oleh

Nelayan di Warupele II Tanggapi Hak Jawab Kades: Kletus Obaria Berbohong

-Berita, Daerah-835 views

WARUPELE II, suluhdesa.com | Dua kelompok nelayan yang merupakan warga Desa Warupele II, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, membantah hak jawab yang dilayangkan kepala desa mereka bernama Kletus Obaria kepada media ini dan dipublikasikan pada Sabtu (06/03/2021). Kepala Desa Warupele II Kletus Obaria dalam hak jawab tersebut menyampaikan bahwa semua proses pengadaan dan penggunaan rumpon laut milik Desa Warupele II sudah sesuai aturan dan mekanisme yang ada. Namun ternyata hak jawab milik Kletus ini oleh dua kelompok nelayan yang mestinya mengelola rumpon itu disanggah bahkan dianggap mengalihkan isu dan Kletus dianggap berbohong.

Sanggahan atau bantahan ini dikirimkan oleh sejumlah warga Desa Warupele II bernama Petrus Bhara, Videlis Lozi, Wempi Loga, Kamelus Rawi, Tomas Toli, Kornesis Laja, Heronimus Wawo, Vinsensius Nu’a, Amus Longa, dan Yeremias Deghe yang tergabung dalam dua kelompok nelayan, kepada Media SULUH DESA, Selasa (09/03/2021) pukul 20.00 WITA.

Berikut isi bantahan terhadap hak jawab Kepala Desa Warupele II Kletus Obaria dari kelompok nelayan yang diterima media ini:

  1. Pernyataan Kepala Desa terkait dengan perahu :

Ini hanya sebuah trik dari Kepala Desa Warupele II Kletus Obaria untuk MENGALIHKAN ISU. Mengapa harus mempersoalkan perahu? Pengadaan perahu itu bukan dari dana desa. Perahu itu milik kami. Keberadaan perahu itu juga sebenarnya tidak menjadi soal bagi kami. Perahu yang berada di pantai Gemo dan Lekogoko itu sedang direhab.

  1. Mengenai rumpon:

Pertanyaan kami: prosedur pengelolaan rumpon, Kepala Desa Warupele II Kletus Obaria mengatakan pihak pertama Tim Pengelola Kegiatan (TPK), pihak ketiga Yohanes Suli, LALU PIHAK KEDUA ITU SIAPA? Menurut Kepala Desa apakah pihak kedua itu adalah nelayan dari Desa Aimere Timur yang perlu bapak berdayakan ? sungguh sedih!. Uang dana desa seharusnya kami nelayan dan masyarakat Warupele II yang mengelola tapi bapak berikan kepada warga desa lain yang menikmati.

  1. Pernyataan Bapak Kepala Desa Warupele II Kletus Obaria bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 ada rapat untuk persiapan mancing.

Itu BOHONG. Tanggal 3 Agustus 2020 adalah rapat persiapan pelaksanaan. Kami melihat bahwa mekanismenya tidak benar, maka kami mengambil keputusan untuk tidak ikut rapat, BUKAN kami tidak mengindahkan undangan bapak, kami tidak mau DIMANFAATKAN oleh bapak. Penandatanganan daftar hadir pada tanggal 3 dan 4 Agustus tanpa sepengetahuan dari pengurus dan anggota.

  1. Pernyataan Bapak Kepala Desa Warupele II Kletus Obaria bahwa ada dua kelompok nelayan dan hanya nama untuk menangkap dana.

Justru hal ini terjadi sebaliknya. Bapak sadar atau tidak? Bagi kami nelayan, namanya profesi, kami sebagai nelayan kami tetap pergi melaut. Tujuan kami mebentuk kelompok bukan hanya semata-mata untuk menangkap dana dan sampai hari ini juga kami tidak pernah mendapat bantuan dana dari sumber manapun.

  1. Jangka waktu pengerjaan rumpon:

Pengalaman di desa lain yang kerja rumpon tidak sampai seratus sebelas hari, kami sudah tanyakan ke tiap desa yang memiliki rumpon, lama pengerjaannya 1 minggu saja. Hal ini bapak lakukan supaya HOK (Hari Orang Kerja) lebih banyak. Kami heran! Masa kok  jangka waktu pengerjaan saja sama dengan mengerjakan bangunan permanen yang membutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya. Kami mohon bapak jangan menjadikan kami sebagai alat untuk memuluskan kebusukan dan kelicikan bapak.

Bapak BUPATI NGADA ANDREAS PARU dan Bapak WAKIL BUPATI NGADA RAYMUNDUS BENA mohon datang periksa. Kami tidak mau diperiksa oleh Inspektorat Ngada, sudah terbukti yang lalu-lalu pengaduan kami tidak ada temuan.

