oleh

Indonesia Adalah Rumah Bersama, Bukan Milik Kelompok Tertentu

OPINI, suluhdesa.com | Kebebasan merupakan hal mendasar yang paling didambakan oleh segala makhluk. Bagi manusia, kebebasan dimaknai sebagai hakikat mendasar yang mutlak harus terpenuhi. Karl Jaspers, seorang Filsuf Jerman mengatakan bahwa, kebebasan adalah wujud eksistensial manusia, karena dengan kebebasan manusia dapat menentukan pilihan atas tindakannya.

Tidak ada seorangpun yang menginginkan hidup dalam sebuah pengekangan. Namun, ada banyak peristiwa, manusia justru kehilangan kebebasan karena tersandera atau terikat pada suatu hal tertentu.

Pada level tertentu, manusia menyadari eksistensial hidupnya, melihat situasi yang mengikat dirinya sebagai sebuah bentuk penindasan yang tidak manusiawi sehingga melahirkan perlawanan terhadap lingkungan. Manusia rela mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan sebuah kebebasan. Tetapi, dalam banyak pengalaman, keterbatasan memaksa manusia memilih pasrah pada keadaan.

Perjuangan panjang para pahlawan bangsa untuk meraih kemerdekaan telah menjadi bukti bahwa kebebasan adalah kebutuhan mendasar manusia. Oleh karena itu, sikap dan tindakan yang tidak manusiawi antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun.

Masyarakat Indonesia saat ini patut bersyukur atas kemerdekaan yang telah diraih dari tangan penjajah. Kita semestinya hidup pada masa yang penuh dengan kebebasan, jauh dari rasa takut dan tidak tersandera dengan ancaman dalam membangun kualitas hidup.

Pilar-pilar kebangsaan dan pola kehidupan demokrasi telah menjunjung tinggi nilai kebebasan di atas segala. Hukum sebagai “the rules” memuat seperangkat aturan guna menciptakan iklim yang menjamin kebebasan manusia. Kebebasan sebagai kebutuhan mendasar manusia dimanifestasi sebagai sebuah kepentingan bersama.

Hal ini mengandung makna bahwa, sebagai suatu komunitas besar, kebebasan manusia harus diatur guna menjamin kebebasan manusia lainnya. Kebebasan bukan berarti bersewenang-wenang secara liar melainkan sebuah kepentingan bersama yang harus dihormati dan dijunjung tinggi melalui kesadaran moral manusia.

Di Indonesia, jaminan terhadap kebebasan bersama didasarkan atas kesadaran moral bangsa terhadap kodrat manusia yang memiliki kesamaan derajat dan martabat. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir ini, kesadaran moral untuk menghormati kebebasan antar sesama anak bangsa justru semakin tergerus.

Kebebasan malah digunakan sebagai perisai atau sebatas kedok agar bisa meluapkan kebebasan secara sewenang-wenang. Penegakan hukum atas kesewenangan justru dianggap sebagai diktator yang mengekang kebebasan.

Kebebasan Sebagai Kedok Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme

Potret kebebasan manusia akhir-akhir ini menyisahkan luka bagi sebagian kalangan di tanah air. Manusia Indonesia saat ini mungkin sedang hidup dalam generasi yang paling banyak memproduksi catatan buruk bagi sejarah bangsa. Atas nama kebebasan, Ideologi Bangsa saat ini sepertinya mulai terabaikan karena tindakan-tindakan diskriminatif terhadap sesama.

Founding Fathers telah meletakkan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa yang harus ditaati demi persatuan dan kesatuan. Dalam hal ini, Indonesia adalah rumah bersama seluruh rakyat, bukan milik kelompok atau golongan mayoritas tertentu.

Sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa maka, nilai-nilai Pancasila harusnya menjadi kesadaran moral seluruh komponen bangsa. Pancasila menjadi model yang mengatur kebebasan manusia di Indonesia. Ironinya, warisan leluhur ini malah dikebiri oleh generasi masa kini seolah-olah dasar negara tersebut adalah sebuah kesalahan besar bagi sekelompok orang yang ingin memonopoli kebebasan.

Boleh jadi, Pancasila telah dinilai sebagai penghambat kalangan tertentu dalam mensabotase kemerdekaan. Sebagian orang mungkin menghendaki agar basis mayoritas menjadi subjek kebebasan, sedangkan minoritas hanya dipandang sebagai objek semata dari sebuah kebebasan itu sendiri.

Hal ini justeru berpotensi melahirkan kesewenangan terhadap minoritas. Minoritas sangat mudah ditindas, diintimidasi, dan didiskriminasi demi kepuasan kelompok atau kalangan tertentu yang memanfaatkan ruang kebebasan.

Perbedaan dijadikan alasan untuk mensabotase kebebasan dan agama merupakan isu yang paling rawan dimainkan untuk menantang ideologi bangsa. Ini merupakan kebebasan dengan cara buruk dari sikap negatif berupa pemaksaan kehendak agar seluruh manusia di Indonesia berpedoman pada agama tertentu, bukan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mengakomodir kemajemukan sebagai satu kesatuan dan kekayaan bangsa.

