oleh

Kaum Puan akan Terus Tertindas Jika Hanya di Dapur, Sumur, dan Kasur

OPINI, suluhdesa.com | Kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan tidak mendapat tempatnya dalam kehidupan di tengah masyarakat. Konstruksi secara sosial-budaya menempatkan laki-laki pada posisi yang mapan, dan memandang perempuan sebagai the second class. Kaum lelaki mendominasi setiap sektor kehidupan, sedangkan kaum perempuan dan segala aktivitasnya dibatasi, hanya berkiprah pada ranah domestik.  Atas hal inilah yang menyebapkan terjadilah sebuah kekerasan.  Kekerasan yang meniadakan bahakan melucuti kebebasan Hak Asasi Manusia seseorang. Objek kekerasan yang sering terjadi dalam hal ini adalah kaum ibu, wanita atau perempuan. Kaum Puanlah yang sering menjadi sasaran kekerasan dan segala bentuk ketidakadilan. Laki-laki meniadakan atau menelanjangi keadilan dan kesetaraan yang merupakan impian setiap manusia, namun pada kenyataannya ada setengah penduduk yang berada di bawah kolong langit ini yang belum merasakan hal demikian, dalam hal ini mereka kaum Puan. 

Kata kunci: perempuan, patriarki, penegak hukum

 

OLEH: ALOYSIUS WUDI (Mahasiswa Fakultas FIlsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)

 

======================

 

Pendahuluan

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan hak untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan. Menurut falsafah Pancasila dan UUD 1945; bahwa setiap kekerasan, apalagi kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu jenis kekerasan terhadap Hak Asasi Manusia, dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan sebuh diskriminasi yang harus dihapuskan; sebagian besar Korban KDRT adalah perempuan, dan mereka seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius dan perlindungan dari pemerintah, atau masyarakat untuk menghindari ancaman dan kekerasan, penyiksaan, atau pelecehan martabat kemanusiaan.

Pernyataan di atas diangkat karena pada era zaman modern sekarang ini masih ada saja kasus-kasus kekerasan yang sebagian besar perempuan yang menjadi korbannya, bahkan terjadi hampir setiap hari di berbagai belahan dunia, baik secara individual maupun secara terintegrasi. Di Indonesia sendiri Kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang krusial dan butuh upaya keras dalam pembenahannya oleh semua pihak. Salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah Kekerasan terhadap perempuan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Membahas mengenai kekerasan terutama korbannya terhadap perempuan merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non fisik atau verbal dan kekerasan seksual) tempat kejadiannya (di dalam rumah tangga dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau orang asing). Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki.[1]

Kita pun dapat melihat Zaman sekarang persoalan manusia semakin banyak dan semakin kompleks.  Permasalahan ini merupakan realitas yang belum berakhir. Realitas yang mana sangat memprihatinkan dari berbagai fenomena. Permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini misalnya, maraknya Covid-19 yang merenggut nyawa banyak orang, munculnya pro kontra ketika perubahan RUU Cipta Kerja, dilanjutkan dengan gerakan terorisme, Separatisme OPM, dan tenggelamnya Kapal Nanggala RI 402 dan yang terakhir seperti dilansir dari Detiknews (Jumat, 30 Apr 2021 15:50 WIB) mengenai kekerasan terhadap perempuan, yang mana dikatakan bahwa seorang pria menggebuki wanita penjaga konter HP ini terjadi di kota Malang yang menjadi viral. Saat wanita itu dipukuli, warga yang ada di sekitar konter HP itu tampak hanya menonton. Kasus yang sempat viral ini ternyata keduanya bertunangan dan  kekerasan itu terjadi dikarenakan sang pria sedang dilanda cemburu. Kecemburuan ini karena pria tersebut tidak mau bila pasangannya selingkuh. Nampak dan jelas budaya patriarki hadir di sini, bahwa ketika kaum puan menjalin atau ada ikatan terhadap seorang laki-laki maka dengan sepenuhnya laki-laki akan berkuasa atasnya. Menjadikan perempuan sebagai hamba yang senantiasa taat. Kita pun dapat menyimak ketika kejadian itu berlangsung, warga di sekitar itu tak melerai karena mereka berpikir itu sudah menjadi hak seorang laki-laki atas pasangannya. Lagi-lagi suatu pandangan budaya patriarki hadir di sini.

