oleh

Pernyataan Yeskiel Loudoe, Antara Jebakan Toleransi Semu dan Sentimen Primordial

-Daerah, Opini-311 views

Oleh: Giorgio Babo Moggi (Warga Kota Kupang)

=========================

Realitas politik di negeri, pada Pilkada, Pileg, Pilgub atau apa pun pesta demokrasi, di perantauan, ada kecenderungan orang Bajawa akan cari orang Bajawa, orang Ende akan cari orang Ende, orang Katolik akan mencari orang Katolik, orang Islam akan mencari orang Islam, dan seterusnya. Apakah itu salah? Tidak! Itu wajar dan normal di alam demokrasi. Karena orang akan lebih mudah masuk dengan pendekatan identitas seperti suku dan agama. Realitas ini tak dapat dihindari di negeri kita yang heterogen ini. Itu sesuatu yang natural. Berjalan dengan sendirinya. Orang mulai baku cari sesuku dan baku cari yang seagama.

Tulisan ini sebagai upaya untuk urung rembug dan berbagi  perspektif terhadap rekaman pernyataan yang diduga milik suara Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe. Lebih lanjut, tulisan ini lahir atau muncul bukan karena suku dan agama saya disebutkan dalam rekaman itu. Tidak! Tulisan ini sebagai tanggungjawab moril dan panggilan nurani sebagai warga Kota Kupang yang tidak memandang Kota Kupang itu sebagai milik entitas etnis (suku, agama, kelompok) tertentu melainkan komunitas global yang terbentuk dari entitas lain yang datang, hidup dan mati di kota ini.

Realitas lain di kota ini. Ada kecendrungan ketika ditanya asal, orang akan menjawab etnis asal. Mengapa tidak menjawab saja dari Liliba, Maulafa atau sebagainya karena Anda tinggal di sana? Jelas-jelas lahir dan besar  di TDM tetapi masih menjawab Nagekeo, tinggal di Oebufu masih mengaku orang Sabu dan lain sebagainya. Kenapa tidak menyatakan diri orang Kupang? Orang TDM, Oebufu, Oepura atau apapun wilayah di Kota Kasih ini. Anehnya lagi, ketika sampai di kampung halaman asal atau di luar NTT (Jakarta misalnya), kita lebih suka mengaku diri sebagai orang Kupang, tidak sebut etnis asal. Kita [mungkin] malu menyebut diri orang berasal dari desa atau kampung.

Kota Kupang – meski tak sebanding tapi esensinya sama – sepertinya Jakarta, New York, atau kota metropolitan di dunia lain. Komunitas orang dari berbagai etnis dan agama telah melebur menjadi satu warga kota itu sebagaimana identitas yang tertera di KTP. Ber-KTP Kota Kupang berarti saya orang Kupang, bukan lagi orang Flores lagi.

Anda bisa mencoba ketika bertemu orang Negro, Cina atau bahkan Indonesia  di Australia, sesekali tanyalah asal mereka. Mereka pasti akan menjawab Australia. Apakah Anda akan menyangkal karena melihat warna kulit mereka? Menurut Anda orang Australia harus berkulit putih “bule” (maaf, pilihan kata ‘rasis’ tetapi untuk mudah dipahami saja)? Mereka warga Australia  karena mereka telah diakui kewarganegaraannya. Coba Anda membantah, paling ekstrim Anda digampar oleh orang tersebut.

Inilah beda dengan negeri kita ini. Cara pandangnya masih “etnisentris” dan “agamasentris” – berpusat pada suku dan agama. Kita belum [cukup] mampu melihat itu sebagai kekayaaan melainkan sebagai sesuatu yang membedakan satu dengan yang lainnya sehingga lahirlah superioritas.

