oleh

Wakil Bupati Ngada: Tidak Ada Staf Khusus yang Dibentuk AP-RB

-Berita, Daerah-1.478 views

BAJAWA, suluhdesa.com | Beberapa Staf Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempertanyakan sikap dan keputusan Bupati Ngada Andreas Paru dan Wakil Bupati Ngada Raymundus Bena yang membentuk Staf Khusus atau Tim Sekretariat Khusus, sehingga beberapa hal yang menyangkut Bupati dan Wakil Bupati Ngada harus melalui tim ini.

Hal ini disampaikan beberapa Staf Humas Setda Ngada kepada Media SULUH DESA, Senin (22/03/2021) siang.

Mereka yang meminta agar nama tidak dipublikasikan, menyampaikan bahwa, staf khusus atau tim sekretariat khusus ini banyak mengambil peran humas.

“Tim ini beda lagi dengan Ajudan dan Sekretaris. Kerja pendampingan dan peliputan kegiatan bupati dan wakil bupati, juga harus melalui mereka, sampai surat-surat masuk keluar harus melalui mereka dulu. Jadi, macam humas itu tidak ada fungsi sama sekali. Kadang ada kegiatan bupati tapi humas tidak tahu. Kalau begini, akhirnya para Asisten, dan lain-lain tidak ada guna,” ungkap sumber itu.

Mereka menambahkan bahwa, “kami paham bahwa Pak Bupati Andreas Paru dan Pak Wakil Bupati Raymundus Bena itu mau melakukan reformasi birokrasi tetapi harus sesuai aturan dan mekanisme. Kami ini sudah belasan tahun di humas, kami tahu dan paham tugas serta tanggung jawab kami. Kalau begini kan kita semua jadi bingung. Jadi kami berharap Pak Andreas dan Pak Raymundus untuk berpikir kembali mengenai keputusan mereka itu. Bukankah kita punya kabupaten harus melakukan efisiensi anggaran di masa Covid-19 ini? Itu mereka jalankan dasarnya apa. Premature itu. pertanyaan kami, urgensi apa bupati dan wakil bupati membentuk dan menggunakan staf khusus?.”

Bupati Ngada Andreas Paru yang dihubungi Media SULUH DESA melalui Antonius Reynold Resi (salah satu Tim AP-RB), pada Senin (22/03/2021) Pukul 20.18 Wita, terkait adanya staf khusus ini menjelaskan bahwa, mengenai itu sudah dipresentasikan oleh Bupati Ngada di hadapan Sekda Ngada dan di hadapan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Langkah ini diambil oleh Bupati Ngada dan Wakil Bupati Ngada dengan melakukan terobosan untuk perombakan birokrasi yang efektif, transparan, tepat, dan terbuka. Hal ini karena birokrasi kita di Ngada selama ini sangat bobrok. Yang dibentuk ini bukan staf khusus tetapi semacam konsultan dari ASN sendiri sehingga ke depan tidak ada biaya atau anggaran yang dibebankan ke APBD. Orang-orang ini murni ditunjuk oleh Pak Bupati karena mumpuni dan berkompeten untuk menangani beberapa hal,” ucap Reynold.

Hal yang paling utama dari tim ini, lanjut Reynold, bertugas untuk mengurusi surat-surat ataupun proposal yang masuk.

“Kalau macam surat maupun proposal itu selama ini kan masyarakat menunggu jawaban itu kadang berbulan-bulan bahkan tahun. Nah, dengan tim ini sangat membantu beliau berdua. Tim ini sangat diperlukan untuk membantu beliau berdua dalam hal komunikasi dengan masyarakat. Fungsi humas tetap berjalan. Saat di hadapan SKPD tadi mempresentasikan ini, Pak Bupati pesan supaya jangan dijadikan polemik. Jangan dibuat gaduh. Kita fokus kerja saja. Toh ini dibuat untuk birokrasi ini cepat. Saat ini masyarakat harus tahu bahwa ada 147 jabatan pelayanan publik dan 6 lurah yang kosong. Ini kan sudah bertahun-tahun. Bupati Ngada saat ini bersama Wakil Bupati sangat serius dalam reformasi birokrasi,” ucap Reynold.

