oleh

Ironi dan Prospek Kepemimpinan di Indonesia

Oleh : Yuventus Falo

(Yuventus Falo, Mahasiswa Semester VI, Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende, Biarawan tinggal di Ende)

=====================================

PENDAHULUAN

Kepemimpian adalah salah satu dari sekian banyak problem krusial yang selalu menggerogoti bangsa Indonesia sejak berdirinya hingga sekarang. Sebagai satu kelompok yang secara legal formal telah ditetapkan menjadi suatu bangsa  (nation) yang mandiri, Indonesia telah memperoleh justifikasi yuridis untuk layak disebut sebagai negara berdaulat. Sebagai suatu negara (state) yang berdaulat, bangsa Indonesia menuntut kehadiran seorang yang menentukan kiblat peradabannya. Tulisan ini mencoba mengupas sedikit realitas kepemimpinan di Indonesia serta memberikan sentilan terhadap prospek atau harapan bagi kepemimpinan selanjutnya.

Ironi dan Prospek Kepemimpinan di Indonesia

Masalah kepemimpinan di Indonesia tetap menjadi masalah krusial sepanjang waktu. Pengalaman historis menampilkan beragam kisah jatuh bangunnya bangsa Indonesia sejak berdirinya hingga saat ini. Bahkan sebelum menjadi sebuah negara yang berdaulat, aneka pengalaman jatuh bangun itu telah dialami secara nyata oleh para pejuang kemerdekaan. Kala itu nasionalisme begitu kuat terpatri dalam sanubari mereka. pengalaman jatuh bangun sebagai pengalaman yang meruntuhkan dan menantang, menyedihkan dan menghibur, menguatkan dan melemahkan, serta menggetarkan dan mengharukan yang dialami oleh para pejuang kemerdekann mengantar bangsa Indonesia menjadi suatu negara yang berdaulat dan beradab di mata dunia internasional. Pengalaman- pengalaman itu bergerak dalam satu horizon menjadi (to become, sehingga de facto  dan de jure, Indonesia telah mendapat pengakuan internasional sebagai suatu negara yang berdaulat.

Sebagai suatu negara yang berdaulat, Indonesia berhak mengurus sendiri seluruh sistem dan tata pemerintahannya tanpa harus diintervensi oleh pihak lain. Konsekuensinya negara Indonesia butuh pemimpin untuk mengatur seluruh sistem dan tata pemerintahan itu. Sehingga cita-cita bangsa yang sudah secara konstitusional tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945 bisa terwujud.

Dalam perjalanannya ketika Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai sebuah negara yakni, adanya sistem kepemimpinan struktural itu terwujud, ada begitu bnayak kegagalan dan penyimpangan konstitusional yang melenceng jauh dari cita-cita luhur awal sebagaimana termuat dalam UUD 1945. “jauh panggang dari api.’’ Realitas kepemimpinan itu masih jauh dari cita-cita bangsa yang sebenarnya. Beragam kisah, menjadi tragedi dan ironi kepemimpinan yang selama ini dipertontonkan secara transparan di hadapan publik menjadi bukti nyata argumentasi ini.

Sistem pemerintahan kita memang mengalami transformasi dari rezim ke rezim dengan dalil untuk membentuk satu sistem pemerintahan yang ideal demi terwujudnya cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa. Namun, yang menjadi titik persoalannya bahwa sering kali sistem itu diinstrumentalisasi demi kepentingan praktis para penguasa yang memimpin. Akibatnya, cita-cita bersama sebagai satu bangsa tidak terwujud, sementara para penguasa bereuforia karena idealisme pribadinya telah tercapai. Terkadang dalam prosesnya rakyat justru sering menjadi alat di tangan penguasa. Rakyat seolah tidak berarti  apa-apa, serentak dimaginalkan dari kehidupan publik. Sampai pada taraf ini, kita lantas bertanya, quo vadis para pemimpin bangsa Indonesia? Quo vadis nuranimu?