Kita tentu masih ingat situasi Pilgub di DKI Jakarta. Ketika politik identitas sangat menonjol di sana, NTT paling depan membela Ahok dengan alasan kapasitas Ahok itu sendiri. Tetapi, jika bertolak lebih dalam lagi, [mungkin] faktor agama Ahok yang “Kristen” membuat orang NTT (yang Katolik maupun Protestan) turut memberikan kontribusi dukungan. Untungnya, Ahok memiliki kapasitas leadership yang kasat mata dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

Jakarta jauh di sana. Ahok pun kita tidak kenal – dalam arti keseharian hidup berdampingan dengan kita di sini, tetapi kita masih menyempatkan diri untuk berpihak. Hal ini positif, tapi sayangnya, yang ada di depan pelupuk mata kita, kita tidak melihat atau melihatnya tetapi dianggap bukan masalah.

Sikap keberpihakan kita terhadap dinamika politik di Jakarta [Ahok] adalah positif yang bisa kita tular-kembangkan ke seantero negeri ini. Sayangnya, kita gampang lupa dengan eforia itu, kita kemudian justeru terjebak dalam situasi dan politik identitas seperti yang disampaikan olehYeskiel Loudoe, anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Apapun alasan pernyataan muncul dari mulut seorang pejabat publik tersebut, entah karena kesal, gagap, atau apapun, saya memiliki beberapa pandangan.

Pertama, satu sisi keberagaman di NTT adalah realitas dan kekayaan, sisi lain keberagaman itu bisa menjadi potensi konflik horisontal bahkan vertikal jika kedewasaan kebangsaan [nasionalisme] kita belum matang.

Konflik akan meledak jika para pejabat publik atau pelayan publik tidak mengelola dengan baik. Mengelola  dengan cara bagaimana kita memberikan pernyataan atau berpendapat, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita hadir untuk semua tanpa sekat perbedaan (untuk kebaikan bersama).

Kedua, pernyataan tersebut adalah refleksi bathin rakyat NTT. Dalam suatu kesempatan, pada saat mendampingi pelaksanaan penilaian kompetensi manajeril bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama di sebuah kabupaten, seorang assessi (peserta) sharing pengalaman kerja di kampung halaman orang. Menurutnya, Apartur Sipil Negara (ASN) itu [saya tambahkan politisi] adalah refleksi bathin rakyat. Itu bisa dilihat dari penentuan pejabat di instansi pemerintah. Kepala daerah cenderung memilih orangnya daripada orang lain meskipun orang itu memiliki kapasitas mumpuni. Jadi, apa yang dilakukan pemimpin adalah refleksi bathin rakyat mayoritas yang menghendaki itu – meskipun tak semua pemimpin.

Ketiga, jebakan toleransi semu. Penghargaan sebagai daerah yang memiliki toleransi terbaik itu baik tetapi yang menjadi celaka penghargaan itu tidak diikuti dengan pola pikir dan perilaku sehari-hari.

Masalah toleransi itu bukan program atau prestasi yang harus diapresiasi berupa piagam atau apapun yang berharga. Toleransi itu sesuatu yang  memang ada sejak NTT ini ada – berdiri di atas keberagaman.

Untuk merawat dan melestarikan toleransi tanpa harus  distimulus oleh apapun. Toleransi harus tumbuh dan berkembang secara alamiah. Toleransi itu sesuatu yang berharga tetapi lebih berharga daripada piagam penghargaan itu sendiri. Karena sejatinya NTT sudah sejak lahirnya sudah toleran, bukan ada sejak isu toleransi itu menjadi populer di negeri ini.

Toleransi itu apa adanya. Gejolak pun sebagai bukan sebagai antitesis toleransi. Sebaliknya, itu sebagai dinamika dari toleransi itu sendiri yang membebaskan. Jika toleransi itu selalu diukur oleh piagam, Akibatnya apa? Kita kita hidup dalam ‘kemunafikan massal’. Kita menjadi tidak bebas berekspresi. Melakukan sesuatu selalu ingat pada penghargaan itu. Pada akhirnya, kita hidup ‘munafik’ untuk mempertahankan penghargaan. Kenyataan,  kita sebenarnya tahu kita tidak toleran tetapi seolah-olah toleran. Di sini, kita berada dalam jebakan toleransi semu karena kita tidak jujur.