Berpedoman pada Pancasila berarti memberikan pengakuan dan perlakuan yang sama atas eksistensi harkat dan martabat manusia secara utuh. Dalam bernegara, kebebasan manusia Indonesia berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, bukan pada standar-standar agama tertentu.

Artinya, manusia Indonesia bebas membangun kualitas hidupnya masing-masing, termasuk memilih dan menjalankan aktivitas agama tertentu. Mensabotase kebebasan agar menjadi milik kelompok atau agama tertentu adalah sebuah kesalahan fatal.

Kenyataannya, kebebasan minoritas akhir-akhir ini dirampok, lalu keyakinan dijadikan alasan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menindas manusia. Adanya individu dan kelompok-kelompok ekstremis di tanah air dalam sepuluh tahun belakangan telah menggunakan kebebasan sebagai kedok untuk menyebarluaskan paham-paham radikal. Dalam banyak kesempatan kelompok garis keras ini justeru bersikap sangat tidak manusiawi.

Kaum ekstremis dan kelompok radikal telah menggunakan kecerdasan untuk memutarbalikkan kebenaran menggunakan kedok agama untuk menindas dan mendiskriminasi sesama makhluk. Pada level yang lebih rendah, kelompok radikal menyulut kebencian dengan saling mengkafirkan sesama melalui mimbar-mimbar keagamaan secara masif.

Di level yang lebih tinggi, ada penolakan terhadap aktivitas-aktivitas keagamaan, ada juga pengrusakan dan pembongkaran rumah-rumah ibadah, serta hal lain berupa pemaksaan penggunaan atribut keagamaan. Pada level tertinggi pula, lahirlah terorisme lewat aksi-aksi pemboman yang menargetkan rumah-rumah ibadah, aset dan ruang-ruang publik.

Umat Kristiani Sebagai Minoritas Selalu Jadi Korban

Pola-pola diskriminasi yang meluas akhir-akhir ini paling banyak mengorbankan kebebasan umat Kristiani. Menjamurnya masalah intoleransi di tanah air jelas-jelas menimbulkan kecemasan dan kegelisahan umat Kristiani dalam menjalankan aktivitas keagamaan.

Sebagai minoritas, umat Kristiani terpaksa memilih sikap sabar dalam menghadapi diskriminasi dan intimidasi dari kelompok-kelompok radikal. Banyak bangunan gereja di beberapa daerah di Indonesia yang dipersoalkan, dibongkar atau dibakar. Aktivitas ibadah umat diganggu bahkan dibubarkan. Media-media sosial dan elektronik mencatat dengan baik setiap moment kesedihan itu.

Jaminan kebebasan umat kristiani di Indonesia saat ini sudah tidak lagi dipelopori oleh kesadaran moral bangsa tetapi sangat bergantung pada barisan keamanan yang bersenjata lengkap. Sementara di tempat yang berbeda, oknum-oknum pemuka agama bebas menebarkan kebencian bahkan menawarkan jaminan Surga melalui diskriminasi umat.

Ujaran kebencian terhadap umat Kristiani sudah bukan menjadi hal tabu di telinga masyarakat. Bahkan pemerintah, penegak hukum, dan aparat keamanan pun telah dianggap musuh oleh kaum radikal atas komitmen dalam menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Konstitusi yang memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa termasuk umat Kristiani.

Keterlibatan para pemuka agama ke dalam ranah politik justru menambah kekacauan di tanah air. Agama yang sejatinya bertujuan untuk menciptakan kesejukan dan kedamaian malah dimainkan dengan sangat baik oleh oknum-oknum pemuka agama dan penganut radikalisme untuk membangun proganda-propaganda basis dalam memengaruhi kekuasaan.

Hal tersebut justeru mempertajam pertentangan terhadap perbedaan agama. Hal-hal yang dianggap sakral dalam kawasan privat keagamaan menjadi sangat gampang dieksploitasi, dilecehkan dan disalahgunakan oleh kaum ekstremis guna membangun kekuatan basis.

Pada titik ini, urusan agama dicampur aduk dalam ranah politik yang pada akhirnya selalu ada minoritas yang dikorbankan oleh permainan elit agama. Perlawanan kaum radikal terhadap negara tidak dalam konteks memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat melainkan protes-protes anarkisme terhadap falsfah dan ideologi bangsa. Oleh karenanya, umat Kristiani dianggap sebagai musuh oleh kaum radikal.

Menempatkan umat kristiani sebagai musuh yang dianggap kafir, sesat, dan fasik oleh kelompok radikal atau oknum-oknum pemuka agama tertentu menginisiasi gerakan intoleran lewat diskriminasi dan intimidasi sampai pada aksi-aksi terorisme.

Lemahnya Penegakan Hukum Sebagai Pembiaran Radikalisme

Maraknya aksi-aksi radikalisme di Indonesia tanpa sadar dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum. Hukum positif adalah peletak dasar demokrasi dalam mengatur batasan-batasan kebebasan manusia sebagai entitas komunal.

Hukum positif di Indonesia sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia, (Manan: 2004).