Memang berita mengenai kekerasan terhadap perempuan seperti yang dilansir dari media Detiknews.com masih jauh dari kegiatan publik karena mungkin saja perhatian khusus masih terarah kepada hal-hal lain. Sehingga masalah mengenai kaum feminis ini dipinggirkan, disisihkan bahkan diabaikan. Suatu permasalahan yang akan saya bahas dalam artikel ini mengenai kekerasan terhadap perempuan di mana fenomena yang semakin carut marut dan merobohkan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana yang tercantum dalam butir-butir nilai Pancasila, di mana dijelaskan di sana bahwa semua pribadi harus mendapatkan kesetaraan dari setiap hak-hak dan kewajiban yang sama.

Berhadapan dengan persoalan ini, beribu pertanyaan terbersit di kepala, salah satunya penulis ambil untuk dijadikan judul dari tulisan ini. Dilatarbelakangi oleh persoalan inilah penulis menyusun tulisan ini yang dikemas dalam sebuah judul yang bernada pertanyaan, BUDAYA PATRIARKI : SAMPAI KAPAN?

PEREMPUAN

Perempuan merupakan suatu tema besar yang pernah ada. Tema mengenai perempuan hadir dalam suatu atmosfir kehidupan yang terpecah. Hal ini ditandai adanya penetapan sepihak bahwa kaum puan atau perempuan hanya berada di rumah saja. Dikatakan bahwa pekerjaan di luar rumah hanya untuk laki-laki saja. Inilah warisan masa lalu hingga kini yang masih tertanam erat dalam lapisan kesadaran perempuan. Kesadaran ini dalam jangka panjang hanya menempatkan perempuan berada pada zona aman yang semu. Gagasan ini yang membuat kaum Puan berpikir bahwa inilah jati diri mereka sendiri yang sesungguhnya, karena demikian perempuan menerima dengan iklas dan menjalani sebagai panggilan dasariah dari adanya sebagai perempuan. Ditambah lagi budaya patriaki yang masih erat dalam budaya kita, bangasa Indonesia ini. Di mana karena ketergantungan perempuan terhdaap laki-laki yang membuat perempuan inferior di hadapan laki-laki. Inferioritas ini kemudian melahirkan superioritas laki-laki atas perempuan.[2] Hal ini yang menempatkan posisi perempuan di hadapan laki-laki tidak dilihat secara sama dan seimbang. Kesadaran inilah yang melahirkan penindasan terhadap perempuan. Kesadaran inilah yang melahirkan, menciptakan kekerasan terhadap perempuan sulit untuk menemukan titik finishnya. Ditambah lagi bahwa perempuan juga diapresiasikan sebagai manusia yang memiliki  kelemahan, keterbatasan, selalu menggunakan perasaan dan tidak logis.[3]

Di sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa kesamaan antar perempuan dan alam tidak hanya dalam hal daya potensi tetapi juga dalam hal nasib. Dalam sejarah perkembangan manusia, perempuan dan alam sering diposisikan sebagai yang lemah dalam suatu relasi yang subordinatif dan eksploitatif. Konstruksi sosial budaya yang mengakarkan diri pada cara berpikir dualitis-dikotomis dan logika dominasi telah menjadi tameng pelindung pihak-pihak yang berada pada posisi yang menguntungkan dalam relasi bercorak dominasi itu,[4] karena keseringan yang memposisikan perempuan sebagai pihak atau kaum yang lemah maka sebuah emansipasi wanita muncul, yang  mnenggugat kemapanan maskulinitas kaum laki-laki. Hal ini berawal ketika kaum perempuan merasa adanya ketidakadilan yang disebabkan oleh kaum laki-laki, merasa mereka direndahkan dianggap tercipta sebagai second class atau second sex.