Keempat,   toleransi itu  bukan domainnya wilayah agama saja. Toleransi melampaui semua aspek. Dalam aspek demokrasi, toleransi itu dapat berarti memberikan ruang atau kesempatan orang untuk berekspresi atau berpendapat, bukan menyumbatnya dengan ucapan rasis dan sentimen agama. Sehingga sangat disayangkan, sebagai tokoh politik, panutan masyarakat Kota Kupang, pernyataan itu dikeluarkan olehYeskiel Loudoe. Jika yang demo itu kebetulan semua orang Flores beragama Katolik, jangan melihat asal etnis dan agamanya, tetapi lihatlah esensi tuntutannya. Itulah toleransi. Bagaimana seandainya yang datang demo itu seetnis atau seagama?

Kelima, menyambung point dua di atas, dapat dikatakan bahwa pernyataan Yeskiel Loude adalah representasi bathin rakyat NTT. Sebenarnya, kita belum mampu menjalankan demokrasi sejati. Sesungguhnya, di dasar bathin kita masih terselip perspektif politik [pola pikir dan perilaku] yang primodial. Ini hanya secara kebetulan diucapkan olehYeskiel Loudoe, yang beragama Kristen Protestan. Bila kita mau bertolak lebih dalam, merefleksi lebih jauh, sentimen primodial macam ini ada juga di bathin tokoh politik atau pejabat publik yang beragama Katolik, Islam, Hindu dan Budha, begitu pula terjadi di kalangan tokoh politik atau pejabat politik yang beretnis Sabu, Flores, Alor, Timor atau Sumba maupun Jawa – apapun agamanya.

Maka dari itu, dengan keseleo lidah yang dilakukan oleh Yeskiel Loudoe, menyadarkan kita bahwa realitas sentimen primodial atau politik identitas sempit itu ada. Memang tidak tampak dipermukaan tetapi ada di dasar bathin kita. Itu terekspresi oleh Ketua DPRD Kota Kupang ini.

Keenam, jika sudah berada di atas jangan lupa lihat ke bawah, jangan sudah di bawah baru lihat ke atas, dan lihat juga kiri kanan. Sebagai kader PDI Perjuangan,Yeskiel Loude tak lepas peran orang Flores dan Orang Katolik  yang membesarkannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, kesuksesannya hari ini tak lepas dari perjuangan, romantika kebersamaan, perjalanan bersama tokoh-tokoh PDIP yang beretnis Flores yang Katolik – meskipun orang Flores ada juga yang Protestan, Islam, Hindu dan Budha.

Dan, mungkin juga, keberadaannya hari ini, tak lepas suara etnis Flores yang Katolik yang ikut memilihnya dengan dalil ideologi politik, alasan kawin-mawin, kekerabatan dan persahabatan serta lainnya. Apakah ia yakin bahwa semua orang yang seetnis dan seagamanya  memilihnya untuk duduk di kursi DPRD Kota Kupang? Tentu tidak, khan? Jika segelintir demonstran berasal dari Flores dan beragama Katolik, tak serta merta pula ia mengeneralisasi atau menyudutkan etnis dan agama tertentu lalu  berupaya membenturkannya.

Akhir kata, sesungguhnya kita  [NTT] belum merdeka. Kita [Warga NTT] belum tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang toleran. Kita masih terpenjara sekat primodial dan sentimen agama. Kita masih mempercakapkan perbedaan dan mengagungkan diri di rumah, ruang kerja, tempat-tempat sakral seperti mimbar gereja atau masjid. Mari kita berbenah sebelum terlanjur terjebak di jalur politik identitas yang sesat dan menyesatkan karena politik itu tak beragama, yang ada kepentingan, suatu waktu nanti kita pasti  memerlukan orang lain yang tidak sesuku dan seagama. (*)

Komentar

News Feed