oleh

Israel-Palestina Musuh Abadi

TIMUR TENGAH, suluhdesa.com | Dalam seperempat abad sejak Israel-Palestina pertama kali mulai bernegosiasi di bawah naungan Amerika Serikat (AS) pada 1991, tidak ada kemajuan yang dicapai satu pun.

Melansir www.matamatapolitik.com, kesepakatan Oslo pada pertengahan 1990-an misalnya, bisa jadi akan membawa perdamaian jika bukan karena pembunuhan tragis Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada 1995. Memorandum Sungai Wye 1998 dan komitmennya untuk penarikan lebih lanjut Israel dari Tepi Barat akan dilaksanakan jika hanya Partai Buruh Israel telah bergabung dengan koalisi Benjamin Netanyahu untuk mendukung perjanjian tersebut.

KTT Camp David pada Juli 2000 akan berhasil jika AS mengambil posisi yang lebih tegas dan seimbang. Pun, proposal Desember 2000, ketika Presiden Clinton menguraikan parameter untuk sebuah kesepakatan, kedua belah pihak bisa saja menerimanya sebelum Clinton undur diri sebulan setelahnya.

Demikian pula, dua rencana perdamaian utama tahun 2003 (peta jalan menuju perdamaian yang disponsori AS di Timur Tengah dan kesepakatan Jenewa tidak resmi) bisa saja diterima seandainya bukan karena intifada berdarah dan perdana menteri Likud garis keras yang sedang berkuasa, urai The Guardian.

Belum lagi, negosiasi langsung antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Netanyahu pada 2010 dapat berlangsung lebih dari 13 hari, jika saja Israel setuju untuk sementara menghentikan pembangunan beberapa permukiman ilegal, dengan imbalan paket tambahan US$3 miliar dari Amerika Serikat.

Beberapa tahun negosiasi saluran belakang rahasia antara utusan Netanyahu dan Abbas bisa membuat sejarah jika saja mereka tidak dipaksa untuk menyimpulkan secara prematur pada akhir 2013, karena tenggat waktu buatan yang diberlakukan oleh pembicaraan terpisah yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri AS John Kerry.

Sementara itu, negosiasi Kerry pada 2013-2014 dapat menghasilkan kesepakatan kerangka kerja jika menteri luar negeri itu menghabiskan waktu hingga enam kali lebih banyak untuk menegosiasikan teks dengan Palestina seperti yang dia lakukan dengan Israel.

Sayangnya, aneka perjanjian gagal itu makin mampat setelah Trump memfasilitasi “Kesepakatan Abad Ini”, di mana negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab hingga Bahrain bersedia meneken normalisasi hubungan dengan Israel.

Pendekatan ngawur Trump ini secara langsung telah merusak paradigma pemberian insentif bagi Israel untuk menerima penentuan nasib sendiri Palestina, sebagai bagian dari hubungan yang dinormalisasi dengan tetangga Arabnya. Dengan perpecahan Israel-Palestina sekarang lebih luas daripada kapan pun sejak 1967, penciptaan perdamaian ini sudah pasti makin jauh api dari panggang.

Kompas mewawancari Dr Yoyo, M.A, akademisi dan peneliti aktif Kajian Timur Tengah dari Departemen Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Menurutnya, hubungan diplomatik sebenarnya adalah hal yang wajar.

“Israel sebelumnya juga sudah pernah menjalin (hubungan) diplomatik dengan Mesir, Yordan, Tunisia, dan Maroko. Hubungan diplomasi itu wajar, ada profit ekonomi, sesuatu yang wajar. Indonesia sendiri pernah punya inisiasi ke sana, menurut Gus Dur kalau ada keuntungan ekonomi kenapa tidak. Tapi, karena mendukung Palestina sebagai negara berdaulat maka Indonesia memilih tidak menjalin hubungan diplomatik (dengan Israel).”

Para pemimpin Palestina mengatakan, Israel masih membutuhkan tanda tangan mereka jika ingin menyelesaikan konflik, suatu hal yang membuat Jared Kushner (menantu sekaligus penasihat Trump) agak frustrasi dalam menyelesaikan rancangan rencana aneksasi.

“Ada asumsi yang salah bahwa Palestina (akan) dikalahkan, dan mereka harus menerima fakta kekalahan mereka,” ungkap Hanan Ashrawi, seorang pejabat senior Palestina kepada sumber yang sama.

“Warga Palestina bersedia, generasi demi generasi, untuk melanjutkan perjuangan mereka sampai kami mendapatkan hak kami.”

Namun, asa itu mesti pupus di tengah jalan jika tak ada perubahan revolusioner, seperti Biden yang dengan segera mengambil langkah pembatalan dan memunggungi semua kebijakan Trump. Pertanyaannya, Biden punya nyalikah? (Penulis: Anastacia Patricia/www.matamatapolitik.com)

Komentar

News Feed