Penulis ingin menelisik sekaligus membuat perbandingan antara nasionalisme para pemimpin masa sekarang dan pejuang kemerdekaan di masa lampau. Situasi yang dihadapi oleh kedua kelompok ini memang sangat berbeda. Namun, situasi yang berbesa itu tetap menuntut suatu spirit nasionalisme yang sama meskipun tujuannya berbeda. Para pejuang kemerdekaan berjuang merebut bangsa Indonesia dari tangan penjajah bangsa asing dengan membangun satu sikap nasionalisme yang berakar dari satu gerakan bersama yakni mewujudkan kemerdekaan.

Para pemimpin pasca kemerdekaan berjuang agar kemerdekaan itu tetap dipertahankan dan agar cita-cita kemerdekaan yang holistik bisa terwujud. Karena itu prinsip nasionalisme mesti dibangun dan dipupuk. Tapi dalam praktiknya semangat nasionalisme itu mengalami degradasi pasca kemerdekaan. Nasionalime para pemimpin bangsa kian memudar dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan tingkah laku para pemimpin politik yang oportunis dan pragmatis. Mereka membangun nasionalisme hanaya untuk mengejar popularitas pribadi dan kolektif serta menanggapi tujuan politis tertentu demi kepentingan pribadi semata. Inilah ironi pemimpin politik bngsa ini. Dan justru hal itulah yang menyebabkan krisis berkepanjangan terjadi di negeri ini.

Para pemimpin politik kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi semata daripada kepentingan publik. Mereka tidak lagi berjuang mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dengan mengupayakan kesejahteraan bersama (bonum commune) dan mengangkat nasib rakyat dari kubangan duka kemiskinan. Mereka justru berusaha mengejar popularitas, mengabaikan power etis sebagai kekuatan publik. Hal ini bisa dilihat dari multi problem yang muncul, misalnya korupsi, kolusi, nepotisme disintegrasi, diskriminasi dan problem-problem lainnya yang serupa. Inilah tanda bahwa kita belum memiliki pemimpin yang kooperatif, transformatif yang memiliki intelektualitas, emosionalitas, spritualitas, etika dan moralitas yang baik.

Konstelasi politik negara Indonesia sedang tidak menentu. Beragam ironi yang secara terang-terangan diperlihatkan kepada publik mengindikasiakan bahwa rahim politik kita belum mampu melahirkan pemimpin yang demokratis. Karena itu gaya kepemimpinan mesti diubah. Kepemimpinan egosentris harus diubah menjadi kepemimpinan altruisik dengan menempatkan rakyat sebagai tujuan semua kebijakan politik.

Hemat penulis demokrasi melampaui sekadar minus malum, ia merupakan preferensi terbaik kalau memang kita sungguh-sungguh menghargai kebebasan, harkat dan martabat manusia sebagai manusia. Benar bahwa otonomi publik mesti ditempatkan di atas otonomi pribadi, tetapi dalam konteks otonomi pribadi mendapat posisinya yang layak. Sebab perjuangan mewujudkan bonum commune tanpa atensi terhadap kepentingan individu adalah sebuah kemustahilan. Sebaliknya perhatian terhadap kepentigan individu untuk mewujudkan kebaikan bersama adalah sebuah kemestian. Menjadi sebuah  kemestian karena yang umum selalu dibangun yang individual. ( Paulus Budi Kleden, 2009 : 80). Otonomi pribadi di sini berkaitan dengan penghargaan hak manusia sebagai manusia karena martabatnya sebagai manusia.

Penutup

Realiatas di atas adalah sebuah tantangan bagi para pemimpin saat ini. Dengan satu pertanyaan kunci; mampukah para pemimpin sekarang mengubah sistem kepemimpinan bangsa ini ke arah yang lebih baik demi terwujudnya idealisme demikrasi dan terutama idealisme bangsa sebagaiamana termuat dalam UUD 1945? Pertanyaaan inilah yang mengantar para pemimpin untuk berani membuat terobosan baru yang konstruktif demi terwujudnya kehidupan yang adil dan sejahtera. Salam perubahan…… (*)

Komentar

News Feed