oleh

Kades Warupele II Diduga Bermasalah, Warga Mengadu ke Bupati dan Wabup Ngada

-Berita, Daerah-1.024 views

WARUPELE II, suluhdesa.com | Sebanyak 14 orang warga Desa Warupele II, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengadukan Kepala Desa Warupele II Kletus Obaria kepada Bupati Ngada Andreas Paru dan Wakil Bupati Ngada Raymundus Bena, Senin (22/03/2021) Pukul 09.00 Wita.

Dalam surat aduan yang ditujukan untuk Kepala Daerah Ngada dan salinannya diterima oleh Redaksi Media SULUH DESA, Senin (22/03/2021) siang, warga Desa Warupele II yang dipimpin oleh Lambertus Gisi Turu menyampaikan beberapa point laporan atau aduan tersebut seperti tentang dugaan Pengadaan Rumpon di Desa Warupele II, Kecamatan Inerie yang tidak tepat sasaran dan dugaan Pemalsuan ijazah SDK Ruto I tahun 1975 oleh Saudara Kletus Obaria untuk memperoleh ijazah Paket B tahun 2008, serta dugaan penyalahgunaan Dana Desa pada masa pemerintahannya.

Baca juga: Kades Warupele II di Ngada Diduga Memalsukan Ijazah

Baca juga: Pembagian Beras Bansos untuk Guru Honor di Warupele II Diduga Tak Tepat Sasaran

Baca juga: Kades Warupele II di Ngada Diduga Manipulasi Pengadaan Rumpon

Baca juga: Nelayan di Warupele II Tanggapi Hak Jawab Kades: Kletus Obaria Berbohong

Berikut isi salinan surat aduan 14 orang warga Desa Warupele II.

Warupele II, 22 Maret 2021

Nomor        : 01/PM/3/2021                                         

Perihal        : 1 (Satu) Lembar Kronologis

Kepada Yth

Bapak Kepala Daerah Kabupaten Ngada

         Di

        Bajawa

Dengan hormat,

Sesuai berita yang dimuat dalam Media Suluh Desa tanggal 3 Maret 2021 tentang Pengadaan Rumpon di Desa Warupele II, Kecamatan Inerie, dan dugaan Pemalsuan ijazah SDK Ruto I tahun 1975 oleh Saudara Kletus Obaria untuk memperoleh ijazah Paket B tahun 2008 serta penyalahgunaan Dana Desa pada masa Pemerintahannya.

Untuk itu bersama ini kami sampaikan beberapa hal yang menjadi dugaan Penyalahgunaan wewenang seperti yang kami sampaikan point satu sampai point tujuh  dalam kronologis. Dugaan – dugaan yang kami sampaikan diatas kami sudah laporkan kepada Kejaksaan Negeri Bajawa, Kapolres Ngada, dan Inspektorat Kabupaten Ngada. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan dalam proses penyelesaian harus terbuka terhadap publik. Apabila Bapak tidak terbuka maka dapat menimbulkan masalah besar di masyarakat.

Kami sangat mengharapkan Bapak Kepala Daerah Kabupaten Ngada untuk bertindak dalam waktu 3 x 24 jam.

Demikian surat pengaduan ini kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.

Hormat Kami

Masyarakat Desa Warupele II

  1. Modesta Uma Petrus Bhara            3. Lambertus Gisi Turu  
  1. Maria M. Gawo      5. Vitalis Paji          6. Maria Gobhe 
  1. Karolina Kedho     8. Camelus Rawi      9. Kasrinus Longa 

       10.Monika Meo       11.Kornelis Laja          12.Akarius Dheru

       13. Petrus Sebo         14. Pius Rajo

 KRONOLOGIS PEMALSUAN IJAZAH SDK RUTO I TAHUN 1975 DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KEPALA DESA WARUPELE II SAUDARA KLETUS OBARIA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA WARUPELE II TAHUN 2010

