oleh

Mitigasi COVID-19 di Ngada: Anggaran Besar, Realisasi Jelas?

Oleh: Arnoldus Wea (Co-Founder Arnoldus Wea Foundation Konsen Pada pembangunan Pendidikan, Pariwisata dan Kesehatan di Flores)

============================================

Pada awal tahun 2020, Pemerintah Daerah (Pemda) bersama DPRD Kabupaten Ngada telah menetapkan anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp 23 miliar. Anggaran sebesar itu, lebih dari sebagiannya diperuntukkan bagi penanganan kesehatan, yakni sebesar Rp 16 miliar lebih.

Terhadap nilai anggaran yang begitu besar, masyarakat berharap Pemda Ngada dapat memperkuat pelayanan kesehatan mulai dari pencegahan sampai pada penanganan pasien COVID-19. Di sisi lain, masyarakat juga berharap agar pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara terbuka dan transparan.

Hasil Laporan Evaluasi Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngada sampai dengan bulan Agustus 2020, hanya memuat tentang dukungan kebijakan Pemda Ngada dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19 melalui beberapa sektor, yakni, kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, pertanian, dan perhubungan.

Tetapi seperti apa dan sejauh mana penggunaan dana di sektor kesehatan secara komprehensif justru tidak terlihat, padahal, sektor ini menggunakan uang dalam jumlah besar, sehingga, timbul kesan bahwa kondisi ini hanya menjadi rahasia pejabat pengambil keputusan, dalam hal ini boleh jadi adalah mantan Bupati.

Selain tidak adanya transparansi mengenai penggunaan anggaran, hal berikut yang menjadi pertanyaan publik adalah, apakah laporan hasil evaluasi yang ringkas,  dan tidak jelas, sejalan dengan kepuasan publik di lapangan?

Kenyataannya, masyarakat sejauh ini tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana standar penanganan COVID-19. Pemda Ngada, sampai saat ini tidak secara tegas menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) mana yang harus dijalankan.

Di saat Bupati getol berbicara mengenai keseriusan dalam memerangi COVID-19 dari sisi anggaran, pada kondisi yang berbeda, Perda sebagai pedoman masih sangat abstrak. Sehingga yang terlihat, dalam tataran implementasi justru sangat memprihatinkan. Setidaknya ada celah yang membingungkan soal ketidaksesuaian hubungan antara besaran penggunaan anggaran dengan kinerja di lapangan.

Pertama, masyarakat mengalami kebingungan, harus merujuk pada aturan mana dan pihak mana yang memiliki kompetensi dalam pembuatan keputusan atau kebijakan. Di sini bahkan terkesan, ada cacat regulasi sejak awal, sebab, selama ini semua kebijakan yang diambil bertumpu pada mekanisme prosedural, bukan pada penuntasan masalah di lapangan.

Kondisi ini dibuktikan dengan tidak berjalannya proses promosi kesehatan, pengelolaan kasus terinfeksi, tracking kasus baru, dan rendahnya transparansi data. Pemda Ngada sejak awal seperti enggan melibatkan tenaga medis dalam mengambil keputusan, padahal mendengarkan masukan dari pihak yang berkompeten di bidang kesehatan bertujuan agar proses pengambilan kebijakan tidak sebatas hal prosedural tetapi juga masuk hingga wilayah operasional teknis di lapangan. Yang berkompeten dalam menangani pandemi ini adalah tenaga kesehatan, bukan pejabat politik atau pejabat birokrasi yang sering menyemburkan busa kalimat di ruang publik.

Kedua, Ngada hanya memiliki 1 orang dokter spesialis penyakit dalam, tidak ada Dokter Anestesi ataupun Spesialis Paru. Untuk itu, saat ini Dokter Penyakit Dalam adalah satu-satunya DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan), dan hanya dokter ini yang masuk dalam gugus tugas.

Ketiga, rendahnya dukungan fasilitas kesehatan bagi petugas. Kasus kecil misalnya, di RSUD Bajawa, masker yang digunakan adalah KN95 yang dijatah per orang mendapat 1 dalam seminggu. Padahal, standar masker yang layak bagi tenaga medis di rumah sakit harusnya masker N95, bukan KN 95. Agar memenuhi APD level 3, para tenaga pengelola pasien COVID-19 terpaksa berinisiatif membeli APD sendiri. Pertanyaannya ke manakah uang sebesar Rp 16 miliar mengalir?

Keempat, yang menjadi pertanyaan publik saat ini adalah, mengapa pemerintah daerah dalam hal ini gugus tugas, sangat getol mengharuskan semua orang yang terkonfirmasi reaktif antigen, antibody dan postif swab, OTG maupun dengan gejala ringan harus dikarantina di Turekisa? Apa tujuannya?

Tempat karantina terpusat COVID-19 di Turekisa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Foto dokumen AW Visual)

Jika Pemda Ngada getol menghendaki karantina terpusat, seharusnya ditopang dengan SOP yang jelas sehingga dari aspek pembiayaan dapat terukur secara baik sebagai bentuk akuntabilitas publik, dan di sisi lain, kegiatan operasional dapat dijalankan secara baik dan benar demi kenyamanan pasien.