Kesetaraan derajat antara kaum perempuan dan kaum laki-laki menjadi tuntutan perjuangan mereka. Bukan hanya menjadi pejuang tersendiri bagi kaum perempuan akan tetapi kita sebgai masyarakat Indonesia bergerak bersatu bersama mewujudkan  Hak dan kebebasan kaum perempuan. Hak untuk mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum dan sesama.

Budaya Patriaki

 Budaya patriarki adalah perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. [5]Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Karena demikianlah kekerasan di Indonesia terjadi dikarenakan sebagian daerah di Indonesia masih kuat memegang aturan adat yang menjadikan posisi laki-laki lebih tinggi. Pun ada pandangan dalam agama yang memposisikan pria sebagai pemimpin, sehingga wanita tak patut berpendapat. Pandangan ini menjadi sebuah tradisi yang akan terus mengaburkan hak dan kebebasan perempuan untuk berpendapat. Pandangan yang tidak akan pernah membenarkan kaum puan. Pandangan inilah yang akan membuat masyarakat tidak mampu membela masalah mengenai kekerasan terhadap perempuan meskipun itu nampak di depan mereka.

Untuk memperkuat penyataan di atas dapat kita lihat seperti yang dilansir pada detikNews.com (Jumat, 30 Apr 2021 15:50 WIB), Saat wanita itu dipukuli, warga yang ada di sekitar konter HP itu tampak hanya menonton. Alasan mereka karena suatu pandangan bahwa ketika ada suatu ikatan antara seorang permpuan dan laki-laki sudah disaahkan baik oleh adat maupun agama maka hak sepenuhnya ada pada kaum laki-laki, karena hal inilah Komnas Perempuan menyoroti diamnya warga saat melihat kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) ini menegaskan demikian “Jika mendapati perempuan dipukuli pacarnya, segera lerai dan berikan bantuan kepada korban. Ini adalah kekerasan terhadap perempuan di ranah personal, yaitu kekerasan yang terjadi di antara yang memiliki relasi intim seperti pacaran. Atau biasanya disebut dengan kekerasan dalam pacaran (KDP),” kata komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, saat dihubungi detikcom, Jumat (30/4/2021).

Siti menjelaskan diamnya masyarakat atas aksi kekerasan seperti ini terjadi karena cara pandang patriarkis. Pandangan ini membuat perempuan menjadi subordinat lelaki.

Adapun pernyatan lainnya karena hampir di setiap sektor kehidupan dikuasi oleh laki-laki. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, dan politik sangat berpengaruh dalam menentukan kelayakan untuk menempati jabatan atau untuk melakukan suatu pekerjaan. Implikasi dari konsep dan common sense tentang penempatan posisi/tingkat yang tidak seimbang menjadi kekuatan di dalam pemisahan sektor kehidupan, yakni ke dalam sektor domestik dan publik. Perempuan dianggap layak dan cocok untuk berkiprah di dalam sektor domestik, terbatas pada apa yang dinamakan “pengabdian”, yang hanya berurusan seputar rumah tangga “tripel R” (dapur, sumur, kasur).[6]  segala pandangan ini jika masih tertanam kuat dalam masyarakat akan menyebabkan kaum puan akan terus tertindas. Kaum perempuan akan terus menerima kekerasan.