  1. Bahwa Saudara Kletus Obaria diduga telah melakukan pemalsuan ijazah SDK Ruto I Tahun 1975 untuk memperoleh ijazah paket B tahun 2008.
  • Kami sudah mengajukan keberatan mengenai ijazah Paket B tahun 2008 yang dimiliki oleh saudara Kletus Obaria tidak sah, sebab saudara Kletus Obaria tidak lulus SDK bahkan baru mengikuti Program Paket A Tahun 2010 dengan Nomor Daftar : 24-10-04-023 dan Nomor Ijazah : 0039061 sampai saat ini diblokir oleh Dinas PKPO Kabupaten Ngada. Fotocopy Ijazah SDK Ruto I Tahun 1975 yang dimiliki oleh saudara Kletus Obaria ada di Dinas PKPO Kabupaten Ngada.
  • Tanggal 4 November 2020 kami menghadap Bapak KAPOLRES NGADA, WAKAPOLRES dan RESKRIM. Kami minta ijazah SDK Ruto I Tahun 1975 yang dipalsukan.
  1. Bahwa surat kami kepada Bupati Ngada tanggal 18 Mei 2014 tentang Dusun IV Fiktif TIDAK DITANGGAPI.
  • Maka pada tanggal 02 Februari 2015 kami menyurati lagi Pimpinan DPRD Kabupaten Ngada dan mendapat tanggapan dari Pimpinan DPRD Kabupaten  Ngada dengan surat tanggal 20 Juni 2015.
  • Pada tanggal 29 Juni 2015 kami diundang Pimpinan DPRD Kabupaten Ngada untuk menghadiri Rapat Kerja di Ruang Komisi I tanggal 01 Juli 2015. Hasil pertemuan waktu itu masing-masing menyampaikan bukti.
  • Pada tanggal 16 Agustus 2015 kami menyampaikan bukti Dusun menurut versi kami dan versi Kepala Desa Waruepele II.
  • Pada tanggal 27 Maret 2016 kami menyurati Pimpinan DPRD Kabupaten Ngada untuk kelanjutan persoalan SAMPAI SAAT INI TIDAK ADA PENYELESAIAN.
  1. Bahwa Pada tanggal 21 Februari 2017 kami bersurat kepada Bupati cq Kepala Inspektorat perihal LKPJ yang tidak sesuai kenyataan sebab:
  2. Mark Up harga dan pembelanjaan FIKTIF merugikan keuangan Negara Rp 38. 613.410.
  3. Pengelolaan dana atau keuangan BUMDES sampai sekarang tidak ada RAT.
  4. Dana PUAP dikelompok Sama Mora sampai sekarang ini TIDAK ADA PENYELESAIAN.

Setelah Inspektorat periksa, sampai hari ini kami tidak diberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bahkan kami dilaporkan lagi oleh saudara Kletus Obaria ke POLSEK Aimere tanggal 21 Juli 2018 tentang pencemaran nama baik dan penyelesaian di POLSEK Aimere tanggal 23 Agustus 2018, SAMPAI SAAT INI TIDAK ADA KELANJUTANNYA.

  1. Berdasarkan surat kami ke Inspektorat tanggal 21 Februari 2017 maka kami cek tembusan ke Kantor Kejaksaan Negeri Bajawa, maka kami mendapat pengarahan dari Jaksa Kasie PIDSUS untuk membuat lagi surat pengaduan langsung, maka pada tanggal 01 Desember 2018 kami mengadu ke Kasie PIDSUS dan diterima oleh Bapak DEDY UTOMO, S.H.
  • Pada tanggal 25 Juli tahun 2019 kami menyerahkan lagi bukti tambahan sebagai pembanding harga satuan proyek diterima Bapak ADYTIA PRATAMA.
  1. Pada tanggal 5 Maret tahun 2020 pengaduan diduga penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 oleh Saudara Kletus Obaria oleh  Sekretaris Desa Bapak Herman Yosef Lidi dengan tanda terima pengaduan Nomor IN 23 diterima oleh Jaksa ANDY NUGRAHA T, S.H.
  • Pada tanggal 7 April 2020 Bapak Herman Yosef Lidi lapor lagi ke Reskrim Polres Ngada.
  1. Pada tanggal 27 Januari tahun 2021  Klarifikasi Pelaksanaan Pramusrenbangdesa Warupele II oleh Bapak Camat Inerie bertempat di Kantor Camat Inerie, masyarakat sebagai pelapor dan Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Lembaga Desa dengan pokok – pokok laporan sebagai berikut:
  • Undangan rapat Pelaksanaan Pramusrenbangdes Warupele II tidak melibatkan masyarakat.
  • Pembukaan rapat Pelaksanaan Pramusrenbangdes Warupele II tanpa kehadiran Anggota BPD.
  • Bantuan Rumah Tidak Layak Huni diberikan kepada masyarakat yang dianggap mampu.
  • Jabatan BPD yang lowong dari tahun 2018 sampai saat ini.
  • RAB dan papan nama kegiatan tidak dipajangkan.
  • Lumbung pangan tidak difungsikan sampai hari ini dan pintunya tidak dipasang sedangkan LKPJ tahun 2019 sudah dilaksanakan.
  • Pengadaan Rumpon tidak melibatkan kelompok nelayan.
  • Masa jabatan Kepala Dusun Welumanu belum berakhir tetapi sudah melakukan pemilihan.
  1. Pengadaan Rumpon

Dana Rumpon dalam RAB Rp 71.777.000.