KAMI MOHON DARI DINAS TERKAIT UNTUK TURUN MEMANTAU LANGSUNG.

Hormat kami kelompok nelayan:

  1. Petrus Bhara
  2. Videlis Lozi
  3. Wempi Loga
  4. Kamelus Rawi
  5. Tomas toli
  6. Kornesis Laja
  7. Heronimus Wawo
  8. Vinsensius Nu’a
  9. Amus Longa
  10. Yeremias Deghe

“Jika tidak ditanggapi oleh pihat terkait maka kami akan mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Desa dengan tembusan kepada Presiden RI dan KPK. Kami minta media bantu kawal masalah ini,” ucap salah satu warga yang mengirimkan surat bantahan ini.

Diberitakan sebelumnya oleh media ini bahwa, Kepala Desa (Kades) Warupele II Kletus Obaria menanggapi pemberitaan tentang dirinya. Dalam pemberitaan tersebut disampaikan bahwa, masyarakat Desa Warupele II, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengeluhkan cara kerja dan sikap dari Kepala Desa Warupele II Kletus Obaria. Menurut mereka, Kletus Obaria diduga sewenang-wenang dan diduga menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya selama ini. Salah satu hal yang dikeluhkan adalah, pengadaan dan penggunaan rumpon yang salah sasaran dan tidak melibatkan kelompok nelayan dari Desa Warupele II, malah diserahkan kepada warga desa lain untuk dikelola.

Tanggapan Kletus Obaria berupa hak jawab dan bukti-bukti berupa foto dan data pengelolaan rumpon (terlampir) ini dikirimkan ke Redaksi Media SULUH DESA, Sabtu (06/03/2021) Pukul 18.27 WITA.

Berikut Hak Jawab Kepala Desa Warupele II Kletus Obaria:

Menanggapi pengaduan masyarakat Desa Warupele II melalui Media Suluh Desa pada Hari  Rabu 3 Maret  2021, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Untuk kelompok nelayan Desa Warupele II hanya dua kelompok yang menerima bantuan, tetapi kegiatan melaut tidak di laksanakan, buktinya perahu motor nelayan tersebut berada di darat sudah dua tahun ini. Perahu motor tersebut berada di dua lokasi yaitu di darat Pantai Gemo, Desa Legelapu, Kecamatan Aimere dan yang satu motor lagi berada di darat pantai Desa Lekogoko, Kecamatan Aimere yang tidak dimanfaatkan.

Pernyataan  bahwa masyarakat yang diundang rapat/diskusi hanyalah orang-orang yang bisa diatur oleh Kepala Desa, pernyataan itu tidak benar dan berbauh fitnah kepada Pemerintah Desa Warupele II, karena semua yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Warupele II dapat dipertanggungjawabkan baik materi maupun peserta/undangan. Tentunya semua undangan disesuaikan dengan materi rapat/pertemuan, selanjutnya juga harus menaati protokol Covid-19 termasuk jumlah orang dalam setiap pertemuan.

Untuk tahun-tahun sebelumnya, semua warga tanpa terkecuali dilibatkan untuk hadir dalam musyawarah–musyawarah yang disiapkan, data dukungnya berupa berita acara dan daftar hadir terlampir

Pernyataan bahwa adanya penyalagunaan wewenang itu tidak benar, bahwa sesuai mekanisme dan aturan, yang melakukan pengadaan rumpon tersebut adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa, dan pengelola TPK bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan rumpon, selanjutnya untuk diketahui, pihak ketiga ini memiliki dua rumpon pribadinya. Dengan adanya rumpon dapat mendorong nelayan untuk menangkap ikan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya masing-masing.

Terkait dengan pernyataan bahwa fisik rumpon tidak pernah ada, itu tidak benar juga, karena pada saat kegiatan pekerjaan rumpon, TPK, Pemerintah Desa dan BPD serta Linmas selalu melakukan monitoring kegiatan tersebut sampai pada saat penurunan rumpon. Semua pemerintah Desa, TPK, BPD dan Linmas Desa secara bersama-sama pada awal Bulan Agustus 2020 hadir dari sore sampai malam untuk mengawal dan melakukan upacara adat pelepasan rumpon yang berlokasi di Pantai Gemo, Kecamatan Aimere. Paginya bersama utusan masyarakat Desa Warupele II melibatkan diri menurunkan rumpon ke laut lepas yaitu saudara Ferdinandus Nau dan Yoakim Langa. Terbukti pada saat penangkapan awal di Bulan Oktober, hasil penangkapan itu langsung diperintahkan oleh Kepala Desa kepada TPK, perangkat Desa dan Linmas berkeliling dari dusun ke dusun untuk membagi ikan secara cuma-cuma. Pembagian tersebut diberikan kepada KK yang berjumlah 174 KK, hanya 5 KK yang tidak mau menerima hasil tangkapan tersebut dan 169 KK yang lainnya merespon untuk menerima guna pencegahan stunting dan hasil tangkapan pada saat itu tidak dijualbelikan, hanya diperuntukan oleh masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat setempat mangatakan dengan istilah ika duku.