Sedangkan lelaki ditempatkan sebagai kelompok yang berhak untuk mengisi sektor publik. Ideologi semacam ini telah diterima sebagai sesuatu yang benar, disahkan oleh pelbagai pranata dan lembaga sosial yang kemudian secara tetap telah menjadi fakta-fakta sosial tentang status dan peran yang dimainkan oleh kaum perempuan dalam lingkungan sosial. Dalam dunia politik, keberadaan kaum perempuan dipersoalkan, dalam dunia kerja (perkantoran, bisnis, dan dalam hal menentukan upah kerja, dan lain-lain) perempuan disubordinasi. Pekerjaan apakah yang layak ia kerjakan? Pekerjaan seperti apakah yang membuat dia merasa nyaman tanpa merasa tersubordinasi dan betul-betul merasakan atau mengekspresikan kebebasannya sebagai manusia yang bebas dan berkehendak? dan pada akhirnya atas penempatan status dan peran dalam budaya patriraki inilah yang akan menciptakan kekerasan terhadap permpuan dan kebungkaman masyarakat dalam melihat persoalan ini tidak akan menemukan solusinya.

Sebuah pertanyaan penegasan melihat budaya patriarki yang terus terjadi ini yakni “Mengapa kita cenderung diam dan tidak membantu korban? Kita diam Karena kita secara tidak langsung ‘membenarkan’ kekerasan terhadap perempuan. Hal ini berangkat dari cara pandang patriarkis bahwa perempuan adalah subordinat dari laki-laki, yang memberikan ‘kewenangan’ laki-laki untuk mengontrol dan mengatur perempuan,” kata komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah  .[7]  Maka pandangan ini akan membuat budaya patriaki di Indonesia yang masih langgeng berkembang. Kekerasan terjadi karena didasari oleh pemahaman yang tidak seimbang seperti yang dihidupi dalam budaya patriaki yang hanya memiliki akuisme yang dangkal dan cenderung menyudutkan kaum perempuan.

Pernyataan, pemikiran yang dangkal dalam masyarakat akan membuat Perempuan kerapkali dianggap sebagai warga kelas dua, sehingga membuat posisi perempuan menjadi tidak menguntungkan. Pada dasarnya keseimbangan di dalam masyarakat tidak hanya membutuhkan peran laki-laki, melainkan juga peran perempuan. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa perempuan menjadi  terpinggirkan akibat dirinya yang selalu menggunakan emosi dan jarang menggunakan rasio di dalam bertindak. Namun, penekanan pada lemahnya rasio yang dimiliki oleh perempuan akibat dari emosinya yang terlihat lebih dominan. Adapun hal lainnya yakni dengan munculnya stigma bahwa perempuan adalah mahkluk kelas dua tumbuh secara kuat dan mengakar di dalam dunia patriaki. Hal ini diakibatkan oleh tradisi yang sudah mendarah daging di masyarakat, bahwa perempuan harus selalu berada di bawah pengaruh laki-laki. Perempuan bukan makhluk bebas yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari laki-laki. Hal ini membuat perempuan merasa nyaman dengan tempat yang sudah diberikan laki-laki dan berujungnya perempuan kedalam perangkap hegemoni patriakhal.[8] Adanya budaya demikian yang mana sudah mendarah daging akan menciptakan kekerasan yang radikal dan sulit untuk diselesaikan.

Budaya dan ideologi patriarki tersosialisasi di dalam masyarakat karena mendapat legitimasi dari berbagai aspek kehidupan, baik agama dan kepercayaan, maupun bernegara. Karena itu, sekalipun dalam sejarah, banyak sekali perempuan yang mempunyai posisi penting di dalam masyarakat dan negara, tidak selalu mendapat apresiasi mengenai peran dan kemampuannya. Kondisi tersebut tidak hanya menutup partisipasi perempuan di ruang publik, tetapi juga menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender memunculkan sederet permasalahan yang menimpa perempuan, baik di dalam rumah tangga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara.

Sejumlah permasalahan serius yang dialami perempuan di antaranya, kekerasan terhadap perempuan, beban ganda, marjinalisasi, subordinasi, dan stereotip. Situasi yang dialami oleh perempuan tersebut terus berlangsung selama tidak ada upaya untuk mengubahnya. Apalagi banyak pihak mengambil keuntungan dari kondisi yang tidak adil itu. Karenanya banyak pihak ingin memelihara dan mempertahankan situasi tersebut dengan berbagai macam alasan dan dalih.[9] semua tindakan yang dilontarkan dan dilancarkan pada kaum permpmuan sesungguhnya tidak dibenarkan apalagi berseberangan dengan Hak Asasi Manusia dan kebebasan mereka di hdapan hukum, negara dan agama.

