oleh

PADMA Indonesia Desak Kapolres SBD Proses Anggota DPR Penganiaya Mario

JAKARTA, suluhdesa.com | Perjuangan korban Mario mengais keadilan yang didampingi oleh LBH Sarneli patut didukung semua pihak. Fakta di Provinsi Nusa Tenggara Timur, penegakan hukum menajam ke bawah dan menumpul ke atas terhadap kaum kuat kuasa dan kuat modal.

Terpanggil untuk mendukung korban Mario yang didampingi LBH Sarneli, Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) mendesak Kapolres Sumba Barat Daya untuk segera memproses hukum para pelaku yang diduga kuat merupakan Anggota Dewan Terhormat di Sumba Barat Daya (SBD).

“Apabila Polres Sumba Barat Daya kesulitan memproses hukum karena ada tekanan maka kami siap berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri dan Komisi III DPR RI,” tegas Gabriel Goa, Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia kepada Media SULUH DESA, Minggu (28/03/2021) siang.

Goa menyampaikan bahwa pihaknya mendukung korban Mario dan LBH  Sarneli untuk meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, Ombudsman dan Kompolnas.

“Kami akan bekerja sama dengan KPK RI untuk melakukan pengawasan sekaligus Operasi Tangkap Tangan jika ada upaya gratifikasi untuk mengendapkan kasus ini,” kata Goa.

Goa yang merupakan Ketua KOMPAK Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) ini juga mengajak Solidaritas Masyarakat Sumba Barat Daya untuk mengawal ketat proses penegakan hukum yang sedang ditangani Polres Sumba Barat Daya.

Melansir https://sepangindonesia.co.id/, penanganan perkara penganiayaan yang dialami Mario Mardinat Riti (21) warga Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura, Sumba Barat Daya pada 20 Oktober 2020 lalu kembali dilakukan penyidik Polres SBD.

Hal ini diungkapkan salah satu tim kuasa hukum korban, Paulus Dwiyaminarta kepada Sepang Indonesia di Mapolres SBD, Kamis (25/03/2021).

Menurut tim kuasa hukum Kantor Bantuan Hukum Sarnelli Waikabubak ini, kliennya dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan guna melengkapi BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Pihaknya berharap, dengan adanya pemeriksaan tambahan tersebut kelengkapan perkara dapat disudahi untuk segera digelar pada proses selanjutnya.

Pasalnya, proses hukum kasus penganiayaan yang menjerat dua anggota DPRD SBD yakni YRG dari Partai Nasdem dan LG dari PDIP sudah dilakukan sejak Oktober 2020 lalu. Namun hingga penghujung Maret 2021, kasus tersebut belum dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Mario (kiri) korban penganiayaan didampingi ayahnya saat berada di Mapolres SBD untuk memenuhi panggilan penyidik, Kamis 25 Maret 2021. ISTIMEWA FOTO/SEPANGINDONESIA.CO.ID

“Setahu kami perkaranya sudah P-18 atau P-19. Ada petunjuk untuk mendalami lagi dan ini proses yang biasa saja. Sesuai dengan ketentuan, ya belum lengkaplah. Ada panggilan surat resmi dari penyidik, tapi saya sendiri belum baca suratnya. Dalam surat itu, katanya pemeriksaan pagi tapi ada sedikit keterlambatan,” jelas Dwiyaminarta.

Namun ia berpendapat bahwa proses yang sedang berjalan ini belum disebut sebagai kelambanan penanganan perkara. Menurutnya hal ini merupakan proses yang biasa dan wajar dalam penanganan perkara. Oleh sebab itu ia berharap, dengan pemeriksaan tambahan tersebut secepatnya perkara ini tuntas.

“Kami belum bisa mengatakan bahwa ini lamban, karena ini masih dalam proses. Kita memastikan bahwa ini jalan. Oleh karena itu, pemanggilan hari ini sesuai dengan pendalaman teknis-teknis tertentu yang diminta oleh jaksa untuk dilengkapi. Pemeriksaan tambahan baru satu kali ini. Kami sangat mendukung proses yang dilakukan oleh pihak penyidik yang bekerja dengan begitu cepat dan berusaha agar kasus ini dapat segera dilimpahkan,” katanya lebih lanjut.

Pihaknya berharap, sesuai ketentuan yang berlaku dimana telah terjadi sebuah tindak pidana, maka harus diproses. Siapa pun oknumnya harus ditindak dengan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Berkas perkara yang dikembalikan oleh pihak kejaksaan hanya untuk melengkapi hal-hal yang dianggap perlu, bukan karena tidak memenuhi syarat.

Menurutnya, ini adalah hal yang wajar karena memang ada hal yang perlu dilengkapi. Apalagi baru sekali ini berkas perkaranya dikembalikan pihak kejaksaan. Lain halnya jika berks perkara tersebut sudah bolak-balik maka dapat dikatakan ada persoalan.

Tentang terduga pelaku yang sudah habis masa tahanannya, Paulus menandaskan tidak ada yang terlalu dipersoalkan karena sudah sesuai ketentuan hukum. Yang paling utama katanya, proses ini tidak dihentikan karena sedang berjalan hingga hari ini.

“Bukan dibebaskan, tapi wajib lapor. Kita tidak mengatakan bahwa proses ini dihentikan karena pelakunya tidak ditahan. Saya tidak mengerti jika ada yang berpendapat demikian. Tapi sesuai dengan ketentuan bahwa proses ini berjalan. Bahwa ditahan atau tidak bukan hal yang harus dipersoalkan. Kita ikuti saja prosesnya. Mereka juga berharap bahwa ada keadilan untuk mereka. Ada ketentuan yang berlaku, ada undang-undang kita ikuti saja,” tandasnya.

Karena itu pihaknya berupaya agar ada sinergi dengan berbagai pihak sehingga segera diselesaikan. Apalagi kasus ini sudah menjadi konsumsi publik yang luas, sehingga jangan dipolitisir karena esensinya adalah tindak pidana dan bisa dilakukan oleh siapa pun. Kekurangan BAP menurutnya pula, adalah untuk kepentingan penyidik.

Ia mengaku belum tahu isi surat, namun dengan pemeriksaan tambahan hari ini diharapkan berkas perkaranya dapat segera terpenuhi dan terlengkapi untuk segera diselesaikan. Ia menilai bahwa proses yang sedang berjalan ini masih wajar dan akan diikuti hingga tuntas guna mendapatkan keadilan yang dicari. Jika memang ada tindak pidana dan ada proses, lalu pelakunya itu ditindaki seperti apa diserahkan pada proses hukum yang berlaku.

“Kami tidak dalam dorongan atau kapasitas untuk menyerang orang. Tidak juga untuk dipolitisir. Esensinya adalah tindak pidana. Kami bersama korban sungguh dalam posisi mencari keadilan. Sampai dimana itu keadilan silahkan saja. Karena kita memiliki bukti dan segala sesuatu, dan pastinya sampai dimana kita ikuti saja. Kita tahu bahwa sebagian yang dilaporkan, misalnya terduga, adalah orang yang seharusnya mengerti hukum. Kami mendampingi kasus ini sejak awal, setelah korban melaporkan. Jadi bukan kami yang melaporkan atau menyuruh dan memberi nasehat. Kami mendampingi untuk memberi pencerahan hukum,” pungkasnya. (idus/sepangindonesia)

Komentar

News Feed