Wakil Bupati Ngada Raymundus Bena yang dihubungi media ini, Senin (22/03/2021) Pukul 21.12 Wita, untuk dimintai penjelasan mengenai tim sekretariat khusus atau staf khusus yang dibentuk oleh Bupati Ngada Andreas Paru bersama dirinya, menjawab bahwa, tidak ada staf khusus yang dibentuk.

“Tidak ada staf khusus yang dibentuk oleh Andreas Paru-Raymundus Bena (AP-RB) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ngada. Yang ada itu merupakan sekretariat bersama dan tidak ada tambahan biaya khusus untuk mereka. Mereka diperbantukan dalam sekretariat ini ada beberapa tujuan. Pertama, untuk memudahkan koordinasi antara bupati dan wakil bupati. Apapun surat keluar dan surat masuk kita akan melalui sekretariat bersama itu. Dari sekretariat bersama diteruskan ke wakil bupati, kalau misalnya harus minta disposisi wakil bupati. Demikian juga ke bupati. Setelah itu diteruskan ke dinas bersangkutan,” terang Wakil Bupati Raymundus.

Raymundus juga menyampaikan lanjutannya, “yang kedua, hubungan bupati dan wakil bupati harus harmonis selama satu periode, makanya segala macam informasi, baik yang berkaitan langsung dengan bupati maupun yang tidak berkaitan langsung dengan bupati, saya sebagai wakil harus tahu. Demikian sebaliknya. Nah yang harus menjembatani ini adalah sekretariat bersama.”

Ketiga, untuk efisiensi. “Segala informasi, segala koordinasi antara bupati dan wakil bupati harus tetap terjalin. Ini sebuah gebrakan baru dengan tidak membebankan APBD. Mereka ini adalah staf di lingkup Pemda Ngada yang kita perbantukan sebagai sekretariat bersama. Jadi staf khusus atau staf ahli itu tidak ada,” tandas Raymundus.

Sekretariat bersama ini, menurut Raymundus, dirancang sebanyak tiga sampai lima orang.

“Ada yang bagian IT. Ada yang bagian komunikasi antara wakil bupati dengan bupati. Ada juga yang betugas untuk terima tamu jika datang untuk bertemu saya atau Pak Bupati. Kita tinggal atur waktunya di situ. Lalu disampaikan ke Sekda atau Asisten. Sebenarnya kita hanya mau melengkapi saja dengan tidak mengurangi peran humas, sekda, atau asisten. Peran mereka ini tetap berjalan. Sebagai informasi, sejak kami dilantik hingga hari ini ada 300-an surat yang masuk. Dari semua surat itu belum semuanya kami disposisi. Ketika ini tidak kita bentuk sekretariat bersama, mungkin kami tidak akan pernah tahu bahwa hari ini atau kemarin saya sudah berapa surat yang telah saya disposisi. Jadi ketika ada sekretariat bersama ini kita jadinya tahu. Sekretariat bersama ini juga bertugas untuk mendengarkan permohonan kebutuhan yang masyarakat sampaikan. Dinas terkait sudah eksekusi atau belum, nah ini tugas sekretariat bersama untuk check,” urai Raymundus.

Berikut ini adalah peran staf sekretariat bersama yang dikirimkan Wakil Bupati Ngada Raymundus Bena kepada media ini.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bupati dan Wakil Bupati Ngada 2021 – 2026, maka Bupati Paru Andreas, S.H., M.H, bersama Wakilnya Raymundus Bena, S.S., M.Hum, membentuk Sekretariat Bersama Bupati dan Wakil Bupati Ngada.