Sesuai pernyataan bahwa, Bapak Kletus Obaria selaku Kepala Desa Warupele II mengelola sendiri dan mencari ikan sendiri itu juga tidak benar. Yang sebenarnya Pemerintah Desa Warupele II bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu nelayan asal Desa Aimere Timur, Kecamatan Aimere yang memiliki peralatan penangkapan yang memadai.

Pada saat ikan yang mendiami rumpon telah banyak, pihak ketiga melakukan penangkapan (lingkar) dan setelah ada hasil tangkapan tersebut pihak ketiga melakukan komunikasi dengan Pemerintah Desa Warupele II untuk sama-sama menurunkan ikan ke darat, dan sesuai kesepakatan, hasil penangkapan tersebut  dibagi tiga bagian yaitu kepada para pekerja penangkap, tuan motor, dan pihak pemilik rumpon (Pemerintah Desa Warupele II).

Setelah simpul hasil penangkapan tersebut bersama perangkat desa dan Linmas yang dikoordinasi langsung oleh Kepala Desa menyampaikan bahwa sebagian hasil penangkapan dibawa ke desa untuk dijual pada masyarakat. Selanjutnya yang melakukan penjualan itu adalah Perangkat Desa Warupele II bukan Kepala Desa yang melakukan penjualan tersebut. Sebenarnya penjualan itu dipantau langsung oleh Kepala Desa kepada masyarakat Desa Warupele II dengan harga yang memadai.

Untuk masyarakat Desa Warupele II dijual 7 ekor dengan harga Rp 20.000 sedangkan pengecer lainnya dijual 4 ekor dengan harga Rp 20.000. Uang hasil penjualan itu disimpul oleh Kepala Desa dan disetorkan kepada Bendahara PADES atas nama Saudari Petronela Ruma.

Untuk masyarakat mau tahu sesuai aturan yang berlaku di Republik ini terkait dengan Pemerintahan Desa yaitu : ada  musyawarah perencanaan, musyawarah penetapan, musyawarah pelaksanaan, musyawarah perubahan anggaran, dan musyawarah LKPPDES (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) semua wajib dilaksanakan.

Dalam rapat penetapan APBDES pada Kamis 23 Januari 2020 ada 148 warga masyarakat yang hadir, termasuk yang hadir ada masyarakat nelayan dan dalam penandatanganan berita acara penetapan, nelayan juga terlibat dalam penandatangan berita acara penetapan tersebut.

Untuk rapat persiapan mancing terjadi pada tanggal 3 Agustus 2020, seluruh kelompok nelayan yang diundang ternyata yang tidak hadir ada 3 orang nelayan, selanjutnya terdapat masukan dari BPD untuk mengundang sekali lagi yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2020,  tetapi ke 3 nelayan itu tidak mengindahkan undangan yang ada. 3 nelayan tidak hadir, alasannya sarana penangkapan masih berada di darat yang tidak memungkinkan untuk beraktivitas di laut.

Selanjutnya terkait dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pihak ketiga adalah Bapak Yohanes Suli itu benar, sedangkan RAB sesuai penetapan APBDES induk Tahun anggaran 2020 terjadi Kamis 23 Januari 2020 dengan kehadiran pada saat itu sebanyak 148 warga yang memuat anggaran rumpon sebesar Rp. 71.777.000 dalam pelaksanaan terjadi negosiasi antara TPK dan pihak ketiga. Harga RAB-nya diubah pada perubahan anggaran yang terjadi pada Senin 7 September 2020 dengan perubahan anggaran sebesar Rp. 65.777.000. Kelebihan uang tersebut disetor kembali ke bendahara Desa Warupele II dan di RAB-kan kembali ke dalam APDES perubahan anggaran.