Kebebasan manusia harusnya mengacu pada ideologi dan falsafah hidup bangsa serta pilar-pilar kebangsaan yang sudah diperjuangkan. Untuk memastikan kebebasan masyarakat berada dalam ruang yang semestinya, hukum positif di Indonesia harus benar-benar ditegakkan.

Dalam hal ini, upaya penanggulangan terorisme tidak bisa hanya berhenti pada masalah hilir tanpa penyelesaian pada persoalan hulu. Dalam kenyataannya, pemerintah baru bertindak tegas setelah adanya aksi-aksi terorisme lewat peristiwa pemboman gereja dan aset-aset publik lainnya.

Upaya negara yang tidak sebentar dalam mengejar jaringan terorisme sampai ke akar-akarnya ternyata masih menemukan jalan buntu. Hal ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum dalam mengikat kebebasan manusia.

Dalam menangani persoalan terorisme, hukum di Indonesia belum sampai pada upaya preventif. Jika terorisme bagian teratas yang diproduksi oleh radikalisme, maka sikap-sikap intoleransi di tanah air merupakan ukuran terkecil yang mestinya turut ditangani secara baik.

Jaminan negara atas kebebasan sepertinya melemahkan proses penegakan hukum terhadap pernyataan-pernyataan oknum di atas mimbar-mimbar agama yang secara liar membangun narasi kebencian dengan latar belakang agama. Kebebasan telah dipakai sebagai kedok oleh oknum-oknum garis keras untuk menyatakan pendapat menggunakan simbol agama dan membangun opini umat untuk sampai pada kebencian terhadap agama tertentu.

Pada tataran ini, hukum masih sangat lemah dan oleh karenanya umat sangat mudah dipengaruhi oleh paham-paham yang radikal. Ada beberapa tokoh seperti Waloni, Somad,  dan beberapa oknum lainnya di Indonesia yang akhir-akhir ini begitu liar menggunakan kebebasan dalam membangkitkan semangat radikal.

Ujaran-ujaran kebencian serta pernyataan-pernyataan yang menciderai nilai-nilai idelogi dan falsafah hidup bangsa secara terus menerus akan diterima oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran. Bentuk-bentuk intoleransi semacam ini menjadi cikal bakal lahirnya terorisme di Indonesia.

Pencegahan terhadap terorisme harus dimulai dengan menghentikan radikalisme mulai dari pola-pola yang paling sederhana. Kotbah-kotbah yang menyesatkan akal sehat dan budi baik, serta nilai-nilai kemanusiaan umat harusnya ditindak tegas oleh negara jiga ingin bebas dari intolerasi, radikalisme, dan terorisme.

Sikap Umat Kristiani

Momentum berahmat dalam kemenangan Paskah,  umat Kristiani dituntut untuk menyikapi permasalahan di atas secara bijaksana. Melalui Paskah, Yesus mengajarkan tentang cinta kasih, semangat persaudaraan, pengampunan, kesetiaan terhadap kehendak Tuhan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia.

Terorisme, intoleransi, dan radikalisme di tanah air harus dimaknai sebagai sebuah tantangan untuk menguji kesabaran dan kesetiaan umat terhadap janji keselamatan yang bersumber dari Allah sendiri. Kebinasaan yang diciptakan oleh kemarahan dunia tentu tidak tertandingi oleh kasih karunia Allah melalui Salib Yesus untuk menyelamatkan manusia.

Kejahatan kemanusiaan melalui radikalisme bukan ajaran agama manapun. Oknum yang menggunakan jubah agama telah menciptakan permusuhan antar umat. Melihat para pelaku intoleran dan terorisme yang sebagian besar menggunakan sorban atau jilbab, bukan berarti Muslim itu jahat.

Muslim adalah sahabat Kristiani. Yesus mengajarkan cinta kasih dan membuktikan diri lewat pengorbanan nyawa demi keselamatan umat manusia. Islam adalah agama yang menawarkan kesejukan. Tetapi, para penganut radikalisme telah menyulut kebencian baik bagi umat Muslim maupun bagi umat Kristiani.

Terhadap kondisi yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, umat Kristiani dapat memberikan teladan yang baik bagi sesama. Jika ada oknum yang menggunakan kebebasan secara liar, maka umat Kristiani tidak harus membalas dengan cara yang sama.

Perbaikan kualitas hidup bangsa hanya bisa tercapai lewat keteladanan, saling menghormati, tenggang rasa, dan mau memaafkan. Kebebasan harus terpenuhi sambil menjamin kebebasan manusia lain.

Umat Kristiani dapat memandang kehidupan sebagai cermin yang akan memantulkan kebaikan jika manusia terlebih dahulu mampu mengekspresikan kebaikan. Tetapi sebagai pribadi hidup tidak mesti menjadi cermin yang selalu memantulkan kejahatan ketika menerima suatu kejahatan. (*)

Penulis: Bernadus Gapi, S.E., M.Pd (Aktivis, Pengelola Chanel YouTube “Akar Rumput”, Staf Pengajar UPG 1945 Kupang, Redpel Media SULUH DESA, dan Pemerhati Sosial Politik)

Komentar

News Feed