oleh

Jakarta Memandang Konflik di Papua dengan Cara Pandang yang Keliru

Penulis: Lian Junin, CMF

(Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira/UNWIRA Kupang)

 

=====================================

 

Nasionalisme itu tampak ketika satu negara berusaha berusaha menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsanya dari ancaman negara lain. Selain itu fakta post-nasionalisme itu termaktub jelas ketika satu negara berusaha menjaga keamanan negara dari konflik-konflik yang terjadi di dalam negara itu sendiri. Seperti yang dikatakan Soekarno perjuangan kami tidak seberat perjuanganmu. Perjuangan kami melawan penjajah, perjuangan kalian melawan bangsamu sendiri. Dengan demikian apakah konflik-konflik yang sedang terjadi saat ini adalah fakta dari post-nasionalisme dan kepenuhan apa yang disampaikan Soekarno?

Harus diakui bahwa konflik yang terjadi saat ini di bumi nusantara ini bercampur-baur dengan kepentingan identitas, bangsa, dan nasionalisme, serta kebanyakan berakar pada persaingan untuk memperebutkan sumber daya, pengakuan dan kekuasaan. (Jappy Pallekia,2000:15). Meskipun konflik-konflik itu tampak berbeda satu sama lain pada dasarnya ada kesamaan isu kebutuhan yang tak terpenuhi, dan pentingnya mengakomodir kepentingan mayoritas dan minoritas.

Negara Indonesia persis ada dalam situasi yang carut-marut ini. Pada tahun awal 2021 konflik Papua yang boleh dikatakan sebagai kelanjutan dari Orde Lama hingga sekarang ini menjadi semakin mencekam: konflik yang terjadi di dalam wilayah negara, atau konflik dalam negara terjadi dalam berbagai bentuk seperti bentuk pemberontakan bersenjata, gerakan separatis dengan kekerasan, dan peperangan domestik lainnya. Semua bentuk gerakan ini akan mengakibatkan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk hidup bisa hilang dan juga berpotensi memecah-belah hubungan peersaudaraan.

Keputusan pemerintah menetapkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sebagai teroris menuai banyak kecaman. Label teroris ditengarai bisa membuat adu senjata antara aparat dan KKB semakin besar yang dikhawatirkan berujung pada jatuhnya korban sipil. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mengatakan, pendekatan militeristik yang digunakan pemerintah dalam kasus ini hanya akan mengafirmasi konflik dan potensi munculnya korban dari kalangan sipil.

“Pemerintah harusnya dalam setiap tindakan memikirkan potensi jatuhnya korban. (Kompas, Jumat 30 April 2021). Jalan damai harus ditempuh!

Akhir-akhir ini ada banyak penelitian yang menarik tentang bagaimana menciptakan perdamaian dalam masyarakat yang terpecah-belah, tetapi tetap dibutuhkan adanya saran-saran praktis kepada para pembuat keputusan mengenai cara merancang dan memfungsikan katup-katup demokrasi agar perdamaian tetap terjaga. Konflik genjatan senjata di Papua yang nampak dipermukaan publik dan masih terus berlanjut diperlukan keputusan yang pasti dan tepat dalam menyelsaikan persoalan yang dihadapai.

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf mengungkap ada sejumlah alasan Pemerintah Indonesia tak kunjung selesai memadamkan api konflik di Papua. Dia menilai selama ini Jakarta memandang konflik di Papua dengan cara pandang yang keliru. Pemerintah, kata dia, melihat akar konflik di Papua hanya sebatas persoalan ekonomi dan pembangunan. Menurut Al Araf itu bukan satu-satunya akar masalah di Papua.

“Ada banyak dimensi persoalan sebab dan latar belakang konflik di Papua. LIPI dan beberapa penulis lainnya menyebutkan paling tidak ada empat atau lima. Soal ekonomi, marginalisasi, soal isu historis dan isu kebebasan serta pelanggaran HAM”. Lembaga pemerintah semestinya membuka mata untuk mengatasi berbagai Persoalan ini dengan jeli agar berbagai masalah yang dihadapi dapat diatasi sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.(https://fokus.tempo.co/read/1458989/jalan-pintas-mengatasi-konflik-papua-dengan-label-kkb-teroris diakses senin 18-05-2021,22;39 wita).

Jika ditelisik lebih jauh ada dua elemen kuat yang seringkali bergabung dalam konflik seperti ini.

Pertama adalah identitas: mobilisasi orang dalam kelompok-kelompok identitas komunal yang didasarkan atas ras, agama, kultur, bahasa, dan seterusnya.

Kedua adalah distribusi: cara untuk membagi sumber daya ekonomi, sosial dan politik dalam sebuah masyarakat. Ketika distribusi yang dianggap tidak adil dilihat bertepatan dengan perbedaan identitas (di mana, misalnya, suatu kelompok agama kekurangan sumber daya tertentu yang didapat kelompok lain), kita menemukan potensi konflik. (Jappy Pallekia, 2000:15).

Konflik Papua adalah bagian yang wajar dari sebuah masyarakat yang sehat, tetapi yang menjadi perhatian penting dalam tahun-tahun terakhir ini adalah bagaimana mencegah konflik, dan bukan lagi pada mencari cara-cara damai dalam pengelolaan konflik. Khususnya, perhatian lebih diberikan kepada tipe pilihan-pilihan politik yang dibutuhkan pihak-pihak yang bernegosiasi untuk mengakhiri periode konflik tajam dalam usaha membangun kembali hubungan yang baik dalam suatu negara, dan bagaimana kedua belah-pihak bisa membangun demokrasi yang tahan lama yang merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan yang berkelanjutan dari reruntuhan akibat konflik.

Bernegosiasi pada dasarnya adalah sikap tawar menawar melalui perundingan untuk menerima atau memberi demi mencapai kesepakatan; penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalan damai (Ahmat a.k..Muda, 2006:385). Melihat masalah yang terjadi di Papua, hemat saya peluang untuk menyelesaikan masalah melalui jalan benegosiasi adalah sesuatu yang tepat. Hal yang penting dalam fase itu, masing-masing pihak membutuhkan dua bantuan secara keseluruhan.

Pertama, Mereka perlu memiliki kemampuan untuk menyediakan diri bagi proses dialog yang damai, efektif dan tepat dalam memfasilitasi negosiasi mereka.

Kedua, mereka perlu sukses bernegosiasi mengenai penyelesaian yang berkelanjutan dengan menciptakan struktur demokratis yang efektif dan sesuai serta institusi- institusi politik. Sehingga dengan demikian kedua belah pihak dapat menemukan titik temu akan akar persoalan yang dihadapi dan juga mulai membangun kembali hubungan persaudaraan agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara bisa berdaulat adil dan makmur. (*)

Komentar

News Feed