaporkan hal ini,” sambungnya.

Terkait dengan pejalanan atau kegiatan di DPR, pihaknya juga bingung. Dan kuat dugaan, ada penyalahgunaan keuangan dari tahun 2019. Ia berharap rekomendasi dari Komisi I itu, harusnya diaudit ulang. Karena banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan, tetapi realisasinya 100% semua.

“Saya pernah lapor di tahun lalu ke Polres Malaka. tetapi Sekwan tidak pernah dipanggil,” ungkapnya kesal.

Dirinya melihat, sekitar 5 atau 6 kali SPPD Fiktif. “Itu untuk saya saja. Termasuk ada SPPD untuk DPR hadiri HUT RI, kami tidak pernah terima uang, namun ada SPPD,” tohok Hendri.

Sehingga dirinya meminta, agar ditelusuri semua dan siapa pembuat memo tersebut.

“SPPD itu ada, karena ada memo, tetapi ini uang tidak ada. LPJ anggaran 100%. Sementara ketentuan di DPR, yang membuat memo adalah pimpinan. Sampai sekarang, kita belum telusuri, siapa pembuat memo. Tadi RDP saya minta, untuk telusuri itu,” tutupnya. (fecos/tim)

Komentar

News Feed