Untuk nelayan yang ada di Desa Warupele II terdiri dari 2 kelompok untuk menangkap bantuan, sedangkan untuk aktivitas dilaut tidak pernah dilakukan. Pernyataan bahwa pengerjaan rumpon dilakukan para nelayan hanya 1 minggu berdasarkan pengalaman kerja itu tidak benar, karena nelayan tersebut tidak memiliki rumpon dan tidak ada riwayat perakitan rumpon. Sesuai pantauan Kepala Desa di Kecamatan Inerie dan Aimere ini, yang memiliki rumpon  hanya ada di Desa Kelitey berjumlah 1 rumpon, Desa Warupele 1 berjumlah 3 rumpon, Desa Warupele II berjumlah 1 rumpon, Kelurahan Foa di Kecamatan Aimere berjumlah 1 rumpon, Desa Aimere Timur berjumlah 3 rumpon, dan Desa Legelapu ada 3 rumpon termasuk rumpon Bapak Yohanes Suli yang memiliki 2 rumpon itu.

Dan pernyataan bahwa pengerjaan rumpon dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Bapak Yohanes Suli itu benar. Bapak Yohanes lah yang merancang semua dan menanggung sesuai dengan hasil negosiasi ( TPK/Pemerintah Desa terima jadi), selanjutnya tanda tangan dan dokumen lainnya, beliau tanda tangan di atas materai dan selama ini dalam proses penangkapan selalu melibatkan Bapak Yohanes Suli dan syukur kepada Tuhan untuk masa perawatan dan pengawasan  rumpon oleh yang bersangkutan  dilakukan selama 1 tahun penuh sejak tanggal penurunan rumpon.

Sesuai pernyataan yang mengatakan bahwa  BPD tidak pernah tahu soal pengelolaan rumpon tersebut, itu tidak dibenarkan, sebab setiap momen musyawarah BPD terlibat langsung dari rapat sampai saat penurunan rumpon ke laut lepas. Fungsi BPD dalam hal ini fungsi pengawasan, dan sepengetahuan Kepala Desa selama ini rapat berjalan baik dari rapat perencanaan, rapat penetapan, dan rapat prapelaksanan, semua terlibat sampai rapat LKPPDES. Sesuai mekanisme yang ada di Republik ini semua wajib dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran. Dokumen APBDES baik penetapan APBDES induk  maupun  perubahan anggaran selalu dokumen itu diserahkan kepada BPD dan Lembaga lainnya yang ada di Desa Warupele II dan data dukungnya ada pada baliho transparansi APBDES Induk dan APBDES perubahan. Foto terlampir.

Bagi masyarakat yang merasa kecewa dengan pernyataan bahwa uang dipegang oleh Kepala Desa itu sangat tidak benar. Sesuai mekanisme, Kepala Desa dan Bendahara yang melakukan pencairan dana di Bank, dan bendahara mengatur pengeluaran uang sesuai perintah Kepala Desa yang tertera dalam RAB APBDES dan kepada semua yang berhak menerima uang sesuai porsinya masing-masing yang tertera dalam APBDES juga. Sedangkan Kepala Desa hanya melakukan fungsi pengawasan dan pengontrolan.

Di Desa Warupele II ada dua kelompok nelayan itu benar adanya, hanya nama untuk menangkap bantuan, sedangkan aktivitas di laut tidak pernah dilaksanakan, terbukti sarana penangkapan masih ada di darat sampai saat ini. Apakah bantuan harus berikan ke kelompok seperti ini….? Sementara sarana itu ada di darat sampai saat ini, apakah tidak mubasir…..?.

Terkait dengan pernyataan  yang menyatakan bahwa Kepala Desa melakukan kerja sama dengan orang Ende itu tidak benar, tetapi bekerja sama dengan nelayan dari Desa Aimere Timur , Kecamatan Aimere yang mempunyai sarana penangkapan yang memadai. Syukur Pemdes Warupele II masih kerja sama dengan nelayan dari Desa Aimere Timur untuk melakukan penangkapan ikan (melingkar) sehingga hasilnya memuaskan untuk mendapat Pendapatan Asli Desa (PADes). Dan terus terang untuk masyarakat Desa Warupele II terbukti sudah 2 tahun dan memasuki tahun ke 3 ini ada penetapan warga masyarakat yang berumur 17 sampai 60 tahun wajib bayar APBDES dengan nilainya Rp. 50.000, dan memasuki tahun ke tiga, masyarakat dibebaskan dari pungutan itu dengan cara Kepala Desa dan perangkat desa sendiri untuk membantu masyarakat desa sesuai visi misi desa.

Jawaban lainnya yang sudah saya jawab melalui wawancara bersama Suluh Desa yang terjadi pada Senin, 1 Maret 2021.

Demikian pernyataan hak jawab Pemerintah Desa Warupele II. Akhirnya kami Pemerintah Desa Warupele II menyampaikan terima kasih dan kita menyadari bahwa manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Mari kita bangun bersama Desa Warupele II yang tercinta ini. (msd/red)

Komentar

News Feed