oleh

DPRD dan Inspektorat Ngada Lemah untuk Kasus Neneng, Harapan di Andreas Paru

-Daerah, Opini-1.175 views

OPINI, suluhdesa.com | Sejumlah kasus di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sejauh ini hampir tidak tersentuh oleh proses hukum telah memberikan preseden buruk terhadap ruang penegakan hukum di Ngada. Rendahnya persepsi publik terhadap kinerja penegakan hukum di Ngada setidaknya ditandai dengan adanya keluhan-keluhan masyarakat mengenai sejumlah persoalan di daerah yang sejauh ini didiamkan begitu saja.

Sebagian orang mungkin saja merasa acuh tak acuh terhadap gejolak dan riakan di tingkat bawah, menyoal berbagai kasus yang terang benderang dan dapat dilihat secara kasat mata. Sayangnya, DPRD Ngada terkesan ikut-ikutan bingung mengambil sikap seolah-olah merasa semua sedang baik-baik saja, sambil menunjukan gestur ketidakberdayaan tentang bagaimana mendorong kualitas penegakan hukum di tanah Ngada.

Nyatanya masalah itu ada di depan hidung, bahkan disaksikan oleh mata publik sehingga lemahnya ruang penegakan hukum di Ngada menjadi topik sekaligus subtansi perbincangan saat ini. Keluhan-keluhan masyarakat merupakan bentuk prsepsi publik yang seharusnya segera direspon oleh eksekutif, yudikatif, terlebih legislatif.

Merupakan suatu kewajaran, jika manusia awam merasa dan memaknai, seolah-olah presepsi publik itu sebatas opini masyarakat yang serba tidak benar. Tetapi, akan menjadi lelucon jika DPRD Ngada sebagai lembaga kontrol eksekutif kemudian mengambil jalan pintas, menilai persepsi publik sebagai suatu hal yang biasa-biasa saja dan tidak perlu dipersoalkan.

Mungkin para Anggota DPRD Ngada berpikir bahwa tugas mereka sudah selesai setelah membahas anggaran dan ketuk palu. Atau sebatas menyusun Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan aspirasi sebagai wujud persepsi publik, sepenuhnya menjadi tanggung jawab eksekutif atau hal biasa yang tidak perlu ditanggapi.

Padahalnya, presepsi publik merupakan salah satu ukuran kepuasan publik terhadap kinerja birokrasi termasuk ruang penegakan hukum. Bahkan keseriusan Negara dalam meletakkan persepsi publik sebagai salah satu target pembangunan sudah jelas termuat dalam Permenpan-RB No.26 Tahun 2020.

Mewujudkan good government harus juga bermuara pada meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing penyelenggara di semua level, termasuk pemerintah daerah.

Persepsi (dari bahasa Latin, perceptio, percipio) adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi merupakan kesan yang diperoleh individu melalui panca indera kemudian dianalisa (diorganisir), diintepretasi, dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.

Misalnya, ketika masyarakat Ngada melihat proyek mangkrak seperti halnya  GOR Wolobobo dan Penataan Lapangan Kartini, lalu kasus tersebut kemudian menguap begitu saja, tanpa disentuh oleh proses hukum maka, fisik bangunan GOR Wolobo dan Lapangan Kartini menjadi monumen yang membentuk persepsi bahkan mengingat publik tentang lemahnya ruang penegakan hukum di Ngada.

Di saat masyarakat Ngada sedang tidak puas dengan ruang penegakan hukum di daerah, mestinya DPRD mengambil tempat pertama menjadi penglima dalam mendorong proses penegakan hukum terhadap sejumlah kasus. Secara normatif, seluruh simpul yudikatif di Ngada tentu menunggu bagaimana berbagai kasus dapat didorong ke proses hukum, sekalipun mereka sesungguhnya bisa melakukan investigasi ketika ada masalah di lapangan.

Untuk itu, DPRD mestinya melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan secara maksimal. Jika ada masalah dan temuan, DPRD wajib memberikan rekomendasi atau berupa pandangan fraksi terhadap sejumlah masalah yang ada. Selebihnya, DPRD wajib mengawal setiap proses hukum agar bisa berjalan dengan baik dan transparan sampai pada keputusan pengadilan.

Memilih diksi “wajib” terhadap kinerja anggota dewan karena DPRD mutlak sebagai penyambung lidah rakyat yang memiliki legal standing yang kuat secara konstitusional dengan sejumlah kewenangan yang amat besar. Dalam kenyataannya, kinerja DPRD Ngada masih jauh dari ekspektasi publik. Suara-suara dan keluhan di tingkat bawah mengenai sejumlah masalah di Ngada terkesan disepelekan karena tidak ada upaya politik dari dewan.

Kasus yang akhir-akhir ini menjadi potret betapa buruknya proses penegakan hukum di Ngada diperlihatkan melalui masalah penyalahgunaan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Ngada oleh Mantan Bendahara Neneng Prihatin. Media menyebut bahwa kasus tersebut sudah terjadi sejak tahun 2019 dan merugikan Negara sebesar Rp.183.574.134, (https://suluhdesa.com/2021/03/09/kadinsos-ngada-diduga-membayar-polisi-terkait-kasus-neneng-ada-kuitansi/).