 Penegak Hukum

Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi :

  1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
  2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. WACANA HUKUM volume VII , NO.1, april 2008 38 3.
  3. Kekerasan seksual, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan tujuan tertentu.
  4. Penelantaran rumah tangga, penelantaran dari kehidupan, perawatan atau pemeliharaan dan penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi /melarang bekerja. Pada umumnya kekerasan terhadap wanita berkaitan pula dengan instabilitas di rumah dan di masyarakat. Hal ini tampak dari : pertama, kondisi kemiskinan akan mengakibatkan dilakukannya kekerasan untuk atau sebagai penyaluran frustasi dan agresi diarahkan kepada mereka yang lemah yaitu wanita dan anak-anak. Kedua, dalam masyarakat yang penuh instabilitas, budaya kekerasan (culture of violence) akan berkembang. Ketiga, dalam masyarakat yang bergolak karena perang, kekerasan merupakan bagian dari senjata yang digunakan untuk perang. [10]

Dalam upaya perlindungan bagi wanita terhadap kekerasan perlu pandangan dari segi hukum pidana, kriminologi dan viktimologi, pendekatan yang berorientasi pada hubungan pelaku dan korban (offender-victim oriented) harus dilakukan. Dalam hal ini identifikasi tentang korban kekerasan dapat dikategorikan sebagai berikut : (Muladi :1997: 37)

  1. Korban serta merta. Orang yang menjadi korban karena nasib.
  2. Korban yang turut memprovokasi. Orang yang menjadi korban karena ikut andil.
  3. Korban yang turut mendorong, tanpa harus memprovokasi. 4. Korban yang secara fisik lemah. Misalnya anak-anak, wanita, orang cacat.

Namun hadirnya undang-undang yang sudah ditetapkan belum mampu mengatasi masalah yang terjadi. Ini dikarenakan lemahnya penegak hukum dalam menegakan hukum.

Dari uraian di atas nampak bahwa kekerasan terhadap wanita merupakan masalah interdisipliner, baik politis, social budaya, ekonomis maupun aspek-aspek sosial lain. Atas dasar kajian-kajian lintas kultural misalnya saja dapat diprediksi bahwa kekerasan akan banyak terjadi di mana ada kesenjangan ekonomis antara laki-laki dan wanita, penyelesaian konflik dengan menggunakan kekerasan, dominasi laki-laki dan ekonomi keluarga serta pengambilan keputusan yang berbasis pada laki-laki. Sebaliknya dalam kondisi-kondisi di mana perempuan mempunyai kekuasaan di luar rumah, intervensi masyarakat secara aktif dan berkembangnya perlindungan sosial, keluarga dan kawan terhadap kekerasan, prediksi terjadinya kekerasan terhadap wanita sangat rendah.

Karena demikian perlu adanya inisiatif dari negara maupun msyarakat untuk mengatasi budaya patriarki misalnya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan internasional dan konggres-konggres yang bersifat internasional, maka negara-negara di dunia menggunakan strategi penanggulangan kekerasan terhadap wanita atau strategi perlindungan bagi wanita terhadap kekerasan sebagai berikut :

