oleh

Partai Demokrat Ngada akan Proses Hukum Kader yang Ikut KLB di Medan

BAJAWA, suluhdesa.com | Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang diklaim sepihak oleh segelintir pihak memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum terpilih. Hal ini berdasarkan voting yang dilakukan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, dari calon kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025,” kata pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun saat membacakan putusan sidang pleno di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang, Jumat (05/03/2021).

Moeldoko diputuskan sebagai Ketua Umum terpilih setelah melalui proses pencalonan. Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie, yang dicalonkan oleh DPD NTB.

Sementara itu, Moeldoko dicalonkan DPD Kalteng, Sulteng, Papua Barat, hingga Aceh. Namun Moeldoko tak tampak hadir di lokasi KLB Demokrat.

Jhoni Allen kemudian bertanya kepada sidang apakah hasil tersebut disepakati. Seluruh peserta sidang KLB Demokrat menyetujuinya.

“Setuju,” jawab kompak peserta sidang.

Melansir Detik.com, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani sebelumnya menegaskan KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumut, ilegal.

Kamhar memastikan ketua-ketua DPD dan DPC pemegang suara yang sah tidak ada yang mengikuti KLB tersebut.

“Kami tegaskan tidak ada KLB di Partai Demokrat. Jika ada yang mengatasnamakan Partai Demokrat untuk menyelenggarakan KLB, itu pasti ilegal. DPP Partai Demokrat belum pernah mengeluarkan SK kepanitiaan tentang penyelenggaraan KLB,” kata Kamhar kepada Detik, Jumat (05/03/2021).

Senada dengan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ngada Herman Arnoldus Pinga Pullu, S.E, saat dihubungi Media SULUH DESA, Sabtu (06/03/2021) Pukul 13.18 Wita menjawab Partai Demokrat di Kabupaten Ngada mengecam dan menyatakan KLB di Medan, ilegal dan semua Kader Demokrat di Ngada tetap bersatu mendukung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah saat ini.

“Sikap DPC Partai Demokrat Kabupaten Ngada sangat jelas yaitu tunduk pada hasil Kongres Bulan Maret Tahun 2020 lalu yang menyatakan bahwa Partai Demokrat Ketua Umumnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Terkait isu KLB di Medan, menurut kami, secara aturan partai, AD/ART Partai Demokrat, KLB itu tidak sah. Mengapa tidak sah? Ada tiga syarat utama yang merupakan syarat wajib,” jawabnya.

Ia menjelaskan syarat-syarat tersebut.

Pertama, KLB bisa dilaksanakan jika mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi Partai di pusat.

Kedua, mendapat suara dukungan dari pemegang sah Ketua DPD tingkat Provinsi, paling kurang itu 2/3 dari 34 provinsi di Indonesia.

Ketiga, mendapat dukungan dari 1/2 dari DPC di 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

“Nah tiga syarat itu  tidak dipenuhi. Artinya, kami menganggap bahwa KLB di Medan itu tidak sah atau ilegal,” tegasnya lagi.

Menurut pria yang biasa disapa Ey Pullu ini, “jika ada anggota atau kader-kader Partai Demokrat di Ngada yang mengatasnamakan Partai Demokrat dan hadir di KLB di Medan, maka kami akan membawanya ke ranah hukum. Tetapi jika hadir sebagai pribadi, dia datang ke KLB di Medan dan tidak mewakili DPC Partai Demokrat Ngada, kami tidak akan bawa ke ranah hukum. Itu jelas sikap kami.”

Sejauh ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Ngada terus berkomunikasi dengan DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tingkat pusat.

“Kami terus melakukan koordinasi dan terus berjalan. Bahkan kami diberikan akses langsung untuk dapat langsung menghubungi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di pusat dan Ketua DPD Partai Demokrat di tingkat Provinsi. Jadi rumor yang beredar bahwa, pengurus, kader, dalan lain-lain tidak setuju dengan AHY itu saya tegaskan tidak benar,” ungkap Ey Pullu.

Saat ditanya berkaitan dengan situasi politik di Ngada, ia menjawab bahwa, dinamika politik sudah selesai. Masyarakat Ngada sudah mendapat pemimpin yang baru. Partai Demokrat sangat mendukung Bupati Ngada bersama Wakilnya saat ini.

“Kita support, karena Partai Demokrat bagian dalam Fraksi yakni Golkar, Demokrat, dan Hanura. Bahwa kebijakan-kebijakan, tentu semua program-program yang ditawarkan Bupati Ngada Andreas Paru dan Wakil Bupati Ngada Raymundus Bena itu baik adanya. Yang baik kami selalu mendukung. Yang tidak baik, kami tentu akan memberikan kritikan, saran, dan masukan yang konstruktif. Jadi tidak ada hambatan apapun. Kami masih berkomunikasi dengan AP-RB dan mengucapkan selamat serta profisiat karena telah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ngada. Jadi tidak ada polemik walaupun kita beda,” tutupnya. (fwl/fwl)

Komentar

News Feed