  • Manipulasi pengadaan dan penggunaan Rumpon yang salah sasaran dan tidak melibatkan kelompok nelayan dari Desa Warupele II
  • Pengadaan

Dalam RAB rutenya dari Makasar – Labuanbajo – Warupele II, kenyataanya rute Makasar – Marpokot – Gemo, hal ini tidak sesuai dalam RAB.

  • Pelaksanaan sejak dari pengadaan sampai dengan pekerjaan Kepala Desa yang lakukan dibantu oleh Perangkat Desa dan Linmas.
  • Rapat Pra pelaksanaan tanggal 3 dan 4 september 2020 kami kelompok nelayan tidak hadir dengan alasan kami kelompok nelayan setelah membaca undangan ada kejanggalan.
  • Dalam proses pengadaan Rumpon sampai tahap eksekusi ke laut tidak melibatkan kelompok nelayan.
  • Prosedur pengelolaan Rumpon, Kepala Desa Warupele II bersama Perangkat Desa yang kelola kerja sama dengan warga Desa Aimere Timur.
  • Mekanisme pembagian hasil tangkapan tidak dimusyawarahkan dengan BPD dan masyarakat.
  1. Beras  bantuan Jaring Pengaman Sosial ( JPS ) Covid -19

Pembagian tidak sesuai dengan nama – nama yang ada di Peraturan Gubernur.

Bukti      : Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2020

Korban  : Guru – guru Honor

Baca juga: Kades Warupele II Diduga Palsukan Ijazah, Ini Hak Jawab Urbanus Bhara

Baca juga: Diduga Kletus Obaria Palsukan Ijazah, Berny Ngebu: Kami akan ke Warupele II

Baca juga: Terkait Masalah Rumpon di Desa Warupele II, Ini Hak Jawab Kades

Kepala Desa Warupele II Kletus Obaria.

Lambertus Gisi Turu yang merupakan Tokoh Masyarakat Warupele II yang dihubungi Media SULUH DESA, Senin (22/03/2021) malam menjelaskan bahwa, dirinya bersama warga yang lain mengadukan Kletus Obaria ke Bupati Ngada dan Wakil Bupati Ngada.

Lambertus menyampaikan bahwa, selama ini sudah terlalu banyak tindakan manipulatif dan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Kletus Obaria sebagai Kepala Desa Warupele II.

“Kami pergi adukan Kletus Obaria karena kita tidak mau pembohongan yang terstruktur ini terus berjalan dan terjadi di Desa Warupele II. Kami berterima kasih bahwa Bapak Bupati Ngada Andreas Paru dan Bapak Wakil Bupati Ngada Raymundus Bena yang bersedia menerima kami dan mendengarkan aduan serta keluhan kami masyarakat. Kami berharap pemerintah lebih jeli dalam proses menemukan kebenaran ini. Kami masyarakat Desa Warupele II merasa sangat dirugikan,” jelas Lambertus.

Lambertus menambahkan bahwa, usai bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Ngada, dirinya bersama 14 warga Desa Warupele II itu menuju Kejaksaan Negeri Ngada untuk menyerahkan aduan tersebut. Selanjutnya mereka ke DPRD Ngada dan bertemu Ketua DPRD Ngada Berny Dhei Ngebu bersama Anggota DPRD yang lain, dan aduan terakhir mereka serahkan ke Polres Ngada.

Kepala Desa Warupele II Kletus Obaria yang dihubungi, Selasa (23/03/2021) Pukul 06.56 Wita, untuk diminta tanggapannya terkait para warga Desa Warupele II yang mengadukan dirinya ke Bupati dan Wakil Bupati Ngada, ke Kejaksaan Negeri Ngada, ke DPRD Ngada, dan ke Polres Ngada, menjawab jika dirinya tidak mengetahui hal itu.