  1. Peningkatan kesadaran wanita terhadap hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan (legal training). Pendidikan sebagai sarana pemberdayaan wanita dilakukan dalam tema yang universal (universal education for woman).
  2. Peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness) betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap wanita, baik dalam konteks individual, sosial maupun institusional.
  3. Mengingat masalah kekerasan terhadap wanita sudah merupakan masalah global, maka perlu koordinasi antar negara untuk melakukan kerjasama penagulangan. Poin ketiga ini ditawarkan karena kekerasan terhadap perempuan bukan hanya terjadi di dalam bangsa Indonesia saja namun TKW yang sering dan kerapkali menerima kekerasan itu.
  4. Meningkatkan kesadaran para penegak hukum, agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan tarhadap wanita, dalam satu semangat bahwa masalahnya telah bergeser menjadi masalah global (police sensitization).
  5. Secara terpadu meningkatkan program pembinaan korban dan pelaku. Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib mencegah, memberikan perlindungan pada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan perlindungan. Negara bersama masyarakat harus bekerja sama dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap wanita. Hal ini karena kekerasan terhadap wanita tidak dibenarkan baik oleh norma agama, norma sosial maupun norma hukum.[11] bila negara dan masyarakat bekerja sama untuk mengatasi hal ini, dan dengan tegas menegakan kebenaran bila melihat kekerasan terhadap permpuan, juga kerja sama masyarakat bila melihat kekerasan yang nampak di depan muka maupaun mendengar kasus demikian segera membantu dengan melaporkan kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang, maka dengan sangat yakin budaya patriarki perlahan mampu diatasi dan punah.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap wanita dengan bentuknya yang beragam, menjadikan kekerasan terhadap wanita sebagai masalah global (transnasional). Hal ini menyadarkan negara-negara di dunia untuk bekerja sama menanggulangi kekerasan tarhadap wanita secara interdisipliner, baik politis, sosial budaya dan ekonomis. Negara perlu mencipatakan kondisi di mana laki-laki dan wanita ditempatkan pada posisi yang sejajar, sehingga tidak ada dominasi laki-laki terhadap wanita di segala bidang kehidupan. Pemberdayaan wanita perlu ditingkatkan, sehingga wanita tidak tergantung secara ekonomi pada laki-laki[12], wanita tidak menjadi hamba yang senantiasa patuh dan taat pada laki-laki. Namun adanya pemberdayaan akan hak mereka untuk menemukan jati diri mereka sebagai jalan yang tepat untuk berbicara banyak tentang eksistensi dan perempuan dalam kehidupan. Bukan juga bahwa perempuan hanya pantas berada pada wilayah privat saja meskipun mempunyai talenta yang luar biasa.

PENUTUP

Konstruksi secara sosial-budaya telah menumbuhkan sikap diskriminatif dalam kehidupan di tengah masyarakat baik lokal maupun global. Pembedaan yang tampak dan seringkali terjadi adalah berkenaan dengan wilayah peran (wilayah gerak) antara laki-laki dan perempuan, yang mana wilayah peran laki-laki lebih luas yaitu berkiprah pada ruang publik sedangkan wilayah peran perempuan adalah ruang domestik (seputar rumah tangga).

Pembedaan peran antara perempuan dan laki-laki dipengaruh oleh konstruksi budaya mengenai gender. Hampir setiap budaya di dunia memiliki konsep dan cara pandang yang sama terhadap kaum perempuan. Laki-laki memiliki peran yang dominan. Laki-laki menguasai setiap sektor kehidupan kecuali peran perempuan secara kodrati (peran yang terberi), yang secara alamiah tidak dimiliki dan tidak bisa diambil alih oleh laki-laki.

Pembedaan peran sosial-budaya ini seringkali terjadi dan dilaksanakan atas dasar perbedaan biologis dan fisiologis, yang mana perempuan dan reproduksinya dipandang sebagai sesuatu yang lebih dekat dengan alam sedangkan laki-laki itu bebas. Kebebasan kaum lelaki membuatnya banyak berpengaruh dalam budaya. Konsep-konsep dalam kebudayaan yang tercipta pun sebagai akibat dari kebebasan kaum lelaki. Tidak jarang kebebasan itu pun cenderung membenarkan segala ketidakadilan dan kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan.