Personil yang mendapatkan penugasan pada Sekretariat Bersama tersebut adalah ASN Tenaga Fungsional Umum dan Tenaga Kontrak Daerah Lingkup Pemda Ngada untuk menjalankan Fungsi Kesekretariatan bagi Bupati dan Wakil Bupati Ngada.

Penugasan ini merupakan tugas tambahan yang diberikan pimpinan dan tetap menjalankan tugas utamanya pada Unit Kerja sebelumnya. Statusnya adalah sebagai Staf Fungsional Umum dan Tenaga Kontrak Daerah yang dinilai oleh Pimpinan dapat menjalankan fungsi Kesekretariatan.

Untuk menjalankan fungsi kesekretarian ini, tidak ada pembebanan anggaran khusus yang dialokasikan. Fungsi-fungsi kesekretariatan tersebut meliputi :

(1). Administrasi Persuratan,

(2). Fasilitasi Kebutuhan Pimpinan termasuk data dan informasi.

Data dan informasi pelaksanaan pembangunan yang dibutuhkan Bupati dan Wakil Bupati Ngada secara meliputi :

(1). Pelaksanaan program dan kegiatan pada semua unit kerja termasuk pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah, dan

(2). Keluhan Pengguna Layanan yang ingin direspon secara langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati.

Adapun manfaat yang dari dibentuknya Sekretariat Bersama Bupati dan Wakil Bupati Ngada ini adalah :

(1). Adanya penyatuan antara Sekretariat Bupati dan Wakil Bupati,

(2). Terciptanya Sinergitas Tugas dan Kewenangan Bupati dan Wakil Bupati, dan

(3). Mencegah terjadinya dualisme dan/atau kesalahpahaman antara Bupati dan Wakil Bupati,

(4). Data dan informasi disajikan secara berimbang dan akurat kepada Bupati dan Wakil Bupati,

(5). Protokol kesehatan dapat diterapkan secara optimal.

Personil yang mendapatkan penugasan di Sekretariat Bupati dan
Wakil Bupati Ngada

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngada Berny Dhey Ngebu saat dimintai tanggapannya mengenai hal ini menjawab bahwa, “saya no comment karena saya belum tahu mengenai staf khusus itu ada atau tidak.”

Berny beralasan bahwa dirinya belum ke Kantor Daerah Ngada sehingga tidak mengetahui hal-hal yang terjadi.

“Hal itu juga belum disampaikan ke DPR. Tetapi kalau mengenai kewenangan beliau (Bupati Ngada) silakan saja. Saya akan cek e ke Kabag Humas Ngada,” jawab Berny.

Tokoh Masyarakat Ngada Wilfridus Muga yang dimintai tanggapannya mengenai staf khusus yang dibentuk Bupati Ngada Andreas paru dan Wakil Bupati Ngada Raymundus Bena mengatakan, dirinya melihat apakah ada hal urgen atau tidak?

“Kita lihat hal urgennya apa? Kalau misalnya tidak ada, ya untuk apa dibentuk itu. Tapi kita melihat bahwa yang dimaksudkan Bapak Ande dan Bapak Raymundus itu adalah staf sekretariat. Bukan staf khusus karena di nomenklaturnya itu tidak ada. Kalau kemudian itu megambil alih tugas humas tentu kita perlu belajar lagi dari sistem organisasi. Jika itu dibentuk dengan konsekuensi penghematan anggaran, lalu penataan struktur diambil dari ASN lingkup Pemkab Ngada, kita setuju saja. Tetapi malah pembentukan itu berakibat pada peningkatan biaya, ya itu harus kita kritisi. Tetapi untuk hal ini saya kira tidak. Bagi saya sebaiknya dibentuk staf khusus untuk membantu Pemda Ngada supaya lebih serius pada penanganan virus African Swine Fever (ASF) yang menyebabkan babi banyak yang mati di Bajawa ini,” pungkas Fridus Muga. (idus/idus)

Komentar

News Feed