“Iya mungkin, saya tidak tahu. Silakan saja kalau mereka begitu. Saya tinggal menunggu. Saya menunggu mereka dari kabupaten datang ke desa untuk periksa saya. Saya siap diperiksa. Kemarin juga ada tim dari Komisi I DPRD Ngada datang untuk bertemu saya. Saya sudah klarifikasi semuanya. Tentang ijazah dan tentang rumpon itu semua mereka sudah dengar saya jelaskan dan mereka sudah foto. Dokumen itu ada di inspektorat. DPR sudah bicara dengan saya banyak hal dan saya tunggu saja siapa yang datang untuk periksa saya. Bagi mereka yang mengadukan saya ke pemerintah, silakan adukan atau gugat saya ke pengadilan. Mengenai ijazah itu dikeluarkan oleh orang-orang yang pada waktu itu saya sekolah. Bukan saya yang keluarkan sendiri. Dokumen mereka sudah foto semua termasuk berkas panitia dan surat keterangan polisi mengenai ijazah yang hilang itu,” ucap Kletus.

Ketua DPRD Ngada Berny Dhey Ngebu saat dimintai tanggapannya mengenai kedatangan warga Desa Warupele II untuk mengadu dan melaporkan Kepala Desa Kletus Obaria menerangkan bahwa, dirinya telah mengirimkan tim dari Komisi I ke Desa Warupele II untuk bertemu dengan Kletus Obaria guna mendengarkan klarifikasi dan penjelasannya.

“Kita menunggu data dari tim ini dan data yang ada akan kita cocokkan dengan data yang ada dari setiap dinas yang berhubungan dengan masalah yang menjadi aduan masyarakat Warupele II. Dalam satu dua hari ke depan kami akan mengundang beberapa kepala dinas untuk rapat bersama. Kita minta klarifikasi sesuai data yang dikirim teman-teman Komisi I ini,” jawab Berny.

Berny menegaskan pula, “ada aduan yang menjadi rekomendasi bersifat hukum dan telah dilaporkan oleh masyarakat Warupele II ke Aparat Penegak Hukum (APH), kita dorong supaya teman-teman ini yang tangani sesuai undang-undang yang ada. Kita dorong karena ada beberapa hal yang mereka sudah laporkan ke Polres dan Kejari.”

Terkait aduan 14 warga Desa Warupele II ini, Wakil Bupati Ngada Raymundus Bena menjelaskan kepada Media SULUH DESA, Senin (22/03/2021) malam bahwa, ada beberapa point yang disampaikan masyarakat kepada dirinya dan kepada Bupati Andreas Paru.

“Puncaknya itu mereka sampaikan soal dugaan pengadaan rumpon yang salah sasaran dan dugaan pemalsuan ijazah itu oleh Kepala Desa Warupele II Kletus Obaria. Ada masalah-masalah lama yang pernah dilaporkan namun tidak diselesaikan makanya mereka sampaikan ulang. Saya menanggapi aduan masyarakat ini. saya sampaikan begini, jika bapak mama datang mengadu tanpa ada unsur-unsur politis maka itu kita bisa jernihkan semua. Tetapi jika ada unsur politis maka sulit untuk kita cari solusi. Pak Bupati juga sampaikan hal yang sama. Pak Bupati sampaikan, kalau ada unsur yang mengarah kepada tindakan pidana, pasti akan kita serahkan ke aparat hukum. Hal yang lainnya akan kita audit secara internal oleh Inspektorat Ngada,” jelas Ray.

Ray melanjutkan, jika masyarakat Desa Warupele II memiliki bukti-bukti maka bisa diajukan untuk diproses hukum supaya bisa secara jelas terbuka dan agar masalah-masalah tersebut menjadi clear.

“Masyarakat Desa Warupele II minta supaya kita tanggapi 3×24 jam. Tetapi kami sampaikan untuk proses ini beri kami waktu satu minggu. Kami akan kirimkan tim. Tim kita juga akan ke Legelapu untuk mengecek rumpon itu. saya tegaskan, ketika rumpon itu ada di Legelapu, sedangkan jauh dari Warupele II, penempatan itu sudah mengandung unsur nepotis atau kolutif. Kita akan telusuri itu semua. Tadi hadir Asisten II dan Kepala Bagian Hukum, kita minta supaya jika sudah beres harus dibuka ke publik. Kita harus lihat baik-baik. Walaupun Asisten II sampaikan bahwa ijazah milik Kepala Desa Warupele II itu asli, ya kita harus lihat lagi. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak puas lalu gugat ke pengadilan dan ternyata betul, nah wibawa pemerintah mau taruh di mana. Jadi kita akan selidiki lagi sebelum kita umumkan ke publik,” terang Ray.

Sampai berita ini diturunkan, media ini sedang berupaya melakukan konfirmasi lanjutan ke Polres Ngada, Kejaksaan Negeri Ngada, dan Inspektorat Ngada. (idus/idus)

Komentar

News Feed