Fenomena-fenomena yang terjadi, ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan melahirkan gerakan yang dinamakan feminisme, memperjuangkan hak dan kebebasan perempuan yang selama ini dibatasi oleh kaum lelaki. Jadi, pembedaan peran yang terjadi di tengah masyarakat bukan merupakan pembawaan secara alamiah melainkan suatu konstruksi sosial-budaya yang dibentuk berdasarkan pada perspektif laki-laki, atau yang kita kenal yakni budaya patriarki. (*)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Chazawi Adam, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,Jakarta : Raja Grafindo Persada, , 2006.
Lusia Palulungan Dkk(Ed.), Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender, Makasar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia BaKTI, 2020.

ARTIKEL DAN JURNAL

Gaut Wily (Art), Pemberdayaan nilai-nilai kepermpuanan dan kearifan-kearifan alam dalam  VOX, seri 51/01/2006, feminisme, Maumere:Seminari tinggi St. PAulus-Ledalero, 2006.
Lilijawa Isidorus (Art), Susahnya Menjadi Perempuan (Potret Kekerasan Terhadap Perempuan) dalam VOX, Perempuan Dalam Lilitan Kekerasan, (Ende: Perc. Arnoldus Ende, 2004
Widiastuti   Tri Wahyu (jrnl).  Perlindungan bagi wanita terhadap tindak kekerasan dalam JURNAL WACANA HUKUM, Surakarta, Jawa Tengah, volume VII , NO.1, April 2008.

SKRIPSI

Florianus Baso, Panggilan perempuan dan politik perempuan menurut Edith Stein (Proposal), Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya MAndira Kupang, 2015.

Harahap Vicky Ardian Amir (Skripsi), Subjek perempuan dalam filsafat menurut tiga filsuf laki-laki berprespektif feminis, Depok: fakultas ilmu pengetahuan budaya program studi ilmu filsafat,  Desember 201.

INTERNET

DetikNews.com, Geramnya Komnas Perempuan pada Pemukulan Penjaga Konter HP oleh Tunangan.. Diakses pada hari minggu 8 Mei 2021, pukul 20.00 Wita.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/%20patriarki. Diakses pada hari minggu 8 Mei 2021, pukul 20.00 Wita.

CATATAN KAKI

[1] Adam Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, , 2006) hlm. 26.

[2] Florianus Baso, panggilan perempuan dan politik perempuan menurut Edith Stein (Proposal),( Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya MAndira Kupang,2015), hlm.1

[3]  Lusia Palulungan Dkk(Ed.), Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender, (Makasar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI,2020), hlm.4.

[4]Wily Gaut(Art), pemberdayaan nilai-nilai kepermpuanan dan kearifan-kearifan alam dalam  VOX, seri 51/01/2006, feminisme, (Maumere:Seminari tinggi St. PAulus-Ledalero, 2006), hlm. 63.

[5] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/%20patriarki. Diakses pada hari minggu 8 Mei 2021, pukul 20.00 Wita.

[6] .   Isidorus Lilijawa(Art), Susahnya Menjadi Perempuan (Potret Kekerasan Terhadap Perempuan) dalam VOX, Perempuan Dalam Lilitan Kekerasan, (Ende: Perc. Arnoldus Ende, 2004), hlm. 13.

[7] DetikNews.com, Geramnya Komnas Perempuan pada Pemukulan Penjaga Konter HP oleh Tunangan. Diakses pada hari minggu 8 Mei 2021, pukul 20.00 Wita.

[8] Vicky Ardian Amir Harahap(Skripsi), subjek perempuan dalam filsafat menurut tiga filsuf laki-laki berprespektif feminis, (Depok: fakultas ilmu pengetahuan budaya program studi ilmu filsafat,  desember 2011),hlm.50.

[9] M. Ghufran H. Kordi Dkk(Ed,Op. cit.,hlm. 4-5

[10]   Tri Wahyu Widiastuti(jrnl).  perlindungan bagi wanita terhadap tindak kekerasan dalam JURNAL WACANA HUKUM, (Surakarta, Jawa Tengah, volume VII , NO.1, april 2008) Hlm. 38.

[11]  Ibid.,hlm. 40-41.

Komentar

News Feed