Kasus tersebut ternyata sudah pernah ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Ngada saat itu. Namun anehnya, proses hukum tiba-tiba dihentikan begitu saja di tengah jalan oleh karena permintaan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada Yohanes Vianey Siwe yang sedang aktif sampai saat ini.

Kasus yang menyeret Mantan Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Ngada Neneng Prihatin merupakan delik pidana korupsi yang mestinya tidak dapat dihentikan begitu saja layaknya delik aduan yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau upaya damai.

Pertanyaannya adalah, apakah Kadis Sosial Kabupaten Ngada dan pihak Kepolisian Resort Ngada saat itu memiliki kewenangan untuk menghentikan kasus tersebut? Apa dasar hukumnya? Apakah tindakan Kadis Sosial Kabupaten Ngada dapat dibenarkan di depan hukum dan etika birokrasi?

Selain Kadis Sosial Ngada dan Kepolisian Resort Ngada saat itu, pihak Inspektorat Ngada mestinya ikut bertanggung jawab terhadap upaya penghentian perkara yang jelas-jelas dapat memenuhi delik pidana korupsi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang, Perangkat Daerah jelas sudah menambah kewenangan Inspektorat daerah melalui penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

APIP dapat melakukan pengawasan berindikasi kerugian daerah tanpa harus menunggu persetujuan kepala daerah. Selanjutnya, pola pelaporan disampaikan berjenjang agar Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP Daerah tidak berhenti di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tapi ada supervisi gubernur.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga menyebut bahwa, pelaksanaan supervisi hasil pengawasan Inspektorat Daerah oleh Mendagri bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pertanyaannya adalah, apakah Inspektorat Kabupaten Ngada sudah mengirimkan laporan secara berjenjang sehingga proses pengawasan tidak hanya berhenti pada tahap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Dinas Sosial Kabupaten Ngada?

Adanya LHP yang diserahkan kepada Dinsos Ngada dengan temuan kerugian sebesar Rp. 183 juta lebih, lalu kemudian dalam proses hukum ternyata berhenti di tengah jalan, serta tidak adanya bentuk supervisi Gubernur bersama BPK sejauh ini, hal tersebut menunjukkan tidak ada upaya atau niat dan keberpihakan Inspektorat Ngada terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang terjadi.

Inspektorat Ngada terkesan sekadar melakukan pengawasan hanya sampai pada ada tidaknya temuan tetapi, setelah adanya temuan seolah-olah hal itu bukan lagi menjadi tanggung jawab Inspektorat. Bahkan dalam media disebut, Kepala Inspektorat Kabupaten Ngada Paulus Gono hanya menjawab wartawan saat dihubungi, “silakan tanya langsung Kadis Sosial”. Gestur semacam ini, sekali lagi mempertegas bahwa pihak Inspektorat Ngada tidak mau tahu dengan proses hukum terhadap pelaku, pasca LHP.

Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa, Inspektorat lemah dalam upaya pemberantasan korupsi di Ngada. Hal semacam ini berpotensi membentuk persepsi publik sehingga masyarakat bisa menilainya sebagai kejahatan terorganisir dan tersistematis, sehingga upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih menjadi jauh dari harapan.

Pola-pola pengawasan yang hanya sampai pada penemuan kasus tetapi menutup mata terhadap proses penegakan hukum merupakan hal yang menjadi keresahan masyarakat Ngada. Masyarakat bisa menduga, hal semacam ini sudah sering terjadi pada dinas kerja lainnya di Kabupaten Ngada.

Dengan demikian, ketika masyarakat sudah tidak bisa berharap banyak kepada legislatif, yudikatif, dan jajaran eksekutif, maka Bupati Ngada Andreas Paru saat ini adalah satu-satunya harapan masyarakat dalam mewujudkan ruang dan proses penegakan hukum yang jujur, adil, dan transparan.

Masyarakat tentunya masih sangat percaya dengan ketokohan seorang Andreas Paru dengan segala pengalaman dan integritas yang dimiliki, ia pasti sanggup menuntaskan berbagai persoalan yang belum disentuh oleh hukum sejauh ini.  Sekarang tinggal menunggu waktu, kapan dan bagaimana Bupati Ngada yang baru dilantik ini melakukannya, mengusut kembali kasus penyalahgunaan uang milik Dinsos Ngada oleh Neneng Prihatin. Sebab, dari kasus tersebut dapat membuka ruang atau tabir untuk kasus-kasus penyelewengan keuangan atau penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh yang lainnya. Semoga kita jangan disuruh untuk bertanya kepada rumput yang bergoyang. (*)

Penulis: Bernadus Gapi, S.E., M.Pd (Aktivis, Pengelola Chanel YouTube “Akar Rumput”, Staf Pengajar UPG 1945 Kupang, Redpel Media SULUH DESA, Tokoh Muda Ngada tinggal di Kupang, dan Pemerhati Sosial Politik)

Komentar

News Feed