Sebab, faktanya, bangunan gedung di Turekisa yang digunakan saat ini sebagai tempat karantina terpusat adalah bangunan milik Pemda Ngada yang sudah ada sebelumnya sehingga semestinya gratis atau setidaknya murah dari sisi pembiayaan.

Masyarakat berharap agar kondisi ini tidak boleh dijadikan tempat pencucian uang. Misalnya, pada laporan realisasi anggaran ikut memuat catatan transaksi sewa gedung, nilainya besar, padahal gedung itu milik Pemda Ngada dan sudah ada sejak lama. Modus-modus seperti ini sangat rawan terjadi, sehingga transparansi sangat dibutuhkan.

Perlu diketahui, di tempat karantina hanya ada gedung kosong yang berisi kamar dan tempat tidur. Bahkan tempat tidur itu pun hanyalah bad bekas pasien yang diambil dari setiap Puskesmas. Nyaris tidak ada dana yang harus dikeluarkan, dan mestinya publik harus mendapatkan informasi data untuk hal ini.

Anehnya, dalam Laporan Evaluasi Percepatan Penanganan COVID-19 yang menyebut bahwa salah satu pos anggaran yang dikeluarkan selama ini adalah Pembangunan Rumah Sakit Darurat/Karantina terpusat dengan kapasitas 20 tempat tidur beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Beberapa orang lapangan menyebut bahwa di ruangan tersebut tidak ada fasilitas lain kecuali kamar dan tempat tidur bekas. Bahkan, tidak disiapkan kursi dan lemari rak sehingga segala perlengkapan oleh para pasien terpaksa diletakkan begitu saja di lantai.

Fakta berikut, kamar mandi, dan WC yang bisa digunakan hanya berjumlah 1 unit, ukuran kurang lebih 1×1,5 meter yang kemudian digunakan secara bersama-sama oleh mereka yang sedang melakukan karantina di tempat itu.

Kondisi lain yang menimbulkan pertanyaan publik berkaitan dengan lamanya masa karantina terpusat itu sendiri. Fakta lapangan menerangkan, ada pasien yang melakukan karantina hanya selama 6 hari tetapi ada pula 7-14 hari. Tetapi ada yang lain menghabiskan masa karantina selama 2-3 bulan.

Pertanyaannya, standar apa yang digunakan oleh gugus tugas di Ngada sehingga masa karantina terpusat menghabiskan waktu hampir 3 bulan dan tidak ada pemisahan kamar karantina antara pasien reaktif antibody, reaktif antigen dan pasien positif swab? Padahal pasien yang mengalami reaktif antibody belum tentu positif COVID-19.

Jika tidak memiliki standar yang jelas dan rasional, rangkaian masalah di atas mengisyaratkan ketidakberesan dalam aspek penggunaan anggaran. Apa tujuannya mengkarantinakan orang sampai 2 bulan lebih?.

Dengan gagalnya penentuan arah kebijakan dan model pengelolan kasus di lapangan, minimnya fasilitas karantina, serta keterbatasan APD, maka, pertanyaannya adalah, berapa biaya yang telah dikeluarkan Pemda Ngada atau Gugus Tugas sehubungan dengan penanggulangan COVID-19?

Ketiadaaan transparansi dan akuntabilitas publik, pola-pola inefisiensi anggaran, dan kurangnya pengendalian internal boleh jadi sedang ada indikasi korupsi dalam proses mitigasi COVID-19 di Ngada. Jika ini didiamkan, akan jadi preseden buruk bagi Bupati baru, sebab, publik jelas akan terus bertanya anggaran penanggulangan COVID-19 Kabupaten Ngada menguap kemana?.

Publik berharap, Bupati dan Wakil Bupati Ngada yang baru jangan tergesa-gesa mengalokasikan dana dalam jumlah besar pada APBD 2021 untuk proses mitigasi COVID-19 tanpa mengevaluasi secara jelas tentang penggunaan dana pada tahun 2020 dan melaporkannya secara detail ke hadapan publik.

Pada akhirnya publik juga ingin melihat bahwa refocusing anggaran untuk mitigasi COVID-19 yang tengah digulirkan dalam APBD 2021 harus dapat menyentuh; 1) upaya penanganan pasien secara komprehensif terutama fasilitas yang sesuai standar sehingga tidak terjadi penularan justru saat karantina, 2) supporting tenaga kesehatan sebagai garda depan dengan penyediaan APD yang lengkap sesuai area kerja serentak jasa pelayanan jika dimungkinkan, 3) upaya pengendalian kasus melalui tracking (pelacakan), tracing (penelusuran) dan testing (pengujian) serta promosi kesehatan soal bahaya COVID-19  di masyarakat yang dilakukan berkelanjutan dan terevaluasi dengan baik. (*)

Komentar

News Feed